Pekanbaru (Sekatanews.com) - Penyebaran kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kian massif di Provinsi Riau. Dari sekian ribuk hektar (Ha) yang terjadi Karhutla, Kesatuan Mahasiswa Peduli Kebijakan Sosial (KMPKS) menemukan berbagai titik koordinat diwilayah konsesi korporasi/perusahaan saat pelaksanaan pemadaman api Karhutla. Ironisnya dari data yang diterima mereka belum mendapat kabar adanya penyegelan maupun penetapan dugaan korporasi pelaku Karhutla.
Ketua Umum (Ketum) KMPKS Agung Maulana, mempertanyakan kinerja Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (Gakkum KLH) dan pihak terkait lainnya yang lebih dulu menyambangi Karhutla di Riau, sebelum Presiden Prabowo melaksakan rapat Karhutla di Pekanbaru, pada Senin, 24 Agustus 2026 kemarin.
"Kinerja Gakkum KLH wajib kami pertanyakan akan dampak penyebaran Karhutla di Riau. Jelas titik kordinatnya telah tersebar di berbagai platform digital. Namun, sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari Gakkum KLH itu sendiri," kata Agung, menegaskan.
Aktivis yang dikenal vokal, itu menilai Instruksi Presiden Prabowo saat menyambangi Riau, tersebut seakan-akan tidak membuat Gakkum KLH bekerja maksimal.
Menurut Agung, boleh dikatakan perintah atau instruksi orang no satu di Indonesia tersebut diabaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui Gakkum KLH.
"Ada apa dengan Gakkum KLH, ini patut kita pertanyakan kembali. Jangan sampai masyarakat menjadi korban penyakit dan lainnya, akibat ulah-ulah tak bertanggung jawab ini. Segera tetapkan pelaku korporasi yang terlibat, jangan masyarakat kecil yang jadi korban berikutnya dari bencana ini," pungkasnya.***