Banyak Pelanggaran, PBPH PT. RAPP di Cabut, Satgas PKH: Hukum Tetap Jalan

Jumat, 20 November 2026 | 15:30:00 WIB
Banyak Pelanggaran, PBPH PT. RAPP di Cabut, Satgas PKH: Hukum Tetap Jalan

Pelalawan (Sekatanews.com) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) secara resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau. 

Pencabutan izin konsesi tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Eksekusi di lapangan dilakukan langsung oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui pemasangan plang penyegelan dan pengambilalihan kawasan di Kabupaten Pelalawan.

Sederet Pelanggaran Berat Jadi Pemicu

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menegaskan bahwa pencabutan izin dilakukan setelah tim gabungan melakukan verifikasi lapangan dan menemukan sejumlah pelanggaran serius dalam pemanfaatan kawasan hutan di areal kerja PT RAPP.

Adapun temuan pelanggaran yang menjadi dasar terbitnya SK Menhut Nomor 971 Tahun 2026 meliputi:

• Karhutla Berulang: Terjadinya kebakaran lahan gambut secara berulang di dalam areal konsesi.

• Perkebunan Sawit Ilegal: Pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit tanpa izin seluas sekitar 18.362,74 hektare.

• Tambang Tanpa Izin: Aktivitas pertambangan ilegal seluas kurang lebih 541,46 hektare.

• Kerusakan Kawasan Lindung: Perusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare serta ancaman terhadap kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang menjadi habitat gajah Sumatera.

Operasional Dihentikan, Kewajiban Hukum Tetap Berjalan

Dengan dicabutnya izin PBPH seluas 338.536 hektare yang mencakup blok operasional di lima kabupaten di Riau (Pelalawan, Kuantan Singingi, Kampar, Siak, dan Kepulauan Meranti) ini, seluruh kegiatan pemanfaatan hutan oleh perusahaan resmi dihentikan. Lahan tersebut kini kembali berada di bawah penguasaan penuh negara.

Meski demikian, Satgas PKH mengingatkan bahwa pencabutan izin tidak menggugurkan tanggung jawab hukum perusahaan.

"Seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan, kewajiban kepada sumber daya manusia (SDM), serta tanggung jawab perusahaan secara hukum tetap berlaku dan wajib dilaksanakan," kata Barita Simanjuntak, pada Jumat, 20 November 2026, menegaskan.

Selain menindak PT RAPP, dalam operasi yang sama Satgas PKH juga menyita aset kebun serta pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.

"Perusahaan tersebut ditindak karena terbukti menampung dan mengolah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit ilegal yang berasal dari perambahan di dalam kawasan hutan," pungkasnya, dalam press rilisnya.***

Terkini