Latest Posts

Disambangi Sekata Grup, Perumda Tuah Sekata Apresiasi Dukungan Media Massa

Thu, 15 Oct 2026 21:30:18 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tuah Sekata menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan media massa dalam menyosialisasikan dan mengawal peluncuran unit usaha baru mereka di bidang agroniaga. Dukungan publikasi ini dinilai krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memajukan perekonomian daerah di Kabupaten Pelalawan.

Direktur Utama Perumda Tuah Sekata dr. Denni Gunawan,.MM, menyatakan bahwa peran media massa sangat strategis sebagai jembatan informasi antara perusahaan daerah dan masyarakat.

Melalui pemberitaan yang positif dan edukatif, program agroniaga yang berfokus pada pengelolaan Delivery Order (DO) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit ini dapat dikenal luas oleh para petani lokal.

"Kami sangat berterima kasih atas kemitraan dan dukungan yang luar biasa dari rekan-rekan media. Informasi yang disebarkan membantu meluruskan pemahaman masyarakat mengenai komitmen kami dalam memajukan sektor agroniaga di Pelalawan," kata Dirut Denni, berharap saat disambangi Manajemen Media Sekata Grup, di Kantor BUMD, Pelalawan.

Hak senada juga disampaikan, Pimpinan Sekata Grup Riski Apdalli, S.IP, bahwa dengan program baru dengan komposisi baru di tubuh Perumda Tuah Sekata, bisa memberi dampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Pelalawan.

"Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih atas sambutan hangat Dirut Bg Denni, dan kawan-kawan. Tentunya dengan komposisi baru ini, kami juga berharap kolaborasi memajukan Kabupaten Pelalawan lewat Perumda Tuah Sekata dan Media Massa makin solid, serta bersinegritas dengan baik," harapnya.

Untuk diketahui, sejak tahun 2006 lalu, Perumda Tuah Sekata telah secara mandiri mengelola seluruh unit usaha di Perumda Tuah Sekata tanpa bantuan dari Pemerintah. Sehingga komposisi baru di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), itu harus kuat memenajemen peningkatan PAD Kabupaten Pelalawan.***

Dugaan Penganiayaan, Oknum TNI inisial MOH Resmi Dilaporkan ke POM AURI

Thu, 15 Oct 2026 18:30:00 +0700

Pekanbaru (Sekatanews.com) - Kejadian dugaan kekerasan terhadap wanita yang dilakukan oknum TNI AU. Pelaku yang merupakan PAM (Tenaga keamanan) di perusahaan PT Pesawon Raya di Pangkalan Kerinci, resmi telah dilaporkan pihak korban kepada pihak yang berwenang.

Pengacara Jerniati Siregar(40) dan pengacaranya Adv.Azwar Alimin Musa,SH resmi melaporkan oknum TNI berinisial MOH ke POM AURI Pekanbaru. mereka melaporkan pelaku atas tindakan kekerasan kepada seorang ibu di Pangkalan Kerinci pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

"Saya bersama korban telah resmi melaporkan salah satu personil TNI AU berinisial MOH ke markas POM AURI Pekanbaru, laporan kami agar oknum ditindak tegas oleh pimpinan yang bersangkutan," kata Azwar, sapaannya itu, mengungkapkan usai melapor.

Laporan resmi telah dimasukkan dengan nomor: POM-444/I/IDIK-/X/2026/RSN tertanggal 13 Oktober 2026 dan surat diterima langsung oleh petugas POM AURI Pekanbaru. Laporan tersebut, lanjutnya dilayangkan agar oknum yang bertindak semena-mena dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya karna telah menganiaya warga Pelalawan.

"Saya percaya pimpinan TNI AU Riau akan memberikan hukuman tegas terhadap anggotanya yang diduga melakukan kekerasan dengan cara menendang," tegasnya, berharap.

Sementara itu Jerniati Siregar, sebagai korban menjelaskan bahwa memang dirinya dan pengacara telah resmi melaporkan okum TNI AU ke POM AU atas perbuatannya yang menendang dirinya.

"Saya korban kekerasan oleh MOH bermohon kepada pimpinan TNI dan POM AU agar menindak anggotanya yang nyata melakukan kekerasan kepada saya, kejadian penganiayaan tersebut juga disaksikan oleh 4 orang wanita lainnya artinya saksi kejadian lengkap," ucapnya.

MOH, saat dikonfirmasi awak media, turut membenarkan kekerasan yang dilakukan. Namun, ia berdalih menendan bagian kaki, bukan bagian tangan seperti yang diceritakan korban. "Ia bang, saya hanya menendang kaki bukan tangan atau dada korban," pungkasnya.***

Salurkan CSR, PT MHJ Diapresiasi Warga Desa Gambut Mutiara

Wed, 14 Oct 2026 21:26:31 +0700

Pelalawan (SekataNews.com) - PT. Mitra Hutani Jaya menyalurkan bantuan Corporate Sosial Responcibility (CSR) berupa uang tunai sejumlah Rp.136.500.000, untuk semenisasi jalan Desa Gambut Mutiara, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan-Riau. Bantuan CSR, itu mendapat apresiasi dnan antusias dari desa dan Aliansi Pemuda Desa Kubangan (APDK).

"Bantuan ini merupakan program peralihan dari kegiatan Cuci Kanal Jalan Lintas Bono sepanjang 7,5 km (kir-kanan) di desa Gambut Mutiara, atas usulan masyarakat dialihkan menjadi Program Semenisasi jalan," kata Forest Protection Head/Humas PT. MHJ Kharisma Hesra, S.H.

Ia juga menyampaikan akan terus mendorong komunikasi yang konstruktif serta mengupayakan program pemberdayaan dan dukungan sosial terhadap masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Kapala Desa ahmad, dan LKMD Andi saat menerima langsung bantuan CSR, itu dengan disaksikan oleh Kabag Ops Polres Pelalawan, AKP M. Yulhairi SH, MH, Kasat Intelkam AKP Deddy Hendra Cipta Tobing,Kapolsek Teluk Meranti Ipda Vicki Rizky, S.H, beserta rombongan saat penyerahan bantuan uang tunai pada Rabu, 14 Oktober 2026, di Mapolres Pelalawan.

"Terima kasih atas bantuan CSR program semenisasi jalan dari PT. MHJ, semoga kedepannya bermanfaat untuk masyarakat kita," ungkap Kades Ahmad.

Selain itu, Ketua APDK Pelalawan Muhammad Ali, S.H turut mengapresiasi PT MHJ atas bantuan yang diberikan kepada Desa Gambut Mutiara.

"Kita apresiasi atas bantuan CSR PT MHJ ini. Selain itu kita juga berharal pengajuan berikutnya melalui Dinas PU Provinsi Riau juga segera terealisasi yakni, permohonan semenisasi dengan melibatkan perusahaan yang ada di Pelalawan yang mencakup 5 Desa yakni desa Sokoi, Sungai Emas, Labuhan Bilik, Gambut Mutiara dan desa Segamai," pungkasnya.***

BAZNAS Sungai Penuh Perkuat Peran Zakat Dukung Program Pengentasan Kemiskinan Daerah

Thu, 15 Oct 2026 20:24:12 +0700

SEKATANEWS.COMJAKARTA – BAZNAS Kota Sungai Penuh terus berkomitmen menjadikan zakat sebagai instrumen strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Semangat ini kian diperkuat melalui keikutsertaan pimpinan lembaga dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, 13–16 Oktober 2026.

Agenda penting ini diikuti langsung oleh Ketua BAZNAS Kota Sungai Penuh, Muhammad Ajma'in, beserta Pimpinan Bidang Penghimpunan, Buya Aulia. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, menyempurnakan strategi penghimpunan, serta mengoptimalkan sistem penyaluran dana agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.

Pembukaan Rakornas BAZNAS 2026 pada Selasa (13/10/2026) dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani, Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., serta Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A.

Turut hadir Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf, Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar, Duta Besar Palestina untuk RI H.E. Abdalfattah A.K. Al-Sattari, Kepala BPKH Dr. Fadlul Imansyah, serta jajaran pimpinan BAZNAS dari seluruh Indonesia. Rakornas ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi, mengevaluasi kinerja, dan merumuskan langkah strategis nasional dalam pengelolaan zakat yang lebih baik ke depan.

Sinergi dengan Pemkot Sungai Penuh Semakin Diperkuat

Pimpinan BAZNAS Kota Sungai Penuh, Buya Aulia, S.Pd., menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh di bawah kepemimpinan Wali Kota Alfin, S.H., yang telah memberikan dukungan penuh terhadap keikutsertaan BAZNAS dalam agenda nasional ini. Apresiasi yang sama disampaikan kepada Sekretaris Daerah, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta seluruh instansi terkait.

"Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota, Bapak Sekretaris Daerah, serta seluruh pihak yang telah mendukung kami mengikuti Rakornas ini. Dukungan pemerintah daerah adalah modal utama bagi kami untuk bekerja lebih baik," ujar Buya Aulia.

Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut menjadi dorongan kuat bagi BAZNAS Kota Sungai Penuh untuk terus meningkatkan kinerja. Harapan Wali Kota Alfin agar BAZNAS mampu menghadirkan perubahan besar dan kontribusi nyata bagi masyarakat, menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab bersama.

"Kami ingin memastikan potensi zakat di Kota Sungai Penuh dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dana yang terkumpul harus benar-benar sampai kepada yang berhak dan membawa perubahan hidup yang lebih baik," tegasnya.

Dorong Kesadaran Zakat dan Kemandirian Mustahik

Selain penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi juga menjadi fokus utama. Menurut Buya Aulia, zakat bukan sekadar kewajiban ibadah, melainkan kekuatan sosial yang mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan.

"Semakin banyak masyarakat yang sadar menunaikan zakat melalui BAZNAS, semakin besar pula manfaat yang bisa kami salurkan untuk membantu sesama. Mari kita bergerak bersama, zakat kita, harapan bagi mereka yang membutuhkan," ajaknya.

Lebih jauh, BAZNAS Kota Sungai Penuh menetapkan tujuan besar: mendorong transformasi penerima zakat (mustahik) menjadi penunaian zakat (muzaki). Bantuan yang disalurkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga difokuskan pada program pemberdayaan berkelanjutan agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi.

"Impian kami sederhana: hari ini mereka menerima bantuan, esok hari mereka berdiri sendiri dan ikut membantu orang lain. Inilah makna zakat yang sesungguhnya — saling mengangkat, hingga tidak ada lagi yang tertinggal," ungkapnya.

Pengalaman dan wawasan dari Rakornas BAZNAS 2026 akan langsung diterjemahkan ke dalam program-program unggulan di Kota Sungai Penuh. Melalui sinergi yang kuat antara BAZNAS, Pemerintah Kota, dan seluruh elemen masyarakat, zakat diharapkan menjadi pilar utama pembangunan sosial yang berkelanjutan, mewujudkan masyarakat Sungai Penuh yang semakin sejahtera, mandiri, dan berdaya.(Ung)

Sertijab Kasi Pidum, Kajari: Terus Berinovasi dan Beri Manfaat bagi Masyarakat

Wed, 14 Oct 2026 21:44:23 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) - Kejaksaan Negeri (Kejari) resmi menggelar upacara pelantikan, pengambilan sumpah, dan serah terima jabatan (sertijab) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) yang baru. Acara khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dr. Eka Nugraha, .S.H., M.H, di aula Kantor Kejaksaan Negeri Pelalawan.

Jabatan Kasi Pidum kini resmi diemban oleh Afrinaldi, S.H, sebagai pejabat baru yang diharapkan dapat membawa semangat segar serta melanjutkan tongkat estafet penegakan hukum di wilayah hukum Kejari.

Dalam amanatnya, Kajari Eka, menyampaikan bahwa mutasi, rotasi, dan alih tugas di lingkungan Kejaksaan RI merupakan hal yang wajar serta senantiasa dilakukan sebagai bentuk penyegaran organisasi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan dinamika, kreativitas, dan gairah kerja di internal institusi.

Kajari secara khusus mengingatkan Kasi Pidum yang baru agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, mengenali karakteristik wilayah, serta membangun sinergi yang solid bersama seluruh jajaran internal maupun stakeholder terkait.

"Sebagai pejabat baru, saya meminta saudara untuk segera berakselerasi. Jangan ragu untuk melahirkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan hukum demi meningkatkan kinerja instansi," kata Kajari dalam sambutannya, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Lebih lanjut, Kajari menegaskan bahwa bidang Tindak Pidana Umum merupakan salah satu etalase terdepan Kejaksaan yang bersentuhan langsung dengan rasa keadilan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh penanganan perkara harus dilakukan secara cepat, cermat, transparan, dan berkeadilan.

Kajari juga berpesan agar kehadiran pejabat baru ini benar-benar dapat dirasakan kontribusinya oleh warga sekitar. "Pastikan penegakan hukum yang dijalankan tidak hanya profesional dan berintegritas, tetapi juga humanis serta mampu memberikan manfaat yang luas, nyata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat," tegasnya.

Di akhir sambutan, Kajari turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rezi Darmawan, S.H., M.H, pejabat Kasi Pidum yang lama yang saat ini dipromosikan sebagai Kacabjari Tanjung Balai Karimun di Tanjung Batu atas segala dedikasi, loyalitas, serta pengabdian terbaik yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut. Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari seluruh jajaran struktural, jaksa fungsional, dan staf pegawai yang hadir.***

Motor Hilang, Pengunjung Pingsan, KMPKS: Panitia dan Keamanan Tak Profesional

Tue, 13 Oct 2026 20:27:30 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) – Malam puncak Helat Pelalawan ke-27 yang berlangsung Senin, 12 Oktober 2026 malam di Lapangan Kantor Bupati Pelalawan diwarnai insiden kurang mengenakkan. Di tengah euforia ribuan warga yang memadati lokasi untuk menyaksikan penampilan Wali Band, satu unit sepeda motor milik pengunjung dilaporkan raib, ditambah dengan adanya pengunjung yang pingsan akibat berdesak-desakan.

Kondisi carut-marut ini langsung memicu reaksi keras dari kalangan aktivis daerah. Kali ini Ketua Kesatuan Mahasiswa Pengawal Kebijakan Sosial (KMPKS) Agung Maulana, S.Kom, mengatakan bahwa mereka secara terbuka menuding tim keamanan dan panitia pelaksana bertindak tidak profesional dalam mengawal event akbar tahunan tersebut.

"Sangat disayangkan, pada malam puncak yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang aman, justru sistem pengamanan longgar. Sepeda motor pengunjung bisa hilang di area parkir, dan penanganan medis bagi warga yang pingsan terkesan lambat. Ini membuktikan panitia tidak profesional dan gagal mengantisipasi lonjakan massa," kata Agung, sapaannya itu dikonfirmasi baru-baru ini.

Berdasarkan pantauan di lapangan, tambahnya, membludaknya lautan manusia membuat sirkulasi udara di area panggung utama menjadi sangat minim, ditambah dengan kabut asap pekat yang masih melanda hingga memicu adanya korban pingsan akibat sesak napas.

"Sistem pengawasan kendaraan di kantong-kantong parkir dari panitia, pengamanan dan aparat penegak hukum dinilai sangat lemah, sehingga memberikan celah bagi pelaku curanmor untuk beraksi," pungkasnya, mengungkapkan.

Bupati Pelalawan H Zukri, yang juga sempat ikut menyelamatkan warga yang pingsan akibat lonjakan pengunjung, terkonfirmasi Selasa, 13 Oktober 2026 sore, kepada awak media menyampaikan telah mendapat laporan keluhan tersebut, bahkan akan melakukan evaluasi total untuk semua yang terlibat, hingga manjadi referensi untuk tahun depan.

"Kita sudah terima banyak laporan, bahkan saat menyelamatlan warga semalam. Kita bakal evaluasi semuanya nanti kedepan," ucap Bupati, tegas.

Hingga berita ini diturunkan, korban kehilangan kendaraan, pungutan liar parkir yang tak sesuai standar operasional prosedur (SOP) dilakabarkan tengah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Dan saat ini awak media belum menerima keterangan resmi dari aparat penegak hukum (APH) setempat.

Di sisi lain, para aktivis mendesak Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk melakukan evaluasi total dan memberikan sanksi tegas kepada pihak panitia pelaksana serta tim keamanan yang dinilai lalai menjaga keselamatan dan kenyamanan warga.***

Shalawat Menggema di HUT Pelalawan, Begini Pesan Kesan Abi Hadad Alwi

Sun, 11 Oct 2026 20:24:59 +0700

Pelalawan (SekataNews.com) – Panggung utama Helat Pelalawan ke-27 di halaman Kantor Bupati Pelalawan mendadak syahdu sekaligus bergemuruh pada Ahad, 11 Oktober 2026 malam. Ribuan masyarakat tampak memadati lapangan untuk mengikuti acara Pelalawan Bersholawat yang menghadirkan musisi religi legendaris tanah air, Abi Hadad Alwi.

Kehadiran Abi Hadad Alwi menjadi salah satu momen paling dinanti dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pelalawan tahun ini. Selama hampir dua jam penampilannya, ia berhasil membawa suasana religius yang kental lewat lantunan salawat kedamaian yang diikuti secara serempak oleh seluruh pengunjung.

Di sela-sela penampilannya, Abi Hadad Alwi menyampaikan kesan yang sangat mendalam atas sambutan hangat dari masyarakat bumi "Tuah Negeri Seiya Sekata" tersebut.

"Saya sangat bersyukur dan bahagia bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Pelalawan yang begitu luar biasa. Malam ini saya melihat energi yang sangat positif, wajah-wajah yang penuh kedamaian, serta semangat kebersamaan yang luar biasa kuat," ujar Hadad Alwi dari atas panggung utama.

Beliau memuji kerukunan dan kekompakan warga serta jajaran pemerintah daerah yang dinilainya sukses menggelar pesta rakyat bernuansa islami ini.

Lebih lanjut, penyanyi yang populer dengan album Cinta Rasul tersebut menitipkan pesan mendalam bagi masa depan Kabupaten Pelalawan yang kini telah menginjak usia 27 tahun. Beliau mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan meningkatkan rasa syukur.

"Usia 27 tahun adalah momentum yang matang. Pesan saya untuk seluruh masyarakat Pelalawan, teruslah jaga kerukunan, perkuat silaturahmi, dan jangan pernah putus melempar doa serta salawat untuk daerah ini. Jika masyarakatnya bersatu dan rajin bersalawat, insyaAllah keberkahan akan selalu turun, dan Pelalawan akan menjadi kabupaten yang jauh lebih maju, aman, serta sejahtera," tuturnya penuh harap.

Sebelum menyudahi penampilannya, Abi Hadad Alwi menyampaikan salam perpisahan yang menyentuh hati dan berharap bisa kembali lagi ke Pelalawan di masa yang akan datang.

"Terima kasih kepada Bapak Bupati beserta seluruh panitia dan masyarakat Pelalawan yang luar biasa. Semoga ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Sehat-sehat semua warga Pelalawan, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mari kita terus sambung silaturahmi ini," pungkasnya yang disambut tepuk tangan riuh dari para jemaah dan pengunjun.

Usai manggung, secara ekslusif Abi Hadad Alwi, juga memuji keindahan Kabupaten Pelalawan, ia pun memberikan kesan dan pesan agar kedepan silahturami bisa kembali bersua dengan masyarakat Pelalawan.

"Pelalawan memang top, semoga kedepan bisa jumpa lagi," pesannya, berharap kelada Sekatanews.com.

Untuk diketahui, rangkaian perayaan Helat Pelalawan ke-27 sendiri masih akan berlangsung hingga Senin, 12 Oktober 2026 malam, yang dijadwalkan akan ditutup dengan penampilan spesial dari grup musik nasional, Wali Band.***

Curi Perhatian, Stand APSAI Pelalawan Pasang Konsep Ramah Anak

Sat, 10 Oct 2026 19:32:10 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) – Gerai atau Stand Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Pelalawan mencuri perhatian pada perhelatan Helat Pelalawan ke-27 yang digelar di area halaman Kantor Bupati Pelalawan. Pameran ini tampil beda dengan memadukan konsep sederhana namun elegan, dibalut kuatnya nuansa adat dan sajian kuliner khas Melayu.

Pantauan di lokasi, dekorasi stand didominasi paduan yang ditata secara minimalis. Ruang gerai sengaja dirancang terbuka tanpa sekat rumit untuk menonjolkan kesan bersih dan luas, namun tetap mempertahankan estetika anggun layaknya ornamen ramah anak. Alunan Melayu yang diputar pelan turut membangun atmosfer tenang bagi pengunjung.

Selain menyosialisasikan program kepedulian dan pemenuhan hak anak di sektor dunia usaha, stand ini juga memanjakan pengunjung dengan berbagai hidangan tradisional lokal.

Beberapa menu autentik yang disajikan secara rapi di atas wadah anyaman bambu beralas daun pisang meliputi, Lepat, Ketupat, Dodol, Bolu Kemojo, Air Mata Pengantin, dan lainnya.

Melalui pendekatan edukasi ramah anak yang dipadukan dengan pelestarian budaya lokal, Stand APSAI Pelalawan sukses menjadi salah satu titik kunjungan paling dinamis dan berkesan bagi masyarakat di sepanjang gelaran Helat Pelalawan ke-27 tahun ini.***

Pemilik SPBU Pelayang Raya Geram Dituding, Syadiah Al-Karim Tantang Pembuktian Terbuka Dugaan BBM Bermasalah

Fri, 09 Oct 2026 10:59:07 +0700

Sekatanews.com.SUNGAI PENUH – Geram dan muak karena selalu menjadi kambing hitam, Syadiah Al-Karim Pemilik SPBU Pelayang Raya meminta dugaan BBM bermasalah di SPBU Pelayang Raya, Kota Sungai Penuh, Jambi, dibuktikan melalui pemeriksaan terbuka. Ia mengajak konsumen, aparat penegak hukum (APH), DPR, media, dan instansi teknis terkait menelusuri penyebab keluhan kendaraan agar persoalan tidak berkembang menjadi saling tuding. Hal Tersebut di unggah disalah satu Akun Medsos milik pribadinya.

Menurut Syadiah, masyarakat perlu mengetahui fakta sebelum menyimpulkan penyebab perubahan warna BBM atau dugaan kerusakan kendaraan. Ia menegaskan, pihak SPBU siap mengajak pihak terkait memeriksa sampel BBM melalui prosedur yang benar.

“Kalau memang BBM bermasalah, mari kita buktikan bersama. Bawa sampel, periksa secara terbuka, libatkan pihak berwenang, dan biarkan hasil pengujian menjawab persoalan. Jangan sampai tuduhan mendahului fakta,” tegas Syadiah Al-Karim.

Syadiah menjelaskan, berdasarkan keterangan pihak SPBU, terdapat tiga tangki pendam, dengan dua tangki digunakan untuk Pertalite. Ia menyebut aktivitas pelayanan setiap hari mencapai sekitar 600 mobil dan 1.000 sepeda motor.

Sementara itu, menurut keterangannya, keluhan yang menjadi sorotan hanya melibatkan sekitar satu hingga tiga mobil dalam rentang satu minggu.

Perbedaan jumlah tersebut, menurut Syadiah, perlu menjadi bahan penelusuran. Namun, jumlah kendaraan yang tidak mengeluhkan masalah tidak serta-merta membuktikan bahwa kualitas BBM pasti baik. Karena itu, pemeriksaan sampel dan penelusuran kondisi kendaraan menjadi langkah penting untuk memastikan penyebabnya.

Pemeriksaan idealnya mencakup sampel dari tangki pendam, dispenser, serta kendaraan yang mengalami keluhan. Pengujian oleh laboratorium kompeten dapat membantu memastikan apakah terdapat kontaminasi atau perubahan karakteristik BBM.

Selain meminta pembuktian teknis, Syadiah mengingatkan masyarakat agar berhati-hati menyebarkan informasi mengenai SPBU Pelayang Raya. Ia menilai kritik dan keluhan konsumen tetap harus mendapat ruang, tetapi informasi yang sengaja direkayasa tidak boleh diperlakukan sebagai fakta.

“Silakan mengkritik dan menyampaikan keluhan. Itu hak masyarakat. Namun, jika ada pihak yang sengaja membuat atau menyebarkan tuduhan palsu hingga merugikan pihak lain, persoalan tersebut dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditelaah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dapat menjadi relevan apabila unsur pidananya terpenuhi. Penerapannya harus mempertimbangkan isi pernyataan, konteks, bukti, dan aturan yang berlaku.

Syadiah berharap APH, DPR, media, dan instansi teknis terkait dapat memfasilitasi pemeriksaan yang transparan. Pengambilan sampel perlu dicatat dan ditangani dengan benar agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga hasil pemeriksaan independen tersedia, penyebab keluhan kendaraan belum dapat dipastikan hanya berdasarkan dugaan ataupun jumlah kendaraan terdampak.

“Tujuan kita bukan membungkam kritik, melainkan mencari kebenaran. Jika ada masalah, ungkap berdasarkan bukti. Jika ada informasi palsu yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, silakan tempuh jalur hukum. Jangan menghakimi sebelum fakta terungkap,” tutup Syadiah Al-Karim.(Die)

Asap Makin Tebal, Disdik: ISPU DLH Masih Sedang, Kita Belum Keluarkan Edaran

Wed, 07 Oct 2026 08:48:34 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) - Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin membara dan menyelimuti di berbagai daerah wilayah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau hari ini. Meski jarak pandang menurun drastis dan bau keladak menusuk hidung, Dinas Pendidikan setempat memastikan belum mengambil opsi untuk meliburkan anak-anak mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai jenjang berikutnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Leo Nardo, menyatakan bahwa pihak dinas masih memantau indeks standar pencemaran udara (ISPU).

"Hingga saat ini, aktivitas belajar-mengajar di tingkat PAUD dan TK tetap berjalan dengan imbauan ketat agar seluruh siswa mengurangi aktivitas di luar ruangan dan wajib mengenakan masker," kata Leo, dikonfirmasi Rabu, 7 Oktober 2026.

Leo, menambahkan, adapun dasar Dinas Pendidikan (Disdik) mengacu pada ISPU yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sedangkan ISPU menurut DLH Pelalawan, kata Leo, kondisi perhari ini masih menunjukan dalam konsidi sedang.

"ISPU dari DLH sedang, kita belum keluarkan edaran (libur), nanti saya kirim. oleh sebab itu kita tetap melaksanakan belajar tatap muka," pungkasnya.

Keputusan ini memicu kekhawatiran besar di kalangan orang tua murid. Banyak dari mereka cemas akan kesehatan anak-anak usia dini yang sangat rentan terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap yang kian memburuk.***

SAYKOJA Ultimatum DPRD Jambi: Bentuk Pansus Karhutla atau Mahasiswa Audit Parlemen

Tue, 06 Oct 2026 16:10:08 +0700

Saya revisi menyeluruh dengan fokus pada kalimat aktif, panjang kalimat lebih seimbang, transisi lebih natural, subjudul tersebar, dan FAQ tetap informatif. Saya juga menjaga seluruh kutipan asli dalam tanda kutip.

Penulisan

SAYKOJA Desak DPRD Jambi Bentuk Pansus Karhutla, Soroti Korporasi dan Tata Kelola Lingkungan

JAMBI — Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali memicu kritik keras dari Gerakan Mahasiswa Serumpun Aksi Yuana Kota Jambi (SAYKOJA). Kelompok mahasiswa itu meminta DPRD Provinsi Jambi membuka ruang dialog sekaligus mendorong langkah politik yang lebih tegas untuk mengawasi penanganan karhutla.

SAYKOJA membawa tuntutan tersebut melalui aksi damai bertajuk "PAYUNG ASAP". Ketua Umum SAYKOJA M. Farhan Abrar, S.H., mengatakan mahasiswa ingin pemerintah dan DPRD melihat karhutla sebagai persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan dari hulu hingga hilir.

Dalam rilisnya, SAYKOJA mencatat karhutla berlangsung secara kumulatif selama 87 hari sejak 10 Juli hingga 5 Oktober 2026. Atas kondisi itu, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi sistem pengawasan lingkungan, khususnya terhadap perusahaan yang menjalankan kegiatan perkebunan dan pertambangan.

SAYKOJA Soroti Respons DPRD Jambi

Selain persoalan karhutla, SAYKOJA menyoroti respons DPRD Provinsi Jambi ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi. Mereka menilai Komisi II dan Komisi III DPRD Jambi tidak memberikan ruang yang cukup bagi massa aksi untuk masuk ke halaman gedung dan berdialog dengan wakil rakyat.

Menurut SAYKOJA, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen DPRD dalam menerima aspirasi masyarakat. Karena itu, mahasiswa meminta anggota dewan membuka komunikasi secara langsung dan membahas tuntutan mereka secara terbuka.

SAYKOJA bahkan melontarkan kritik keras terhadap sikap tersebut. Mereka menilai DPRD Jambi seharusnya menjalankan fungsi representasi rakyat dengan membuka ruang komunikasi, terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan lingkungan dan kualitas udara.

Mahasiswa Nilai Karhutla Mengancam Masa Depan

SAYKOJA tidak hanya menyoroti kepulan asap dan titik api. Kelompok mahasiswa itu juga mengaitkan karhutla dengan kualitas udara, kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, serta masa depan generasi muda Jambi.

M. Farhan Abrar menyebut karhutla sebagai "pembunuhan masa depan secara perlahan". Menurut dia, pemerintah perlu mengubah pola penanganan yang selama ini lebih banyak bergerak ketika kebakaran sudah muncul.

Karena itu, SAYKOJA mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan. Mereka juga meminta pemerintah memeriksa tanggung jawab perusahaan yang memiliki konsesi lahan ketika wilayah operasional mereka mengalami kebakaran.

Kritik terhadap Pengawasan Korporasi

Selanjutnya, SAYKOJA mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap korporasi yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah rawan karhutla.

Mahasiswa meminta pemerintah membuka data mengenai kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban pencegahan kebakaran. Data tersebut, menurut mereka, penting agar masyarakat dapat melihat langkah perusahaan dalam menyiapkan personel, peralatan, sarana pemadaman, serta sistem pemantauan.

Dengan demikian, mahasiswa tidak ingin pemerintah hanya mengejar api ketika kebakaran muncul. Mereka mendorong pemerintah memperkuat pengawasan sejak sebelum titik api muncul.

Empat Tuntutan Utama SAYKOJA

Melalui rilis "PAYUNG ASAP", SAYKOJA menyampaikan empat tuntutan utama kepada DPRD Provinsi Jambi.

1. Dorong Pansus Audit Lingkungan Korporasi

Pertama, SAYKOJA meminta DPRD Provinsi Jambi membentuk panitia khusus untuk mengawasi proses audit lingkungan terhadap korporasi yang wilayah operasionalnya mengalami kebakaran.

Mereka meminta DPRD melibatkan auditor independen dalam proses tersebut. Selain itu, SAYKOJA meminta DPRD mendorong proses audit dalam waktu maksimal 7×24 jam serta membuka hasil pemeriksaan kepada masyarakat.

2. Periksa Kepatuhan Perusahaan

Kedua, SAYKOJA meminta pemerintah dan DPRD memeriksa kepatuhan perusahaan dalam mencegah serta menangani karhutla.

Pemeriksaan itu, menurut mahasiswa, perlu mencakup kesiapan personel, peralatan, sarana pemadaman, sistem pemantauan, hingga prosedur penanganan ketika kebakaran muncul.

Selain itu, mereka meminta pemerintah menyampaikan hasil audit kepada publik secara transparan. Dengan langkah tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana perusahaan memenuhi kewajibannya.

3. Evaluasi Izin Korporasi

Ketiga, SAYKOJA meminta DPRD mendorong evaluasi terhadap izin usaha korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian sesuai ketentuan hukum.

Mereka juga meminta DPRD menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi jika hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran yang memenuhi unsur hukum.

Selain itu, SAYKOJA meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan kembali lahan yang mengalami kebakaran.

4. Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih

Keempat, SAYKOJA meminta aparat penegak hukum menjalankan proses hukum secara adil. Mereka menilai penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil ketika persoalan karhutla muncul.

Sebaliknya, aparat juga perlu memeriksa tanggung jawab korporasi apabila penyidik menemukan bukti pelanggaran atau kelalaian. Dengan cara itu, mahasiswa berharap penegakan hukum dapat menyentuh seluruh pihak secara proporsional.

SAYKOJA Rujuk Sejumlah Aturan

Untuk memperkuat tuntutannya, SAYKOJA merujuk sejumlah aturan hukum. Mereka antara lain mengacu pada UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

SAYKOJA juga merujuk ketentuan UU Cipta Kerja, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Dalam tuntutannya, mahasiswa turut menyoroti prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability. Mereka meminta pemerintah menggunakan instrumen hukum dan pengawasan lingkungan secara maksimal ketika menemukan dugaan pelanggaran.

Mahasiswa Minta DPRD Buka Ruang Audiensi

SAYKOJA menilai persoalan karhutla membutuhkan komunikasi antara mahasiswa, masyarakat, pemerintah, DPRD, serta pihak perusahaan. Karena itu, mereka meminta DPRD tidak menutup ruang dialog bagi kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

Menurut SAYKOJA, audiensi dapat menjadi ruang untuk membahas data, mengevaluasi kebijakan, serta mencari langkah konkret dalam menghadapi karhutla. Mereka juga ingin DPRD menunjukkan fungsi pengawasan melalui tindakan yang dapat masyarakat ukur.

“Beri kami audiensi dan Bentuk Pansus Sekarang, atau Kami yang Akan Mengaudit Parlemen!”

Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh Gelar Hearing Bahas Dugaan BBM Pertalite Bermasalah

Tue, 06 Oct 2026 15:04:30 +0700

Sekatanews.com.SUNGAI PENUH – Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh menggelar hearing atau audiensi bersama LSM Koalisi Masyarakat Peduli Jambi (Kompej), Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta pihak SPBU Pelayang Raya, Selasa (06/10).

Hearing tersebut membahas aspirasi dan laporan terkait dugaan kerusakan kendaraan yang diduga berkaitan dengan penggunaan BBM jenis Pertalite. Pertemuan turut dihadiri Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa, S.Sos., MM, Sekwan H.Heri Amperawanto, SE., M.Si serta perwakilan dari Polres Kerinci.

Wakil Ketua Komisi II Indra Apdi Saputra memimpin audiensi tersebut. Dalam audiensi, Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh bersama pihak terkait membahas langkah tindak lanjut untuk memperoleh kepastian berdasarkan data dan pemeriksaan teknis.

Hasil musyawarah menghasilkan empat poin utama. Pertama, LSM Kompej diminta menyediakan sampel BBM Pertalite yang diambil langsung dari tangki kendaraan terdampak, disertai keterangan resmi dari pihak bengkel yang menangani kendaraan tersebut.

Kedua, akan dilakukan uji laboratorium terhadap sampel BBM Pertalite dengan menggunakan sampel pembanding dari pihak Pertamina serta sampel keluaran dari tangki pendam SPBU. Proses pengujian melibatkan SPBU dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta disaksikan Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh dan LSM Kompej.

Ketiga, Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh akan memanggil seluruh pengelola SPBU yang beroperasi di Kota Sungai Penuh bersama instansi terkait. Pemanggilan dilakukan untuk koordinasi teknis dan menindaklanjuti pelaksanaan uji laboratorium secara menyeluruh.

Keempat, instansi teknis terkait diminta mengoptimalkan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh alur serta proses penyaluran BBM di Kota Sungai Penuh guna mengantisipasi persoalan serupa di kemudian hari.

Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh akan mengawal proses tersebut agar pemeriksaan dapat dilakukan secara transparan dan berdasarkan hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. (Ung)

Wali Kota Alfin Lantik Pimpinan Baznas Kota Sungai Penuh Periode 2026–2031

Tue, 06 Oct 2026 14:50:07 +0700

Seatanews.com.SUNGAI PENUH – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., melantik Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Sungai Penuh periode 2026–2031, bertempat di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Selasa (6/10).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.223/2026 tanggal 14 September 2026 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sungai Penuh Periode 2026–2031.

Dalam sambutannya, Wali Kota Alfin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pimpinan Baznas Kota Sungai Penuh yang telah dilantik.

Ia menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan momentum dimulainya amanah dalam mengelola potensi zakat umat dan mengoptimalkannya bagi kemaslahatan masyarakat.

“Baznas harus mampu menjadi garda terdepan dalam upaya pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun kemandirian para mustahik di Kota Sungai Penuh,” ujar Wako Alfin.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Wako Alfin meminta pimpinan Baznas yang baru dilantik membangun kolaborasi dan kerja sama yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga pengelolaan zakat dapat semakin optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Adapun Pimpinan Baznas Kota Sungai Penuh periode 2026–2031 yang dilantik yakni Muhammad Ajmain, S.Pd. sebagai Ketua, Aulia, S.Pd., Samsudin, S.Pd.I., dan Yapendra, S.HI. masing-masing sebagai Wakil Ketua.

Turut hadir Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Unsur Forkopimda, Sekda Alpian, S.E., M.M., Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, Para Camat, Ketua GOW Kota Sungai Penuh Marwati Azhar, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.(die)

Kabut Asap Masih Melanda Negeriku : Bencana atau Peringatan

Tue, 06 Oct 2026 08:30:00 +0700

OPINI : Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengepung sejumlah wilayah di Indonesia, memicu krisis kabut asap lintas batas (transboundary haze) yang kian memprihatinkan.

Hingga awal Oktober 2026, kepulan asap pekat dari sisa kebakaran gambut yang membara dilaporkan tidak hanya menyelimuti Sumatra dan Kalimantan, melainkan sudah mulai mengendap ke wilayah Sulawesi serta menyeberang ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, luasan area yang terbakar sepanjang Januari hingga Juli saja telah mencapai 202.000 hektare—mengalami lonjakan drastis hingga 69 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di tengah kepungan polusi udara yang masuk kategori sangat tidak sehat, gelombang tuntutan publik pun meluas untuk mempertanyakan akuntabilitas struktural di balik bencana tahunan ini.

Krisis Kesehatan dan Ancaman Ekologis Lintas Batas

Kondisi di lapangan menunjukkan eskalasi dampak yang masif. Data dari Kementerian Kesehatan per akhir Agustus 2026 mencatat karhutla telah berdampak langsung pada lebih dari 10,6 juta penduduk di tujuh provinsi terdampak, dengan akumulasi lebih dari 13.400 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Di beberapa titik parah seperti Palangkaraya (Kalimantan Tengah) dan Palembang (Sumatera Selatan), jarak pandang dilaporkan menurun drastis, memaksa warga beraktivitas menggunakan masker di bawah langit yang meredup akibat partikulat beracun PM2.5.

Di Riau, meski titik api lokal dilaporkan telah nihil berkat guyuran hujan, wilayah perkotaan seperti Pekanbaru masih sering diselimuti kabut asap yang diduga kuat merupakan kiriman dari titik-titik api yang masih membara di wilayah selatan Sumatra, seperti Sumatera Selatan.

Tidak hanya di dalam negeri, stasiun pemantau cuaca BMKG mengonfirmasi pergerakan massa asap yang didorong angin timur-tenggara telah menciptakan transboundary haze ke wilayah Sarawak, Malaysia.

Lembaga swadaya lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai bahwa situasi ini bukan lagi sekadar masalah domestik, melainkan sebuah krisis ekologis regional.

Gugatan Sipil dan Desakan Tanggung Jawab Struktural

Meluasnya kabut asap memicu kemarahan publik dan kelompok masyarakat sipil yang menilai pencegahan di hulu masih jauh dari kata maksimal.

Aliansi masyarakat adat dan generasi muda di Kalimantan Barat dikabarkan telah melayangkan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap pemerintah.

Mereka menuntut deklarasi bencana nasional, pengucuran dana darurat kesehatan, serta kompensasi nyata bagi korban dampak asap.

Para pengamat lingkungan menggarisbawahi tiga poros utama yang harus memikul tanggung jawab penuh atas krisis ini:

Pertama, Korporasi dan Pemegang Konsesi : Koalisi masyarakat sipil mendesak adanya pertanggungjawaban hukum yang menyasar aktor korporasi berskala besar, bukan sekadar peladang kecil.

Banyak titik api terpantau berada di dalam atau berbatasan langsung dengan area konsesi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI).

Korporasi dinilai kerap mengabaikan kewajiban menjaga fungsi hidrologis lahan gambut di wilayah konsesinya, sehingga tanah gambut menjadi kering dan sangat mudah terbakar secara masif.

Kedua, Pemerintah (Pusat dan Daerah): Pemerintahan saat ini berada di bawah sorotan tajam terkait komitmennya membenahi tata kelola gambut.

Meski pemerintah telah mengupayakan langkah penanganan darurat dengan mengerahkan puluhan ribu personel gabungan TNI-Polri dan puluhan pesawat water bombing, kebijakan mitigasi dinilai masih bersifat reaktif.

Pengaktifan kembali badan pengelola gambut diharapkan dapat memulihkan ekosistem, namun publik menuntut adanya pengawasan dan pengetatan izin yang lebih radikal agar korporasi nakal tidak lolos dari sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.

Ketiga, Aparat Penegak Hukum (APH): Penegakan hukum pidana terus berjalan. Hingga akhir Agustus, otoritas kepolisian setidaknya telah menetapkan sekitar 72 tersangka individu terkait kasus pembakaran lahan dengan sengaja di Sumatra dan Kalimantan.

Kendati demikian, Greenpeace Indonesia menekankan perlunya transparansi dan keberanian penegak hukum untuk mempidanakan kejahatan lingkungan berbasis korporasi demi memberikan efek jera yang nyata, mengingat rekam jejak eksekusi denda perdata kasus lingkungan hidup di masa lalu kerap berjalan lambat.

Menghitung Kerugian Ekonomi

Bencana tahunan yang diperparah oleh siklus kering El Niño ini tidak hanya mengorbankan kesehatan publik, tetapi juga memukul roda perekonomian.

Berdasarkan analisis lembaga riset ekonomi Celios, estimasi kerugian gabungan dari sektor kesehatan, penurunan produktivitas kerja, gangguan operasional penerbangan, hingga sektor pariwisata pada periode Januari hingga Agustus 2026 saja diproyeksikan berkisar antara Rp 39,29 triliun hingga Rp 123,1 triliun.

Dengan sisa musim kemarau yang masih membayangi, komitmen penegakan hukum tanpa tebang pilih dan audit menyeluruh terhadap perizinan lahan basah/gambut menjadi satu-satunya jalan keluar agar jutaan warga tidak terus dipaksa "membayar" kelalaian ekologis ini dengan kesehatan paru-paru mereka.

Semoga dengan pengeyaran yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pada berbagai lining sektor baru-baru ini bisa membuat efek jera bagi pelaku karhutla yang sesungguhnya alias bukan pelaku yang dikorbankan.***SEMOGA***

For KI Riau Kembali Terbentuk, Dorong KIP di Riau Semakin Berkualitas

Sun, 04 Oct 2026 19:23:40 +0700

Pekanbaru (Sekatanews.com) - Forum Wartawan Keterbukaan Informasi (For KI) Riau kembali terbentuk untuk periode kepengurusan 2026–2028. Forum ini menjadi wadah bagi para wartawan yang memiliki perhatian terhadap isu keterbukaan informasi publik (KIP) sekaligus mendorong penguatan peran pers dalam mengawal transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Riau.

For KI Riau digagas oleh sejumlah wartawan yang selama ini aktif meliput isu pemerintahan, pelayanan publik dan keterbukaan informasi, bersama sejumlah mantan komisioner Komisi Informasi. Kehadiran forum ini diharapkan dapat menjadi ruang bertukar pengetahuan, pengalaman dan gagasan mengenai implementasi keterbukaan informasi publik di daerah.

Untuk periode 2026–2028, For KI Riau dipimpin Zufra Irwan sebagai ketua, sementara posisi sekretaris dipercayakan kepada Hari Jummaulana.

Pembentukan kembali forum tersebut dinilai relevan di tengah semakin besarnya kebutuhan masyarakat Riau terhadap informasi publik yang terbuka, mudah diakses, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbukaan informasi publik bukan hanya berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik. Lebih jauh, keterbukaan menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, wartawan memiliki posisi strategis karena informasi yang diperoleh dari badan publik perlu diolah, diverifikasi dan disampaikan kepada masyarakat secara proporsional melalui pemberitaan.

Menjembatani Pers dan Keterbukaan Informasi

For KI Riau diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara insan pers, badan publik, Komisi Informasi dan masyarakat dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi yang sehat di Riau.

Forum ini juga dapat menjadi ruang bagi wartawan untuk meningkatkan pemahaman mengenai regulasi dan mekanisme keterbukaan informasi publik, termasuk bagaimana memperoleh, memverifikasi serta menggunakan informasi publik dalam kerja-kerja jurnalistik.

Dengan pemahaman yang lebih baik, wartawan diharapkan tidak hanya mampu mengakses informasi publik, tetapi juga dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, berimbang dan berbasis data.

Hal ini menjadi penting mengingat Riau memiliki karakteristik wilayah dan persoalan publik yang cukup kompleks, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, pembangunan infrastruktur, anggaran daerah, pelayanan publik hingga berbagai program strategis pemerintah.

Informasi mengenai berbagai sektor tersebut pada dasarnya memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Mendorong Badan Publik Lebih Terbuka

Kehadiran For KI Riau juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas keterbukaan informasi badan publik di Riau.

"Forum tidak diarahkan semata-mata sebagai wadah pemberitaan, tetapi juga sebagai ruang diskusi dan edukasi mengenai pentingnya keterbukaan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam waktu dekat kita segera launching," kata Zufra Irwan yang diamanahi sebagai Ketua, baru-baru ini.

Melalui komunikasi yang konstruktif, badan publik diharapkan semakin memahami kewajibannya dalam menyediakan dan memberikan informasi yang menjadi hak masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, wartawan juga dituntut memahami batasan-batasan informasi yang dapat diakses serta mekanisme permohonan informasi apabila informasi yang dibutuhkan tidak tersedia secara terbuka.

Dengan demikian, keterbukaan informasi dapat berjalan dalam koridor yang tepat dan tidak berhenti pada persoalan sengketa informasi semata.

Menguatkan Peran Pers di Riau

Kepengurusan For KI Riau periode 2026–2028 diharapkan mampu membawa forum menjadi wadah yang aktif dan produktif.

Selain memperkuat jejaring antarwartawan, forum dapat menjadi ruang untuk menggelar diskusi, pelatihan, literasi keterbukaan informasi, kajian terhadap kebijakan publik serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas jurnalistik dan pemahaman terhadap informasi publik.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi dan pers memiliki tujuan yang beririsan, yakni memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan relevan mengenai penyelenggaraan pemerintahan serta berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Dengan terbentuknya kembali For KI Riau periode 2026–2028, diharapkan budaya keterbukaan informasi di Bumi Lancang Kuning semakin kuat, sementara pers dapat menjalankan fungsi kontrol sosialnya secara lebih optimal, profesional dan bertanggung jawab.

For KI Riau diharapkan tidak hanya menjadi forum bagi wartawan, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem yang mendorong pemerintahan yang transparan, masyarakat yang melek informasi, serta kehidupan demokrasi yang semakin sehat di Riau.***

Lantik 53 Kepsek, Bupati: Jangan Ada Pungutan Seragam dan Anak Putus Sekolah

Thu, 01 Oct 2026 19:22:07 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) - Bupati Pelalawan H. Zukri, SM., MM. melantik 2 pejabat fungsional dan 53 kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, pada Kamis, 1 Oktober 2026 kemarin di Auditorium Lantai III, Kantor Bupati Pelalawan. Dalam arahannya, Bupati Zukri menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah merupakan amanah dan tanggung jawab untuk memajukan pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan seluruh anak mendapatkan pendidikan yang layak.

“Yang harus kita pikirkan bukan jabatannya, tetapi bagaimana sekolah kita menjadi jauh lebih baik, anak-anak semakin cerdas dan tidak ada lagi anak yang putus sekolah," kata Zukri, menegaskan.

Bupati meminta kepala sekolah membangun hubungan yang baik dengan seluruh guru dan siswa serta mengelola sekolah dengan manajemen yang baik tanpa membeda-bedakan. Ia juga menekankan agar setiap persoalan fasilitas sekolah segera dilaporkan sehingga dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah.

“Kalau ada ruang kelas rusak, meja dan kursi tidak layak, plafon bocor atau fasilitas penting lainnya, segera laporkan. Jangan kepala sekolah sibuk memikirkan biaya perbaikannya. Fokus mengelola sekolah dan memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik," bebernya.

Selain fasilitas, Bupati meminta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Guru yang belum sarjana didorong untuk melanjutkan pendidikan melalui program bantuan pendidikan dan kerja sama dengan perguruan tinggi sesuai kemampuan anggaran daerah.

Bupati juga menegaskan tidak boleh ada anak di Kabupaten Pelalawan yang putus sekolah karena persoalan biaya. Kepala sekolah diminta aktif mendata dan mendatangi keluarga anak yang tidak melanjutkan pendidikan untuk mengetahui persoalannya serta mendorong mereka kembali bersekolah.

Terkait penerimaan murid baru, Bupati secara khusus mengingatkan agar sekolah tidak menetapkan harga maupun menentukan tempat pembelian seragam sekolah bagi peserta didik. Orang tua diberikan kebebasan untuk membeli seragam sendiri sesuai kebutuhan.

“Jangan ada penetapan harga baju seragam di sekolah. Biarkan orang tua membeli sendiri seragam anaknya. Dinas Pendidikan agar menjaga betul hal ini. Kalau ada yang terbukti melakukan pelanggaran, saya akan tindak tegas dan memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan," pungkasnya memegaskan.***

Forum PNP Pelalawan Dikukuhkan, Luthfi Alhuwadi: Kontribusi Nyata Semboyan Kita

Sat, 03 Oct 2026 19:20:00 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) - Forum Mahasiswa PSDKU Politeknik Negeri Padang (PNP) Kampus Pelalawan Periode 2026–2027 resmi dikukuhkan dalam sebuah seremonial khidmat yang dihadiri oleh jajaran akademisi dan tokoh legislatif daerah. Dalam prosesi tersebut, Ketua Terpilih Luthfi Alhuwaidi secara resmi memegang tonggak kepemimpinan.

Pengukuhan pada Sabtu, 3 Oktober 2026, itu dalam arahan perdananya, Luthfi menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi ini menjadi wadah yang adaptif dan berdampak. Ia mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk bergerak aktif dan memberikan kontribusi nyata yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

"Kontrobusi nyata buat negeri adalah semboyan kita. Satukan barisan, jadikan Forum Mahasiswa PNP PSDKU Pelalawan wadah yang bermanfaat buat semua kalangan," kata Luthfi, sapaanya ini menegaskan, disambut tepuk tangan gemuruh.

Acara pengukuhan, itu juga turut dihadiri langsung oleh Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan PNP, Ir. Nasrullah, S.T., M.T. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pengurus baru yang telah berkomitmen untuk mendedikasikan diri bagi kemajuan kampus dan daerah.

"Kita berharap kepengurusan periode ini mampu menjaga integritas akademik sekaligus mencetak prestasi di bidang kemahasiswaan," pungkasnya.***

Puncak HUT Ke-36 Perumda Tirta Sakti Berlangsung Meriah

Sun, 04 Oct 2026 18:18:31 +0700

Maya: Semoga Kedepan PDAM Semakin Berkembang

KERINCI-Puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke 36 Permudahkan Tirta Sakti Kabupaten Kerinci, Minggu (4/10/2026) di tugu PKK Bukit Tengah itu berlangsung meriah. Acara Caa Free Day dan pembagian Doorprize, dihadiri ratusan masyarakat.

Bupati Kerinci Monadi, mengapresiasi partisipasi masyarakat dan seluruh pihak yang ikut menyukseskan HUT ke-36 Perumda Tirta Sakti.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan hanya menjadi agenda perayaan tahunan, tetapi juga dapat menjadi sarana memperkuat hubungan antara pemerintah, perusahaan daerah, dan masyarakat.

Ia mengingatkan kepada seluruh peserta dan pedagang yang berada di sekitar lokasi agar bersama-sama menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan.

Ia berharap Perumda Tirta Sakti terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk memperluas jangkauan penyediaan air bersih di Kabupaten Kerinci.

Sementara itu, Plt Dirut Perumda Tirta Sakti Ir. Maya Novefri Handayani, S.T. menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang selama ini telah memberikan dukungan terhadap perjalanan Perumda Tirta Sakti di bawah kepemimpinannya.

“Mohon maaf apabila selama menjalankan amanah terdapat kekurangan maupun hal-hal yang belum dapat dilakukan secara maksimal” ungkapnya.

Menurutnya, perumda Tirta Sakti telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pengabdiannya” ucapnya.

Ia pun berharap, pergantian kepemimpinan nantinya dapat membawa perusahaan semakin berkembang, profesional, dan mampu memberikan pelayanan air bersih yang semakin baik kepada masyarakat Kerinci, ungkapnya.

Adapun hadiah yang dibagikan antara lain;
Sepeda, Televisi, kulkas, dan ratusan hadiah menarik lainnya.

Bupati Kerinci Monadi bersama Direktur Utama Perumda Tirta Sakti Maya Novefri Handayani turut menyerahkan sejumlah hadiah kepada peserta yang nomor undiannya terpilih. (Ung/die)

Kelas Parenting Digencarkan di Sungai Penuh, Perkuat Peran Keluarga dalam Tumbuh Kembang Anak

Sat, 03 Oct 2026 18:15:13 +0700

Sekatanews com.SUNGAI PENUH — Pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong peran aktif orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui kegiatan Kelas Parenting Orang Tua PAUD, yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Sabtu (3/10/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh para orang tua dari berbagai lembaga PAUD se-Kota Sungai Penuh. Turut hadir Bunda PAUD Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alfin, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, perwakilan HIBGABI Provinsi Jambi, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Sungai Penuh.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, yang membacakan sambutan Wali Kota. Dalam kesempatan itu ditegaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, setiap orang tua perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang pola pengasuhan yang tepat.

"Anak-anak kita adalah investasi terbesar bangsa. Mereka adalah generasi yang akan melanjutkan pembangunan Kota Sungai Penuh dan menentukan wajah masa depan daerah kita," ujar Azhar Hamzah.

Pemerintah daerah menegaskan, pendidikan anak tidak hanya berlangsung di lembaga pendidikan formal. Keluarga menjadi tempat pertama anak belajar mengenal lingkungan, membangun karakter, berkomunikasi, serta mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Melalui kelas parenting ini, diharapkan setiap orang tua dibekali wawasan yang utuh guna mendampingi anak tumbuh secara sehat, cerdas, dan berkarakter.

Sementara itu, Kabid PAUD Kota Sungai penuh, Mira Satriani kepada media ini menambahkan, bahwa terselenggaranya kegiatan ini memang inisiasi dari Bu Wako, beliau ingin orangtua tau apa yg dilakukan apabila terjadi keadaan darurat pada anak, sebab banyak orangtua yg salah mengambil tindakan yg pada akhirnya berakibat fatal.

"Iya, tujuan dari kegiatan ini adalah tentang kesiapsiagaan orangtua terhadap keadaan darurat pada anak, misalnya bagaiman membantu anak yang baru tenggelam, bagaimana membantu anak yang tersedak dan apa yang dilakukan orangtua kalau anaknya digigit serangga atau ular dibarengi dengan praktik langsung.(Die)

Reses Drs. Adharianto di Dusun Baru, Warga Sampaikan Aspirasi Infrastruktur hingga Kenduri Sko

Sat, 03 Oct 2026 17:58:29 +0700

Sekatanews.com.SUNGAI PENUH — Kegiatan reses Drs. Adharianto bersama masyarakat Dusun Baru menjadi momentum untuk menyerap berbagai aspirasi warga, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan UMKM, hingga pelestarian adat dan budaya.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat Dusun Baru menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sejumlah pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini. Di antaranya pembangunan aliran irigasi, drainase, taman di pinggir sungai, jalan lingkungan serta sejumlah pembangunan lainnya.

Masyarakat berharap pembangunan di Dusun Baru dapat terus ditingkatkan sehingga kebutuhan infrastruktur dan fasilitas masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap.
Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyampaikan harapan agar pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Dusun Baru mendapat perhatian lebih. Peningkatan UMKM dinilai penting untuk membuka peluang usaha sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

Dalam reses tersebut juga disampaikan terkait kondisi Jalan Pelita Dusun Baru, mulai dari simpang Minang Soto belok kanan menuju arah pinggir sungai hingga Jembatan Masjid Raya. Jalan tersebut diharapkan dapat segera diperbaiki dan direncanakan akan mendapat perbaikan pada tahun ini.
Warga juga mengusulkan pembangunan Taman Depati Batigea yang berada di depan Hall Dusun Baru. Kehadiran taman tersebut diharapkan dapat menjadi ruang publik sekaligus memperindah kawasan Dusun Baru.

Aspirasi lainnya datang dari kaum ibu serta masyarakat Dusun Baru yang berada di perantauan. Mereka berharap pelaksanaan Kenduri Sko dapat segera dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga dan melestarikan adat serta tradisi masyarakat setempat.

Masyarakat juga mengusulkan pembentukan kelompok pengajian yang melibatkan kalangan pemuda maupun orang tua. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan keagamaan sekaligus mempererat silaturahmi antarwarga.
Sementara itu, Drs. Adharianto menyampaikan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan untuk diteruskan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Beberapa hal yang akan menjadi perhatian di antaranya bantuan pembangunan akses jalan serta tembok penahan tanah di kawasan pemakaman Dusun Baru yang berada di Sungai Akar (Sungai Ning).
Selain itu, Adharianto juga akan menyampaikan aspirasi terkait pembangunan Pintu Lawang Hilir dan Mudik Dusun Baru, pembangunan Taman Bukit Tiong (Bukit Setiong), serta upaya menjaga dan melestarikan budaya gotong royong dan seni budaya yang berkembang di Dusun Baru.

Adharianto berharap aspirasi masyarakat tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dan direalisasikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran serta skala prioritas pembangunan.
“Berbagai aspirasi masyarakat ini akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat Dusun Baru dapat ditindaklanjuti,” demikian inti penyampaian dalam kegiatan reses tersebut.(Ung)

Ketua Forum BPD Se-Kota Sungai Penuh Dan Anggota, Sampaikan Pelaksanaan Bimtek Tidak Ada Masalah

Fri, 02 Oct 2026 19:53:46 +0700

?Sekatanews.com.?Jambi - Bimtek BPD Se-Kota Sungai Penuh yang diselenggarakan pada 23-26 September 2026 lalu sukses dilaksanakan Bimtek tersebut digelar Grand Hotel Jambi.
?
?Pembukaan Bimtek turut dihadiri Kepala BPSDM Provinsi Jambi, Pembina Lembaga Pelatihan Indonesia, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Sungai Penuh, panitia pelaksana serta sejumlah tamu undangan.
?
?Kegiatan tersebut diikuti peserta dari BPD se-Kota Sungai Penuh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam memahami tugas, fungsi dan kewenangan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
?
?Saat dimintai Keterangan ketua forum 8 kecamatan mengucapkan terimakasih dan apresiasinya kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan Bimtek tersebut.
?
?" Terimakasih atas Pelayanan selama bimtek ,kami merasa terlayani dg baik,mulai dari penginapan ,makan,sampai dg kegiatan terlaksana sesuai dg jadwal dan ketentuan yg ada, Dan kami sangat bersyukur dg kegiatan bimtek ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan terutama tentang tugas dan fungsi kami sebagai bpd," Ucap beberapa ketua forum BPD.
?
?Ia juga berharap kepada seluruh peserta, agar dapat menerapkan seluruh materi yang disampaikan oleh pemateri yang memang dihadirkan dan berkompeten di bidangnya.
?
?"Semoga dengan Bimtek kemarin nantinya dapat menjadi forum diskusi dalam persoalan penyelenggaraan pemerintahan desa," harapnya.
?
?Lebih jauh, ia optimis, penyelenggaraan pemerintahan desa atau Pemkot akan semakin baik manakala peran dari BPD memiliki kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
?
?"Tentu memiliki kemampuan dan ketrampilan saja tidaklah cukup, melainkan perlu ada keinginan dan kemauan dari dalam hati masing-masing BPD, serta dukungan yang kuat dari Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat dalam melaksanakan program yang telah direncanakan, utamanya program yang telah menjadi dokumen perencanaan desa," Jelasnya
?
?"Untuk itu, kepada peserta bimtek ini agar seering mungkin agar bisa betul-betul memahami dan memanfaatkan waktu dan materi pembelajaran nantinya bisa diterapkan ke lembaga masing-masing desa," tutupnya.
?
?Peserta BPD juga merasa sangat puas dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh pihak lembaga.

Hal yg sama di sampaikan oleh beberapa peserta bimtek anggota BPD,kok acr kami BPD ini di blg melangar aturan, BPD punya anggaran tersendiri tentu kami BPD berhak utk melaksanakan kegiatan utk menambah ilmu, semuanya kegiatan ini sudah sesuai prosedur/aturan yg BPD lakukan,tidak ada masalah anggota DPRD kota sungai penuh pun ada yg mewakili di acr BPD, bimtek di jambi sempat memberi arahan ke peserta bimtek BPD
Kemudian kades kota sungai penuh sebagai penguna anggaran mendunkung acr BPD melaksanakan kegiatan bimtek BPD bukti kades mengeluar kan surat tugas BPD dan mencair anggaran BPD utk acr tersebut , dimna yg disampaikan bermasalah,aneh sekali teman2 buat brt yg menduga bimtek bermasalah ,
kami selaku BPD puas dgn acr dari pihak lembaga selaku panitia acr ini berjalan dgn sukses (ung)

Bimtek BPD se-Kota Sungai Penuh Berjalan Lancar, Peserta Puas dengan Pelayanan Lipan

Fri, 02 Oct 2026 18:24:51 +0700

??sekatanews.com.Jambi - Bimtek BPD Se-Kota Sungai Penuh yang diselenggarakan pada 23-26 September 2026 lalu sukses dilaksanakan Bimtek tersebut digelar Grand Hotel Jambi.
?
?Pembukaan Bimtek turut dihadiri Kepala BPSDM Provinsi Jambi, Pembina Lembaga Pelatihan Indonesia, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Sungai Penuh, panitia pelaksana serta sejumlah tamu undangan.
?
?Kegiatan tersebut diikuti peserta dari BPD se-Kota Sungai Penuh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam memahami tugas, fungsi dan kewenangan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
?
?Saat dimintai Keterangan salah satu Peserta Buya Azmi mengucapkan terimakasih dan apresiasinya kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan Bimtek tersebut.
?
?" Terimakasih atas Pelayanan selama bimtek ,kami merasa terlayani dg baik,mulai dari penginapan ,makan,sampai dg kegiatan terlksana sesuai dg jadwal dan ketentuan yg ada, Dan kami sangat bersyukur dg kegiatan bimtek ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan terutama tentang tugas dan fungsi kami sebagai bpd," Ucap salah satu peserta.
?
?Ia juga berharap kepada seluruh peserta, agar dapat menerapkan seluruh materi yang disampaikan oleh pemateri yang memang dihadirkan dan berkompeten di bidangnya.
?
?"Semoga dengan Bimtek kemarin nantinya dapat menjadi forum diskusi dalam persoalan penyelenggaraan pemerintahan desa," harapnya.
?
?Lebih jauh, ia optimis, penyelenggaraan pemerintahan desa di Pemkab atau Pemkot akan semakin baik manakala peran dari BPD memiliki kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
?
?"Tentu memiliki kemampuan dan ketrampilan saja tidaklah cukup, melainkan perlu ada keinginan dan kemauan dari dalam hati masing-masing BPD, serta dukungan yang kuat dari Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat dalam melaksanakan program yang telah direncanakan, utamanya program yang telah menjadi dokumen perencanaan desa," Jelasnya
?
?"Untuk itu, kepada peserta bimtek ini agar sesering mungkin agar bisa betul-betul memahami dan memanfaatkan waktu dan materi pembelajaran nantinya bisa diterapkan ke lembaga masing-masing desa," tutupnya.
?
?Peserta BPD juga merasa sangat puas dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh pihak lembaga.(Ung)

Razia Pekat, Satpol PP Amankan 7 Sejoli di Pelalawan

Fri, 02 Oct 2026 18:17:11 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) - Laporan keresahan masyarakat terkait dugaan maraknya praktik asusila di sejumlah tempat penginapan di Pangkalan Kerinci ditindaklanjuti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pelalawan.

Tim gabungan Satpol PP Pelalawan menggelar razia penyakit masyarakat (pekat) dengan menyisir sejumlah penginapan, wisma dan rumah kos yang dilaporkan warga kerap dijadikan lokasi dugaan perbuatan asusila.

Hasilnya, sebanyak tujuh pasangan bukan suami istri terjaring dalam razia yang dilakukan di tiga lokasi berbeda. Petugas juga menemukan satu ember minuman yang diduga tuak.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pelalawan T. Junaidi didampingi Kabid Trantibum Yandi, mengatakan razia tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat.

“Razia gabungan ini kita lakukan karena adanya laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan dugaan aktivitas asusila di sejumlah tempat penginapan,” kata T. Junaidi, Jumat 02 Oktober 2026.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan penyisiran di sejumlah titik, di antaranya Wisma CNO, kos-kosan di belakang Sakato, serta Wisma Sarinah di Jalan Koridor RAPP Kilometer 2, Pangkalan Kerinci dan Lagita Villa di Perum PGRI.

Dari Empat lokasi tersebut, petugas menemukan sejumlah pasangan yang kemudian diamankan untuk dimintai keterangan dan dilakukan pembinaan. Namun, pada saat razia dilakukan di penginapan Lagita Villa petugas tidak menemukan adanya aktivitas. Bahkan penginapan tersebut tidak ada pengunjung.

Ketujuh pasangan yang terjaring selanjutnya digiring ke Kantor Satpol PP Kabupaten Pelalawan. Mereka diberikan pembinaan dan diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Kasat menegaskan, kegiatan tersebut bukan hanya dilakukan sebagai tindakan penertiban, tetapi juga sebagai upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat.

“Kami akan terus melakukan razia secara berkala. Ini bagian dari upaya menciptakan Kabupaten Pelalawan yang tertib dan bersih dari perbuatan yang melanggar norma maupun ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pemilik hotel, wisma, kos-kosan maupun tempat penginapan lainnya agar lebih selektif dalam menerima tamu. Menurutnya, pengelola penginapan tidak semestinya hanya mempertimbangkan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan ketertiban dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.

“Kepada pemilik hotel maupun tempat penginapan lainnya agar lebih selektif menerima tamu. Jangan hanya mengejar keuntungan semata. Pastikan identitas tamu jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Satpol PP juga mengimbau masyarakat yang menggunakan maupun mengelola tempat penginapan untuk turut membantu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Razia serupa, lanjutnya, akan dilakukan secara berkala sebagai bentuk respons terhadap laporan dan keresahan masyarakat terkait penyakit masyarakat di wilayah Kabupaten Pelalawan.

"Laporan kegiatan cipta kondisi dalam rangka untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. berdasarkan perda no 1 tahun 2020. tentang Ketentraman dan ketertiban umum," pungkas Kasat T. Junaidi, kepada SekataNews.com.***

Niat Majukan Kampung, Yushardi M Daftar Cakades Sialang Kayu Batu

Fri, 02 Oct 2026 18:41:52 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) - Berangkat dari rumah dengan niat memajukan kampung Yushardi M, mendatangi Kantor Desa Sialang Kayu Batu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Desa (Cakades) Sialang Kayu Batu. Desa Sialang Kayu Batu menjadi satu dari empat puluh tiga Desa di Kabupaten Pelalawan yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan dilaksanakan pada 18 November 2026 mendatang.

"Saya berterimakasih kepada orang tua, tokoh, sanak saudara, pemuda dan warga lainnya yang sudah memberi dukungan kepada saya untuk maju dalam kontestasi Pilkades Sialang Kayu Batu," kata Ardi, sapaan akrabnya, itu usai mendaftar.

Yushardi M, menuturkan bahwa niatnya mencalon Kades agar semua keinginan masyarakat, tim, dan simpatisan terwujud sesuai visi misi yang telah disusun ketika dipercaya mempimpin Desa Sialang Kayu Batu nantinya.

"Nawaitu kita satu, membangun Desa Sialang Katu Batu tanpa membeda-bedakan latar belakang seperti suku, agama, orang asli atau pendatang semuanya sama. Mari kita sukseskan pilkades ini bersama, mari menjaga kondusifitas agar tidak terjadi benturan yang memecah belah kita," tuturnya, Jumat 02 Oktober 2026, kapada Sekatanews.com.***

Digiring Tim dan Simpatisan, M. Dewan Efendi, S.IP Daftar Cakades Simpang Beringin

Fri, 02 Oct 2026 18:12:05 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) - Berangkat dari kediaman orang tuanya, M. Dewan Efendi, S.IP di antarkan bersama-sama oleh tim dan para pendukungnya ke Kantor Desa untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Desa (Cakades) Simpang Beringin, Kecamatan, Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan.

Desa Simpang Beringin menjadi satu dari empat puluh tiga Desa di Kabupaten Pelalawan yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan dilaksanakan pada 18 November 2026 mendatang.

Pendaftaran M. Dewan Efendi di terima dengan baik oleh Panitia Pelaksanaan Pilkades Desa Simpang Beringin yang di Ketuai oleh Pak Suhartono, S.Sos dan jajarannya. Berkas persyaratan sudah di terima seluruhnya dan dinyatakan lengkap.

"Saya berterimakasih kepada orang tua, tokoh, sanak saudara, pemuda dan warga lainnya yang sudah memberi dukungan kepada saya untuk maju dalam kontestasi Pilkades Simpang Beringin," kata Dewan, sapaan akrab, pemuda asli Desa Simpang Beringin, itu usai mendaftar.

M. Dewan Efendi, menuturkan bahwa niatnya mencalon Kades agar semua keinginan masyarakat, tim, dan simpatisan terwujud sesuai visi misi yang telah disusun ketika dipercaya mempimpin Desa Simpang Beringin mantinya.

"Nawaitu kita satu, membangun Desa Simpang Beringin tanpa membeda-bedakan latar belakang seperti suku, agama, orang asli atau pendatang semuanya sama. Mari kita sukseskan pilkades ini bersama, mari menjaga kondusifitas agar tidak terjadi benturan yang memecah belah kita," tuturnya, Jumat 02 Oktober 2026, kapada Sekatanews.com.***