Latest Posts

Bongkar Kasus PETI di Pelalawan, 5 Tersangka Diringkus Polisi

Fri, 17 Jul 2026 21:28:34 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) - Jajaran Polsek Ukui membongkar aktivitas penambangan emas ilegal di Sungai Toro, Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Dengan mengamankan lima orang pelaku, yakni inisial MRS (47), BM (57) HPM (49), AH (17) dan RA (15) beserta barang bukti ikut disita tiga unit mesin robin, air raksa/merkuri, selang hisap, dua dulang warna hitam, enam lembar karpet, elbow, jerigen berisi minyak pertalite dan tiga pentolan emas hasil tambang.

Pengungkapan kasus penambangan emas ilegal ini berawal dari informasi masyarakat. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Ukui AKP Mike Kurniawan SH MH segera memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Ukui Ipda Dodo Arifi, SH MH beserta anggota untuk turun melakukan penyelidikan.

Setelah ditelusuri hingga personel Polsek Ukui sampai di aliran Sungai Toro, Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bunga, menemukan adanya aktivitas penambangan emas, Rabu 15 Juli 2026 sekitar pukul 18.15 WIB.

Kemudian para pelaku langsung diamankan bersama barang buktinya. Dari hasil pemeriksaan mengaku baru melakukan aksi Penambangan Tanpa Izin (PETI) selama tiga hari dan telah menghasilkan tiga pentolan emas.

Selanjutnya para pelaku penambang emas ilegal yang baru beroperasi bersama barang buktinya digiring ke Mapolres Pelalawan, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara SIK dikonfirmasi Klikmx.com melalui Kasi Humas AKP Thomas Bernandes Siahaan SSos, membenarkan adanya menangkap pelaku PETI di daerah Sungai Toro tersebut.Peta

"Kini para pelaku bersama barang bukti telah diamankan, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ujar Kasi Humas,

Jumat 17 Juli 2026.

Ditegaskan Kasi Humas, bahwa pihaknya tidak akan memberi toleransi terhadap pelaku PETI yang merusak lingkungan dan kawasan hutan. Penambangan tanpa izin ini selain merugikan negara juga berpotensi mencemari sungai dan merusak ekosistem.

"Kami akan proses tegas sesuai hukum yang berlaku dan melakukan pengembangan untuk mencari pemilik modal maupun penadah hasil tambang," ujar Kasi Humas lagi.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 37 Jo Pasal 17 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja atas perubahan Pasal 17 ayat 1 huruf b Jo Pasal 89 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau Pasal 22 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 atas perubahan Pasal 98 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 20 huruf a dan c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pidana.***

Gejolak Adat Langgam, Sanak Padusi Minta LAMR Kembalikan Gelar Datuk Engku Raja Lela Putra

Fri, 17 Jul 2026 21:04:47 +0700

Pangkalan Kerinci (Sekatanews) – Polemik kepemimpinan adat di Kepenghuluan Besar Kampung Langgam kembali mencuat. Perwakilan Sanak Padusi Anak Kemenakan Suku Duo Nan Tigo, Suku Melayu, Suku Domo Saboang Paghik, dan Suku Domo Toluk Pangkalan menyatakan sikap menolak pengakuan Wan Ahmat sebagai Datuk Engku Raja Lela Putra, Kamis (16/7/2026)

Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh perwakilan masing-masing suku, yakni Dewi Agraini (Suku Duo Nan Tigo dan Suku Melayu), Rasmi (Suku Domo Saboang Paghik), serta Rita Yulimarni (Suku Domo Toluk Pangkalan).

Dalam pernyataan itu disebutkan, sejak Wan Ahmat mengaku sebagai Datuk Engku Raja Lela Putra, kondisi tatanan adat di Kecamatan Langgam, khususnya di Kepenghuluan Besar Kampung Langgam, dinilai menjadi tidak kondusif dan memicu gejolak di tengah masyarakat adat.

Mereka membandingkan kondisi tersebut dengan masa kepemimpinan sebelumnya yang dipimpin almarhum Wan Nasrun, yang menurut mereka selama 16 tahun mampu menjaga kehidupan adat tetap aman dan kondusif.

Dalam sikap resminya, mereka menegaskan tidak mengakui kedudukan Wan Ahmat sebagai Datuk Engku Raja Lela Putra. Alasannya, menurut mereka, proses pengangkatan tersebut tidak melalui mekanisme adat yang dikenal dengan istilah "dibendangkan ke langit dan ditebarkan ke bumi", yang dianggap sebagai syarat sah dalam penobatan gelar adat tersebut.

Selain itu, mereka juga menyatakan Wan Ahmat tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan gelar penghulu, batin maupun ninik mamak yang telah ditetapkan berdasarkan alur dan ketentuan adat masing-masing suku.

Menurut mereka, kewenangan tersebut berada pada Soko atau Sanak Padusi sesuai aturan adat yang berlaku.

Dalam pernyataan tersebut juga disampaikan keberatan atas langkah membawa persoalan adat ke ranah hukum positif. Mereka menilai perselisihan terkait adat seharusnya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat, bukan melalui proses hukum pidana maupun perdata.

Atas dasar itu, mereka menyatakan telah menyerahkan surat pernyataan penolakan terhadap pengakuan Wan Ahmat sebagai Datuk Engku Raja Lela Putra.

Mereka juga menyampaikan dua tuntutan kepada Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Pelalawan, yakni mengembalikan jabatan Datuk Engku Raja Lela Putra kepada Wan Bahtiar, yang menurut mereka pernah ditabalkan melalui prosesi adat, serta meminta agar perkara-perkara adat yang dilaporkan ke ranah hukum positif oleh pihak Wan Ahmat dihentikan.

Sebagai bentuk tekanan terhadap tuntutan tersebut, kelompok sanak padusi menyatakan akan memberikan waktu selama dua minggu kepada LAMR Kabupaten Pelalawan untuk memberikan tanggapan.

Mereka menyebut, apabila dalam batas waktu tersebut tidak ada respons, mereka berencana menggelar aksi penyampaian aspirasi ke kantor LAMR Kabupaten Pelalawan dan kediaman Wan Ahmat. Selain itu, mereka juga menyatakan akan membawa persoalan tersebut kepada Datuk Setia Amanah Kabupaten Pelalawan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai mekanisme adat.(Tim)

PT Selaras Abadi Utama Salurkan Bantuan Lintas Sektor untuk Masyarakat di Kecamatan Pelalawan

Fri, 17 Jul 2026 20:43:39 +0700

PELALAWAN (Sekatanews) – Komitmen perusahaan melalui program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional kembali dijalankan PT Selaras Abadi Utama (SAU).

Melalui program Community Development (CD), perusahaan menyalurkan serangkaian bantuan yang mencakup sektor pertanian, pendidikan, hingga pemberdayaan nelayan tradisional di wilayah Kecamatan Pelalawan.

Langkah ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal secara berkelanjutan.

Realisasi program pemberdayaan ini menyasar tiga sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

Di Kelurahan Pelalawan, manajemen perusahaan menyalurkan bantuan alat pendukung pertanian dalam bentuk mesin semprot dan obat pembasmi gulma. Bantuan ini diserahkan langsung kepada kelompok tani Pelalawan Jaya guna mengoptimalkan produksi pertanian.

Sementara itu, guna mendukung kelayakan fasilitas belajar, Manajemen PT SAU juga menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah berupa almari untuk salah satu sekolah dasar di Desa Kuala Tolam.

Masih di desa ini, bantuan juga diberikan guna meningkatkan hasil tangkapan ikan untuk kelompok Tanjung Bau-Bau dalam bentuk perlengkapan jaring dan pancing nelayan.

Bantuan yang sama juga diberikan, untuk kelompok nelayan usaha bersama Teluk Kiambang, Desa Ransang bantuan untuk nelayan ini sangat diperlukan mengingat letak geografis yang dekat dengan aliran sungai, para nelayan tradisional mendapatkan bantuan alat tangkap ramah lingkungan serta jaring baru.

Staf Community Development PT Selaras Abadi Utama, Maryadi, Kamis (16/7). mengatakan bahwa seluruh program pemberdayaan masyarakat disalurkan setelah melalui proses identifikasi agar tepat sasaran dan sesuai dengan potensi utama masing-masing desa binaan.

"Kami ingin memastikan bantuan program pemberdayaan masyarakat dari PT SAU bermanfaat dan memberikan dampak positif dan berkesinambungan. Bantuan pertanian, pendidikan, serta alat tangkap untuk nelayan ini diharapkan mampu menjadi pemantik kemandirian ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Pelalawan," ujar Maryadi saat mendampingi penyerahan bantuan secara simbolis.

Bantuan di sektor pertanian mendapat apresiasi dari para pelaku usaha tani lokal. Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pelalawan Jaya, Sarjuk, menyebutkan bahwa bantuan perlengkapan pertanian dari perusahaan sangat dibutuhkan untuk mendongkrak hasil pertanian padi kelompoknya.***

Forum RT/RW Nilai BRK Syariah Kurang Kooperatif, Minta Direksi Pusat Turun Tangan

Fri, 17 Jul 2026 09:53:24 +0700

Pangkalan Kerinci (Sekatanews)– Forum RT, RW dan Kepala Lingkungan (Kaling) Kecamatan Pangkalan Kerinci menggelar rapat bersama perwakilan RT dan RW dari sejumlah kelurahan di Pangkalan Kerinci, Kamis (16/7/2026). Dalam rapat tersebut, forum menyampaikan kekecewaan karena surat permohonan audiensi yang telah dikirimkan kepada Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Pangkalan Kerinci pada 15 Juli 2026 hingga kini belum mendapat tanggapan.

Surat audiensi tersebut bertujuan membangun komunikasi yang lebih baik antara Forum RT/RW dan BRK Syariah Pangkalan Kerinci, sekaligus membahas peluang kerja sama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dukungan terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Ketua Forum RT, RW dan Kaling Kecamatan Pangkalan Kerinci, Erik Suhenra, S.I.Kom, mengatakan pihaknya menyayangkan belum adanya respons dari manajemen BRK Syariah, padahal tujuan audiensi dinilai positif dan untuk kepentingan masyarakat.

"Kami bermaksud mengajukan audiensi guna membahas hubungan yang lebih baik antara kedua belah pihak ke depan. Selain itu, kami juga ingin mempertanyakan sejauh mana program CSR BRK Syariah Pangkalan Kerinci telah dirasakan masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci," ujar Erik.

Erik yang juga Ketua JMSI Kabupaten Pelalawan berharap melalui audiensi tersebut dapat terjalin komunikasi yang konstruktif dan kolaborasi berkelanjutan dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di ibu kota Kabupaten Pelalawan.

"Kami berharap BRK Syariah dapat membuka ruang dialog sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara langsung dan dicarikan solusi bersama," tambahnya.

Kekecewaan juga disampaikan Ketua Forum RT/RW Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Sahuli. Menurutnya, sikap tidak memberikan respons terhadap surat audiensi menunjukkan kurangnya itikad baik dari pihak BRK Syariah Pangkalan Kerinci.

"Dalam rapat tadi muncul usulan agar Forum mengirimkan surat pemberitahuan aksi apabila permohonan audiensi tetap tidak direspons. Kami ingin persoalan ini juga diketahui oleh Direksi BRK Syariah di pusat agar mengetahui kondisi yang terjadi di Cabang Pangkalan Kerinci," tegas Sahuli.

Senada dengan itu, Ketua Forum RT/RW Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Agustiar, menilai kontribusi CSR BRK Syariah selama ini perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, masyarakat belum merasakan manfaat nyata dari program CSR, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.

"Dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini, sudah seharusnya ada perhatian melalui program CSR. Jika upaya persuasif melalui surat audiensi tidak juga direspons, maka forum meminta dilakukan rapat lanjutan untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk menyampaikan surat pemberitahuan rencana unjuk rasa," ujar pria yang akrab disapa Cikmat itu.

Forum RT, RW dan Kaling Kecamatan Pangkalan Kerinci berharap pihak BRK Syariah Cabang Pangkalan Kerinci segera memberikan tanggapan atas permohonan audiensi tersebut sehingga komunikasi dapat terjalin dengan baik dan penyelesaian dapat dilakukan melalui dialog demi kepentingan masyarakat.***

Presiden BEM ITP2I Apresiasi Dukungan PT. Musim Mas Untuk Pendidikan Anak di Pesaguan

Wed, 15 Jul 2026 21:16:14 +0700

PELALAWAN (Sekatanews) - Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia (ITP2I) mengapresiasi dukungan dari PT. Musim Mas yang telah menyerahkan bantuan tiga ruang kelas untuk Taman Kanak kanan (TK) di Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Presiden BEM ITP2I, Fajar Nugraha menyebutkan bahwa perusahaan perkebunan sawit itu telah menunjukkan diri bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional nya. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan membangun sarana pendidikan untuk anak anak yang menjadi cikal bakal pemimpin di masa akan datang melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

"Ini sangat kita apresiasi, perusahaan mewujudkan komitmen tanggung jawab sosial nya dengan membangun ruang sekolah untuk anak anak TK,"sebut Fajar didampingi Staf khusus Kepresidenan BEM ITP2I Saipul Anwar Munthe Rabu (15/7/2026).

Lebih lanjut dikatakan Kabid Kebijakan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Pelalawan Siak ini, dengan diserahkannya fasilitas pendidikan untuk anak anak sekolah pra pendidikan dasar itu sejatinya perusahaan sudah memberikan andil yang besar dalam mempersiapkan generasi emas di masa akan datang, hal ini selaras dengan program pemerintah daerah dengan Pelalawan Maju.

"Tentu kita memandang apa yang dilakukan perusahaan turut menyukseskan program pemerintah daerah di bawah kepemimpinan pak Bupati Zukri dengan Pelalawan Maju nya,"imbuhnya

Fajar berharap, dengan sudah adanya ruang sekolah yang di bangun oleh PT. Musim Mas, anak anak di Desa Pesaguan dapat dengan mudah mengakses pendidikan yang berkualitas dan tanpa harus dibebankan dengan mahalnya biasa masuk sekolah TK.

"Kadang ruang sekolah sudah ada, guru dan fasilitas pendukung lain pula yang jadi kendala, itu saya rasa harus menjadi tanggung moral bagi pemerintah desa setempat, Disdik melalui Korwil Pendidikan di Kecamatan, harus menjadi perhatian bersama sama ini."harapnya

"Jangan sampai bangunan yang dibangun dengan biaya besar hanya jadi kandang kambing nantinya, harapan kita tentu apa yang diberikan PT. Musim Mas itu bisa memberikan manfaat untuk jangka panjang," pungkasnya berharap***

Dua KM Korban Diseret Harimau, Begini Keterangan Polisi

Tue, 14 Jul 2026 15:30:00 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) - Pada Jumat 10 Juli 2026 malam, telah terjadi insiden tragis di wilayah hukum Polres Pelalawan. Seorang karyawan kontraktor PT Aghi Putra Perdana (APP) ditemukan meninggal dunia akibat diterkam binatang buas harimau Sumatera. Peristiwa ini menggegerkan penghuni Camp TPK PT Madukoro Lestari Estate Tasik yang merupakan anak usaha APRIL Group dan menjadi perhatian serius aparat.

Adapun lokasi kejadian berada di Camp TPK PT Madukoro Lestari Estate Tasik, Desa Sungai Ara, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Korban bernama Eko Prasetio, laki-laki, (29), asal Kampar Kiri, Kabuapetan Kampar, yang merupakan karyawan PT APP yang merupakan perusahaan kontraktor PT Madukoro Lestari Estate Tasik.

Kronologi awalnya, korban pertama kali keluar dari camp menuju titik yang memiliki jaringan handphone di depan camp sekira pukul 19.00 WIB dan tidak kembali hingga malam.

Berdasarkan keterangan saksi rekan kerja korban, sekira pukul 21.00 WIB, keluar dari camp untuk mencari korban karena tidak kunjung kembali.

Pencarian dilakukan bersama rekan kerja lainnya dan pihak manajemen dengan menyisir area sekitar camp. Sekira pukul 06.00 WIB ditemukan bercak darah korban 100 meter dari depan camp. Jejak darah tersebut mengarah ke dalam hutan dan diseret sejauh kurang lebih 2 KM.

Jenazah korban akhirnya ditemukan sekira pukul 07.00 WIB di hutan grembel sekitar 2 KM dari titik awal korban keluar. Kondisi jenazah kemudian dievakuasi oleh pihak manajemen ke Klinik Estate Tasik.

Dari hasil olah TKP awal diduga korban diserang harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) saat berada di area sepi minim penerangan.

Hal ini dibenarkan oleh oleh Kapolsubsektor Pelalawan IPDA Fernando Purba, melalui Kasi humas Polres Pelalawan IPTU Thomas, yang menerima laporan dari pihak Estate Tasik sekira pukul 09.00 WIB langsung memerintahkan personel untuk mendatangi TKP.

Personel melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan lokasi, meminta keterangan saksi Rofi Hudzil Affa dan Dodi Andesta, serta memberikan arahan kepada pihak perusahaan untuk segera berkoordinasi dengan BKSDA Riau terkait penanganan satwa liar dan mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Sekira pukul 10.30 WIB jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga dan kontraktor untuk dibawa ke Kampar Kiri guna proses pemakaman," ungkapnya kepada media ini.

Kasubsektor Pelalawan mengimbau kepada seluruh perusahaan dan karyawan yang bekerja di area perkebunan dan hutan agar meningkatkan kewaspadaan, tidak keluar sendirian pada malam hari, dan segera melapor jika melihat jejak atau keberadaan satwa buas.

"Kami bersama BKSDA dan pihak perusahaan akan melakukan patroli gabungan serta pemasangan imbauan di titik-titik rawan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan apabila menemukan atau melihat atau suatu tindak pidana segera menghubungi Call Centre 110," pungkasnya.

Hingga saat ini, pihak perusahaan APRIL Gruop masih belum berhasil terkonfimasi terkait kejadian di areal Hutan Tanaman Industri (HTI) anak usahanta tersebut.***

Serangan Harimau Kembali Makan Korban, Sepekan 2 Nyawa Melayang di HTI APRIL Group

Mon, 13 Jul 2026 13:30:00 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) - Konflik satwa liar dilindungi harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) kembali terjadi diwilayah kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) APRIL Group, di Kabupaten Pelalawan, Riau. Kali kembali memakan korban jiwa, sampai saat ini dikabarkan dalam sepekan telah merenggut dua (2) nyawa, salah satunya pekerja atau karyawan kontrak anak usaha APRIL Group yakni PT Aghi Putra Perdana (APP) di wilayah camp atau mess kontraktornya PT Madukoro Lestari Estate Tasik.

Dari informasi yang dirangkum, lokasi kejadian diketahui hanya berjarak sekitar 6,5 kilometer dari lokasi serangan pertama pada 7 Juli 2026 lalu, yang menewaskan anak berusia 12 tahun, Jerlin Zalukhu. Dimana lokasi keduanya seorang pekerja PT APP bernama Eko Prastio (29) ditemukan meninggal dunia setelah diduga diserang harimau Sumatera di salah satu areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pada Jumat 10 Juli 2026 setelah kejadian pertama tersebut.

Kronologi kejadian berdasarkan laporan Tim Wildlife Rescue Unit (WRU) BBKSDA Riau, korban Wko Prasetio, terakhir terlihat sekitar pukul 19.15 WIB saat keluar dari mess pekerja untuk mencari sinyal telepon guna mengirim informasi pekerjaan melalui grup WhatsApp.

Hingga tengah malam, korban tidak kembali. Rekan kerja bersama petugas keamanan kemudian melakukan pencarian dan menemukan sandal, headset, ceceran darah dalam jumlah banyak, serta bekas seretan menuju semak.

Di lokasi tersebut juga ditemukan jejak harimau Sumatera. Sekitar pukul 02.30 WIB, kejadian dilaporkan kepada Tim WRU BBKSDA Riau yang memang masih berada di sekitar lokasi sejak penanganan serangan pertama.

Tim gabungan segera melakukan observasi dan penyisiran menggunakan drone termal dan sorotan lampu halogen. Pencarian dilanjutkan pada pagi hari. Sekitar pukul 06.03 WIB, korban ditemukan meninggal dunia di dalam semak dengan jarak sekitar 650 meter dari titik terakhir ia diketahui berada.

Hasil identifikasi awal menunjukkan lokasi serangan terbaru hanya berjarak sekitar 6,5 kilometer dari tempat meninggalnya Jerlin Zalukhu.Insiden ini menjadi serangan fatal kedua dalam kurun waktu kurang dari sepekan.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Supartono, kepada awak media mengatakan pihaknya masih terus melakukan penanganan intensif di lapangan untuk mencegah kembali terjadinya konflik antara manusia dan Harimau Sumatera.

"Tim BBKSDA Riau masih berada di lapangan sejak kejadian pertama pada 7 Juli. Setelah kembali terjadi serangan yang menewaskan seorang pekerja, kami langsung memperkuat upaya penanganan, termasuk menganalisis apakah harimau yang terlibat merupakan individu yang sama dengan kejadian sebelumnya," katanya, baru-baru ini.

Ia menambahkan bahwa BBKSDA Riau kini tengah menganalisis jejak yang ditemukan untuk memastikan apakah kedua serangan dilakukan oleh individu Harimau Sumatera yang sama. Sebagai langkah antisipasi, BBKSDA Riau telah memasang box trap di sekitar lokasi kejadian dan meminta perusahaan menerapkan standar operasional (SOP) secara lebih ketat.

"Keselamatan masyarakat menjadi prioritas, namun penanganan tetap dilakukan secara terukur dengan memperhatikan pelestarian Harimau Sumatera sebagai satwa yang dilindungi," pungkasnya menambahkan.

Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat, pekerja, dan perusahaan yang beraktivitas di sekitar habitat Harimau Sumatera untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak beraktivitas seorang diri terutama pada malam hingga dini hari, memastikan sistem pengamanan camp berfungsi dengan baik, serta segera melaporkan kepada petugas apabila mengetahui keberadaan satwa liar di sekitar lokasi.

Sementara itu, corporate comunication (Corcom) PT. RAPP atau APRIL Gruop melalui Budi Firmansyah, saat dihubungi hingga artikel ini naik tayang, tak kunjung terkonfirmasi.***

Peduli Dunia Pendidikan, PT Musim Mas Bangun 3 Ruang Kelas TK di Pesaguan

Wed, 15 Jul 2026 07:30:00 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) - PT Musim Mas kembali menunjukkan eksistensinya dalam mendukung kemajuan pendidikan kembali diwujudkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Pada Senin, 13 Juli 2026 lalu, perusahaan yang bergerak dibidang Pabrik Kelapa Sawit (PKS), itu secara resmi menyerahkan bantuan pembangunan tiga unit ruang kelas Taman Kanak-Kanak (TK) kepada Pemerintah Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan.

Prosesi penyerahan bantuan berlangsung di Desa Pesaguan dengan suasana penuh kehangatan. Acara tersebut dihadiri Camat Pangkalan Lesung Abdul Ghafur, S.H., Kepala Desa Pesaguan Nurhadison beserta perangkat desa, pengurus sekolah, serta jajaran PT Musim Mas yang dipimpin Manager Humas PT Musim Mas, Malinton H. Purba, S.H., bersama tim.

Manager Humas PT Musim Mas, Malinton H. Purba, S.H., menegaskan bahwa perusahaan akan terus konsisten menjalankan program CSR yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menjadi fondasi lahirnya generasi penerus yang berkualitas.

"PT Musim Mas berkomitmen untuk terus membantu masyarakat melalui berbagai program CSR. Kami berharap bantuan pembangunan tiga unit ruang kelas TK ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemajuan pendidikan anak-anak usia dini di Desa Pesaguan," kata Malinton, menerangkan.

Dalam hal ini Camat Pangkalan Lesung Abdul Ghafur, S.H., mengapresiasi kepedulian PT Musim Mas yang telah memberikan kontribusi nyata melalui pembangunan gedung sekolah TK. Ia menilai bantuan tersebut menjadi bukti sinergi positif antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Selain memberikan apresiasi, Camat juga mengimbau pengurus sekolah agar segera mengurus seluruh aspek legalitas sehingga gedung yang telah dibangun dapat segera difungsikan untuk mendukung proses belajar mengajar dan memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak di Desa Pesaguan.

Kepala Desa Pesaguan, Nurhadison, turut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada PT Musim Mas atas pembangunan tiga ruang kelas TK.

"Bantuan ini bukan hanya menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih layak, tetapi juga menjadi investasi penting bagi masa depan generasi muda di desanya," ujarnya.

Apresiasi juga datang dari Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dari Fraksi PKB, Marwan, S.H., pada Selasa 14 Juli 2026. Ia menyebut bantuan pembangunan gedung TK merupakan bentuk nyata kepedulian PT Musim Mas terhadap dunia pendidikan. Menurutnya, kehadiran ruang kelas baru akan memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan anak usia dini sekaligus memperkuat kemitraan antara perusahaan dan masyarakat.

"Kami berharap PT Musim Mas terus berkembang dan sukses sehingga dapat terus menghadirkan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga hubungan baik yang telah terjalin dengan perusahaan agar kolaborasi dalam membangun pendidikan, kesejahteraan, dan kemajuan Kabupaten Pelalawan dapat terus berlanjut di masa mendatang," harapnya, baru-baru ini.***

Kabinet Tuah Negeri Resmi Dilantik, Fajar Nugraha dan Oktavia Rahmadani Resmi Pimpin BEM ITP2I Periode 2026/2027

Tue, 14 Jul 2026 17:59:12 +0700

PELALAWAN (Sekatanews.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia (ITP2I) resmi memasuki babak baru. Kabinet Tuah Negeri periode 2026/2027 secara resmi dilantik oleh Rektor ITP2I, Prof. Dr. Ir. H. Tengku Dahril, M.Sc., dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di lingkungan kampus, selasa, 14 Juli 2026.

Pelantikan tersebut menetapkan Fajar Nugraha sebagai Presiden Mahasiswa dan Oktavia Rahmadani sebagai Wakil Presiden Mahasiswa BEM ITP2I periode 2026/2027. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Salmiyati, M.Pd., Ph.D., yang juga merupakan pembina kemahasiswaan sekaligus membacakan Surat Keputusan (SK) pelantikan kepengurusan BEM ITP2I.

Dalam sambutannya, Rektor ITP2I menyampaikan bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan wadah strategis bagi mahasiswa untuk mengembangkan kepemimpinan, memperluas wawasan, serta memperoleh pengalaman yang tidak didapatkan di ruang perkuliahan.

"Mahasiswa harus menjadikan BEM sebagai tempat belajar memimpin, belajar bekerja sama, dan mengasah kemampuan diri. Namun, aktivitas organisasi jangan sampai membuat mahasiswa mengabaikan kewajiban akademik, baik perkuliahan maupun tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab sebagai insan akademik," pesannya.

Rektor juga berharap BEM ITP2I mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah melalui berbagai program kolaboratif yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pelalawan. Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi, mahasiswa, dan pemerintah merupakan kunci dalam mendorong pembangunan daerah.

Ia menekankan pentingnya membangun kerja sama yang baik dengan semangat "Negeri Seiya Sekata", sehingga kehadiran mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Pelalawan, termasuk mendorong inovasi, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan potensi daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, Presiden Mahasiswa BEM ITP2I, Fajar Nugraha, menyampaikan komitmennya untuk menjadikan Kabinet Tuah Negeri sebagai organisasi yang inklusif, progresif, dan kolaboratif. Ia mengajak seluruh mahasiswa untuk bersama-sama membangun budaya organisasi yang produktif serta menghadirkan program-program yang memberi manfaat bagi mahasiswa, kampus, dan masyarakat.

"Kabinet Tuah Negeri hadir dengan semangat persatuan, pengabdian, dan kolaborasi. Kami ingin BEM menjadi rumah bersama bagi seluruh mahasiswa untuk berkarya, berinovasi, serta berkontribusi bagi kampus dan Kabupaten Pelalawan," ujar Fajar.

Dengan pelantikan ini, kepengurusan BEM ITP2I periode 2026/2027 resmi mengemban amanah untuk menjadi representasi mahasiswa dalam mengawal aspirasi, membangun kolaborasi, serta menghadirkan berbagai program yang mendukung kemajuan Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia dan pembangunan daerah.***

PT GHS dan PT RSTM Taja Sunat Massal di Pelalawan

Thu, 25 Jun 2026 22:41:11 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) - Sebagai bentuk komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya, Sambu Group, yang merupakan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak di industri kelapa terpadu, sukses menyelenggarakan aksi sosial bertajuk "Kegiatan Sunatan Massal 2026" pada Kamis, 25 Juni 2026 di Kantor Desa Labuhan Bilik.

Aksi kemanusiaan ini lahir dari kolaborasi yang apik antara berbagai pihak, meliputi Karang Taruna Labuhan Bilik, PT Riau Sakti Transmandiri (RSTM), PT Guntung Hasrat Makmur (GHS), Yayasan Bahtera Dwipa Abadi (YBDA), serta didukung penuh oleh tim medis profesional dari Klinik CWP PT Riau Sakti United Plantations (RSUP).

Sunatan massal yang dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan ini telah memberikan layanan sirkumsisi gratis kepada 48 anak dari tiga desa yakni Desa Labuhan Bilik, Desa Gambut Mutiara, dan Desa Sokoi. Sebanyak 20 peserta berasal dari Desa Labuhan Bilik, 9 anak dari Desa Gambut Mutiara dan 19 peserta sunaran massal dari Desa Sokoi. Sebagai informasi, ketiga desa tersebut berada di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan.

Wahyudi selaku Humas PT RSTM menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Perusahaan yang bertujuan memberikan dampak langsung kepada masyarakat sekitar.

"Melalui klegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan pemerataan akses layanan kesehatan sekaligus dapat mendukung pelaksanaan syariat agama dan kebersihan,” katanya.

“Kami bersyukur dapat turut serta dalam kegiatan sunatan massal di Kabupaten Pelalawan. Ini adalah wujud komitmen nyata kami untuk berkontribusi dalam aspek kesehatan. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat langsung bagi anak-anak dan keluarga mereka, serta menjadi ladang amal bagi seluruh pihak yang terlibat," tambah Wahyudi.

Rangkaian acara diawali dengan prosesi pembukaan dan seremonial yang khidmat di Kantor Desa Labuhan Bilik pada pukul 09.00 WIB. Acara ini dihadiri dan disambut hangat oleh para pemangku kepentingan setempat, mulai dari aparatur pemerintahan desa hingga manajemen perusahaan.

“Terima kasih kami ucapkan kepada PT RSTM, PT GHS, YBDA, Karang Taruna, serta seluruh tim medis yang terlibat. Bantuan nyata melalui kegiatan sunatan massal ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga kami, tidak hanya dalam mendukung pelaksanaan syariat agama dan kebersihan, tetapi juga membantu meringankan beban orang tua. Kami berharap kepedulian dari pihak swasta seperti ini dapat terus berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Meranti," ucap Camat Teluk Meranti Raja Eka Putra, S.Sos.

Usai seremoni, guna memastikan efisiensi dan kenyamanan para peserta, tim medis dari Klinik CWP PT RSUP dibagi menjadi tiga tim untuk bergerak serentak melakukan tindakan medis di tiga lokasi berbeda sesuai dengan domisili peserta. Seluruh rangkaian tindakan medis berjalan dengan aman dan lancar hingga berakhir pada pukul 17.30 WIB.

Keberhasilan acara ini tidak lepas dari dukungan penuh para tokoh masyarakat dan pimpinan daerah. Aksi sosial ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah desa, perusahaan swasta, organisasi kepemudaan, dan yayasan sosial mampu menghadirkan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan jalinan silaturahmi dan kerja sama yang telah terbangun dapat terus terjaga demi kemajuan bersama di Kabupaten Pelalawan. Turut hadir pula beberapa tokoh masyarakat seperti Kepala Desa Labuhan Bilik, Kepala Desa Sokoi, Kepala Desa Gambut Mutiara, Kepala Desa SP 9, Kepala Desa SP 7, Perwakilan Humas Sambu Group, Perwakilan Humas PT RSTM, Perwakilan Humas PT GHS, serra masyarakat yang meramaikan.***

United Tractors Bersama BNPB Bekali Kader FPRB Hadapi Bencana

Thu, 09 Jul 2026 08:00:00 +0700

Surabaya – Sebagai bagian dari komitmen Grup Astra dalam mendukung pembangunan masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan, PT United Tractors Tbk (UT), anak usaha PT Astra International Tbk (Astra), bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) Kampung Tangguh Bencana (KATANA) pada 22–26 Juni 2026 di UT School Surabaya, Jawa Timur.

Program ini menjadi bagian dari upaya UT dalam mendukung kontribusi sosial Grup Astra, khususnya melalui penguatan kapasitas masyarakat di tingkat desa agar lebih siap, tanggap, dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana.

Melalui kolaborasi dengan BNPB, para peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan mengenai pengurangan risiko bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, serta respons tanggap darurat.

“Melalui Training of Trainers KATANA, UT bersama BNPB berupaya memperkuat kapasitas kader desa agar mampu menjadi fasilitator sekaligus penggerak kesiapsiagaan di masyarakat. Kami percaya bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mitigasi bencana akan lebih siap menghadapi berbagai risiko, sehingga desa binaan dapat tumbuh menjadi wilayah yang lebih tangguh, mandiri, dan berdaya,” ujar Himawan.

Pelatihan ini diikuti kader Kampung Tangguh Bencana dari desa-desa binaan UT yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), yaitu Desa Sumbergondo, Tulungrejo, Giripurno, Mojorejo, Gumingsir, Tawangargo, Aribaya, dan Sumbermujur.

Kegiatan tersebut juga melibatkan perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Lumajang, serta BPBD Provinsi Jawa Timur sebagai mitra strategis dalam memperkuat sinergi pengurangan risiko bencana.

Selama lima hari pelaksanaan, peserta mengikuti rangkaian pembelajaran yang difasilitasi langsung oleh pemateri dari BNPB. Metode pelatihan meliputi *pre-test*, penyampaian materi, *role play*, dan simulasi yang dilaksanakan secara tatap muka.

Metode pembelajaran tersebut dirancang agar peserta tidak hanya memahami konsep mitigasi bencana, tetapi juga mampu mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh dalam situasi nyata.

Melalui pelatihan ini, UT berharap para peserta dapat menjadi fasilitator yang mampu mengedukasi masyarakat di lingkungan masing-masing mengenai pentingnya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.

Kehadiran para kader tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya sadar bencana di tingkat desa sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih tangguh, mandiri, dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana.

Penyelenggaraan ToT KATANA merupakan salah satu wujud komitmen UT sebagai bagian dari Grup Astra dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

Bersama para pemangku kepentingan, UT akan terus mendukung penguatan kapasitas masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Sekilas Tentang United Tractors

PT United Tractors Tbk (UT) dikenal sebagai distributor alat berat terbesar di Indonesia dan telah berdiri sejak 1972. Saat ini, UT telah berkembang dengan lima pilar bisnis, yaitu Mesin Konstruksi, Kontraktor Penambangan, Pertambangan, Industri Konstruksi, dan Energi.

Sebagai bentuk kontribusi terhadap pencapaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), UT secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan.

ESG United Tractors

Sebagai perusahaan alat berat, pertambangan, dan energi kelas dunia dengan pengalaman lebih dari 53 tahun di Indonesia, UT berkomitmen menghadirkan masa depan yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut dijalankan melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) secara efektif dengan memperhatikan aspek lingkungan, memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta menjunjung tata kelola perusahaan yang baik di seluruh level operasional bisnis.

UT juga terus mengoptimalkan kompetensi, keahlian, dan aset strategis yang dimiliki untuk menghadirkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia.

Dukung Penuh PT. APN, Aktivis Riau : Kami Siap Bersinergritas

Wed, 08 Jul 2026 21:14:11 +0700

Pekanbaru (Sekatanews.com) - Pernyataan sikap mendukung Porgram Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo, muncul dari kalangan aktivis Riau. Kali ini muncul dari sosok Ketua Aktivis Muda Riau, Ahmad Yanis, dengan lantang menyatakan mendukung kehadiran PT. Agrinas Palma Nusantara (APN) di Provinsi Riau.

"Kami, aktivis muda Riau, menyatakan dukungan penuh atas kehadiran PT Agrinas Palma Nusantara di Provinsi Riau. Kami percaya kehadiran Agrinas adalah langkah nyata pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mensejahterakan petani serta masyarakat Riau," katanya, dengan nada semangat.

Pihaknya juga siap bersinergi dan berkomitmen mendukung penuh operasional dan program PT Agrinas Palma Nusantara di Bumi Lancang Kuning.

“Pemuda adalah garda terdepan pengawal pembangunan. Kami siap bersinergi mengawal program Agrinas agar berjalan transparan, berpihak kepada rakyat, dan berdampak langsung bagi Riau," tegasnya.

Menurutnya, pemimpin yang bijak adalah yang hadir dengan solusi bukan janji. Hari ini mereka melihat solusi itu hadir di Riau.

"Dengan ini kami aktivis muda riau,menyampaikan setinggi tingginya kepada bapak presiden Prabowo Subianto. Kami berterimakasih atas kebijakan dan komitmen bapak yang telah menghadirkan PT Agrinas Palma Nusantara di Provinsi Riau," pungkasnya.***

Temu Ilmiah III ITP2I Diharapkan Mampu Mendukung Inovasi Hilirisasi Industri

Wed, 08 Jul 2026 17:30:00 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) - Temu Ilmiah III Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan (ITP2I) menjadi wadah strategis untuk merumuskan langkah-langkah kemajuan sektor kelapa sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Dengan menghadirkan narasumber dari lima (5) Negara, kegiatan itu berlangsung di Aula Kantor Bupati Pelalawan, pada Rabu, 8 Juli 2026,

Rektor ITP2I Prof Dr Ir H Tengku Dahril MSc kepada media ini mengatakan bahwa Temu Ilmiah III, dalam rangka peringatan ke 10 Tahun ITP2I mengangkat tema "Memajukan Industri Kelapa Sawit melalui Teknologi Cerdas dan Berkelanjutan guna Mendukung Inovasi Hilirisasi serta Menjawab Tantangan Industri".

"Tema tersebut dipilih sebagai bentuk komitmen ITP2I dalam mendorong kemajuan industri kelapa sawit Indonesia agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tuntutan pasar global, serta berbagai tantangan di era transformasi industri yang semakin dinamis. Menurut saya, industri kelapa sawit tidak hanya dituntut meningkatkan produktivitas, tetapi juga harus mengedepankan aspek keberlanjutan, efisiensi, inovasi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,"terangnya.

Prof Tengku Dahril juga mengatakan, bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan riset, inovasi, dan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pembangunan industri perkebunan. Melalui Temu Ilmiah III ini, ITP2I ingin menghadirkan ruang kolaborasi antara akademisi, peneliti, pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, dan mahasiswa untuk bertukar gagasan, mempresentasikan hasil penelitian, serta merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi industri kelapa sawit, khususnya dalam bidang teknologi, hilirisasi, legalitas, dan keberlanjutan. Dirinya berharap Temu Ilmiah III ITP2I dapat menghasilkan rekomendasi, inovasi, dan kolaborasi nyata yang bermanfaat bagi pengembangan industri kelapa sawit Indonesia.

"Penerapan teknologi cerdas (smart technology) dan teknologi berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing industri kelapa sawit nasional. Pemanfaatan digitalisasi, kecerdasan buatan, otomasi, hingga inovasi pengolahan limbah menjadi produk bernilai tambah diyakini mampu menciptakan industri yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada ekonomi sirkular. Selain itu, penguatan hilirisasi juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sehingga tidak hanya bergantung pada ekspor bahan baku, tetapi juga menghasilkan produk turunan yang memiliki daya saing tinggi di pasar internasional,"ujarnya.

Sementara itu, Bupati Pelalawan H Zukri SM MM melalui Asisten Administrasi Bidang Umum Setdakab Pelalawan Mayhendri MSi mengatakan, bahwa wilayah ini memiliki potensi luar biasa besar di sektor perkebunan kelapa sawit. Namun, industri sawit saat ini tidak lepas dari berbagai tantangan global, sehingga wajib melakukan transformasi menyeluruh agar tetap relevan dan berdaya saing. Dirinya menekankan pentingnya upaya hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk sawit, sehingga tidak sekadar menjual bahan baku. Selain itu, penerapan teknologi canggih seperti Kecerdasan Buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan sistem digital harus terus didorong di seluruh rantai pasok perkebunan.

"Keberhasilan transformasi ini tidak bisa dilakukan sendirian. Kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku industri, dan masyarakat mutlak diperlukan. Perguruan tinggi berperan sentral sebagai pusat penelitian dan lahirnya inovasi baru yang dapat diterapkan langsung di lapangan. Di sisi lain, penguatan kerja sama internasional juga dibutuhkan untuk memperluas pasar dan memenuhi standar global. Inovasi, penerapan teknologi, serta prinsip keberlanjutan adalah kunci utama kemajuan industri sawit kita ke depan. Kita tidak bisa lagi bertahan dengan cara-cara lama,"terangnya

Mayhendri juga mengatakan, bahwa komitmennya untuk terus mendukung penuh pengembangan pendidikan, riset, dan inovasi di sektor perkebunan. Kegiatan Temu Ilmiah III ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi, temuan baru, dan kerja sama yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai narasi strategis pembangunan perkebunan tambahnya, arah kebijakan ini sejalan dengan upaya menjaga keberlanjutan dan legalitas usaha, meningkatkan manfaat komoditas bagi daerah dan petani, serta optimalisasi program layanan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Tujuan akhirnya adalah mewujudkan industri kelapa sawit Kabupaten Pelalawan yang modern, berdaya saing tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan," pungkasnya, mengakhiri.***

Lima Terdakwa Pupuk Subsidi di Pelalawan Bakal Sidang Perdana

Tue, 07 Jul 2026 17:30:00 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) - Masih ingat perkara pupuk subsidi yang menjerat puluhan pengecer hingga distributor pupuk di Kabupaten Pelalawan. Saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan telah resmi melimpahkan lima berkas perkara dugaan korupsi penyimpangan penyaluran pupuk subsidi tahun anggaran 2019 hingga 2022 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada Selasa, 7 Juli 2026.

Dari lima berkas perkara dilimpahkan dengan masing-masing terdakwa berinisial AS, EW, JH, Y, dan ZE yang berasal dari Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Selain melimpahkan berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga telah menyerahkan surat dakwaan terhadap masing-masing terdakwa. Para terdakwa didakwa dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan hukum lain yang relevan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Hal ini dibenarkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pelalawan, Dr. Eko Nugraha, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen, Pajri Aef Sanusi, S.H., M.H., bahwa pelimpahan perkara dilakukan setelah seluruh proses penyidikan dan penuntutan dinyatakan lengkap sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Proses pelimpahan lima berkas perkara tersebut telah dilaksanakan pada Selasa, 7 Juli 2026, sekitar pukul 13.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Seluruh administrasi pelimpahan telah dinyatakan selesai sesuai prosedur yang berlaku," katanya, mengungkapkan.

Kejari Pelalawan juga menegaskan bahwa pelimpahan perkara ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan program subsidi pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.

"Perkara tersebut akan memasuki tahapan persidangan setelah majelis hakim menetapkan jadwal sidang. Dalam proses peradilan nanti, para terdakwa berhak memperoleh pemeriksaan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara jaksa akan membuktikan dakwaannya di persidangan," pungkasnya.***

Warga Lapor 110, Percobaan Perampasan Mobil, Tak Kunjung Diproses

Mon, 06 Jul 2026 17:30:00 +0700

Sumut (Sekatanews.com) - Peristiwa yang dialami oleh warga asal Kabupaten Pelalawan, Riau, bernama Davidson, kembali menuai sorotan publik. Davidson mengaku mengalami tindakan intimidasi yang diduga dilakukan oleh sekelompok diduga Mata Elang alias debt collector saat melintas di wilayah Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut), pada Selasa, 30 Juni 2026 lalu.

Berdasarkan pengakuan Davidson, rombongan mata elang, itu berjumlah lebih dari sepuluh orang dengan menggunakan dua unit mobil diduga melakukan pengejaran, memepet kendaraan dari depan dan belakang, serta menghalangi laju mobil yang dikendarainya. Saat itu Davidson bersama istri dan keluarganya sedang mengantar adiknya untuk pindah domisili dari Kabupaten Pelalawan menuju Sidikalang dengan dua kendaraan yang berjalan beriringan.

Situasi yang berlangsung hampir satu jam, itu sempat membuat suasana semakin mencekam. Davidson, menghubungi layanan darurat Polri 110 untuk meminta perlindungan karena merasa keselamatan dirinya dan keluarganya terancam.

Di tengah ketegangan itu, istri Davidson dilaporkan mengalami syok hingga pingsan. Warga sekitar bersama rekan-rekan Davidson kemudian membantu mengangkat korban sebelum akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dolok Sanggul, untuk mendapatkan perawatan medis.

"Istri saya memiliki riwayat penyakit jantung dan baru menjalani pemeriksaan kesehatan pada 13 Juni 2026. Menurut dokter, dirinya tidak boleh mengalami tekanan psikologis, kepanikan, maupun kondisi yang dapat memicu gangguan jantung. Namun insiden tersebut, justru menyebabkan tekanan mental yang berat bagi saya dan keluarga," katanya, mengungkapkan.

Ironisnya, Namun, bukannya menolong, para kelompok Mata Elang tersebut malah menyebut insiden yang menimpa istri Davidson, itu "Pura-pura".

"Salah seorang debt collector menyebut bahwa kondisi istri saya yang pingsan hanyalah pura-pura, saat kerumah sakit jelas-jelas ada riwayat dokter tertera. Dan mereka menyampaikan kendaraan tersebut telah dialihkan dengan nama orang lain," tambahnya.

Lebih lanjut Davidson, menjelaskan ketika petugas Kepolisian datang, ia berharap laporan polisi (LP) tarkait apa yang keluarganya alami saat itu. Namun, mereka diarahkan melakukan mediasi oleh penyidik di Mapolres Humbang Hasundutan.

Dalam kondisi yang masih panik setelah istrinya pingsan, Davidson mengaku dibujuk dan diyakinkan oleh penyidik agar menandatangani sebuah surat hasil mediasi. Ia mengklaim penandatanganan dilakukan di Polres Humbang Hasundutan dalam keadaan tertekan dan surat tersebut tidak diperbolehkan untuk difoto ataupun didokumentasikan. Setelah surat ditandatangani, Davidson menyatakan laporannya atau LP tetap tidak diterima.

"Anggota Polres pada saat itu mengatakan kalau bapak buat laporan, nanti jauh kalau tempat bapak jika laporannya di proses, sehingga laporan saya tidak diterima malah membuat surat tertulis untuk saya tanda tangani," jelas Davitson.

Peristiwa yang kerap terjadi, itu kini memunculkan pertanyaan publik mengenai perlindungan hukum terhadap Davidson, dan keluarganya serta profesionalisme penanganan aparat pemegak hukum (APH) dalam menerima laporan masyarakat, terkhusus dugaan perampasan kenderaan di jalanan.

Untuk diketahui, secara hukum, praktik penarikan objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai adanya cidera janji (wanprestasi) atau apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Dalam kondisi demikian, perusahaan pembiayaan wajib menempuh mekanisme hukum melalui pengadilan dan tidak dibenarkan menggunakan intimidasi, ancaman, ataupun tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan debitur.

Kasus yang dialami Davidson, pun menjadi perhatian masyarakat karena dinilai menyangkut perlindungan hak-hak warga negara, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang harus tetap menghormati hukum, hak asasi manusia, dan rasa kemanusiaan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan pembiayaan, debt collector yang terlibat, Polsek Pollung, maupun Polres Humbang Hasundutan terkait kronologi dan laporan yang disampaikan korban dalam hal ini Davidson.***

HMI Sumbagteng Tegaskan Kawal Persoalan Lahan dan Isu Strategis di Rohul

Mon, 06 Jul 2026 20:30:00 +0700

Rohul (Sekatanews.com) – Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Bagian Tengah, Givo Vrabora, menegaskan komitmen organisasinya untuk mengawal berbagai isu strategis di wilayah Sumatera Bagian Tengah, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Menurut Givo, HMI sebagai organisasi kader tidak hanya bertugas mencetak intelektual muda, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan publik berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat.

"HMI harus hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual yang mampu mengawal setiap kebijakan strategis. Kami tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi melalui kajian akademik dan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan," kata Givo, usai hadir pelantikan HMI Rohul, Senin 6 Juli 2026.

Salah satu isu yang menjadi perhatian BADKO HMI Sumatera Bagian Tengah adalah pengelolaan lahan hasil penertiban kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang saat ini dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara melalui skema kerja sama operasional (KSO) bersama masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara terbuka serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang terdampak.

"Kami mendukung langkah pemerintah dalam menata kawasan hutan dan menegakkan hukum. Namun, proses pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan rasa keadilan. Masyarakat harus memperoleh kepastian mengenai mekanisme pengelolaan, hak dan kewajiban, serta manfaat ekonomi yang dihasilkan," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa BADKO HMI Sumatera Bagian Tengah akan melakukan pengawalan terhadap implementasi kebijakan tersebut melalui kajian, dialog, dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah agar seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Selain persoalan lahan, Givo menyebut HMI juga akan mengawal berbagai isu strategis lainnya di Rokan Hulu, seperti peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, tata kelola sumber daya alam, pemberdayaan generasi muda, perlindungan lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Kami ingin HMI menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus mitra kritis masyarakat. Setiap persoalan harus diselesaikan melalui dialog, pendekatan ilmiah, dan semangat kolaborasi. HMI akan terus berdiri bersama rakyat dalam memperjuangkan kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan daerah," ucapnya.

Givo, juga berharap kepengurusan baru HMI Cabang Rokan Hulu dapat menjadi garda terdepan dalam menghidupkan tradisi intelektual sekaligus memperkuat pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tema pelantikan, "Membangun Tradisi Intelektual, Menguatkan Pengabdian: Aktualisasi Peran HMI Cabang Rokan Hulu di Tanah Seribu Suluk".

Menurutnya, penguatan kaderisasi harus diiringi dengan keberanian menyuarakan aspirasi masyarakat secara santun, berbasis data, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman serta keindonesiaan.

"Ke depan, BADKO HMI Sumatera Bagian Tengah akan terus bersinergi dengan seluruh cabang untuk mengawal isu-isu strategis daerah. Kami percaya HMI harus menjadi bagian dari solusi, menjaga independensi organisasi, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Rokan Hulu, Sumatera Bagian Tengah, dan Indonesia," pungkasnya.***

Gandeng PWI, Senator Riau Tanam Pohon dan Beri Bansos Warga

Mon, 06 Jul 2026 12:30:00 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) – Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI atau Senator asal Riau H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si, gandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pelalawan menggelar kegiatan penanaman pohon sekaligus bakti sosial berupa penyerahan bantuan paket sembako dan kitab Surat Yasin kepada masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci, pada Senin, 6 Juli 2026.

Dalam kegiatan, itu langsung dihadiri senator DPD asal Riau H. Abdul Hamid, Ketua PWI Pelalawan Samsul Bahri beserta anggota, Camat Pangkalan Kerinci Junaidi, Lurah Pangkalan Kerinci Barat Yogi Saputra, serta masyarakat setempat yang neramaikan.

Ketua PWI Pelalawan, Samsul Bahri, mengatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari anggota DPD RI, Abdul Hamid. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan aksi kepedulian sosial yang sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik.

"Ini murni kegiatan sosial. Tujuannya membantu masyarakat sekaligus mengajak kita semua peduli terhadap lingkungan melalui penanaman pohon. Tidak ada unsur politik dalam kegiatan ini," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Senator Abdul Hamid menyerahkan bantuan sosial berupa beras dan juga membagikan kitab Surat Yasin kepada masyarakat. Menurut Abdul Hamid, kepedulian terhadap sesama harus dimulai dari daerah sendiri.

"Di sini adalah kampung kita sendiri. Karena itu, kitalah yang harus memperhatikan dan membantu masyarakat di daerah kita," katanya.

Ia juga berharap ke depan semakin banyak putra-putri terbaik Pelalawan yang dapat berkiprah di tingkat provinsi maupun pusat.

"Harus diperbanyak orang-orang kita, baik di provinsi maupun di pusat. Dengan begitu, berbagai program dan proyek dari pemerintah pusat bisa lebih banyak diarahkan untuk pembangunan di daerah kita," tambahnya.

Sementara itu, Camat Pangkalan Kerinci Junaidi, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, bantuan yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian yang diberikan oleh anggota DPD RI, Abdul Hamid. Kami berharap dengan adanya bantuan dari pusat ini dapat membantu meringankan beban dan meningkatkan perekonomian masyarakat," ujarnya.

Jonsro sapaan akrabnya, itu juga berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk saling membantu.

"Semoga kegiatan ini menjadi ladang amal bagi kita semua dan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat serta lingkungan," tutupnya.

Selain penyerahan bantuan sosial, kegiatan juga diisi dengan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan upaya menciptakan kawasan yang lebih hijau di Pangkalan Kerinci.***

PW Hima Persis Riau Kecam Aksi Kekerasan Rekan Sejawat PMII

Mon, 06 Jul 2026 14:17:52 +0700

Pekanbaru (Sekatanews.com) - Menjelang Diskusi Interaktif yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Cipayung Plus Provinsi Riau yang mengangkat tema "Di Atas Kertas dan Realitas: Represif Polri, Apakah Reformasi Polri Cacat?" wajah demokrasi kembali dipermalukan. Ruang intelektual yang dilaksanakan mestinya menjadi tempat bertemunya gagasan justru dinodai oleh kekerasan. Insiden penyerangan terhadap Sahabat PMII yang akan menjadi salah satu penyelenggara diskusi interaktif di Kota Pekanbaru itu merupakan peristiwa yang tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat.

PW Hima Persis Riau, melalui Ketua Umum, Fikri Abdurrahman mengecam dengan keras segala bentuk kekerasan, intimidasi, maupun teror terhadap aktivis mahasiswa. Apabila tindakan tersebut dilakukan berkaitan dengan diskusi interaktif yang akan dilaksanakan, maka peristiwa ini merupakan serangan terhadap demokrasi itu sendiri. Ketika argumen dibalas dengan pukulan dan kritik dijawab dengan intimidasi, sesungguhnya yang sedang dipertontonkan adalah kematian nalar serta kegagalan menghormati prinsip-prinsip negara hukum.

"Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar bagi publik: mengapa Kelompok Cipayung Plus ingin melaksanakan forum ilmiah secara terbuka justru dibalas dengan aksi kekerasan? Siapa yang merasa terganggu oleh ruang diskusi ini? Siapa yang diuntungkan ketika rasa takut dijadikan alat untuk membungkam suara-suara kritis? Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajib dijawab melalui penyelidikan yang menyeluruh, profesional, dan transparan," kata Ketua PW Hima Persis Riau, Fikri, baru-baru ini.

Lebih lanjut ia menilai bahwa praktik premanisme dalam merespons kritik merupakan ancaman nyata bagi kehidupan demokrasi. Tidak boleh ada ruang bagi siapa pun yang menggunakan kekerasan sebagai instrumen politik maupun alat pembungkaman terhadap kebebasan sipil. Negara tidak boleh kalah oleh aksi-aksi intimidatif yang merusak ketertiban hukum dan rasa aman masyarakat."

"Kami mendesak Polda Riau agar tidak berhenti pada penanganan pelaku lapangan semata. Aparat penegak hukum harus mengusut secara menyeluruh termasuk aktor intelektual atas insiden ini, apabila terdapat pihak lain yang diduga mengorganisir, memerintahkan, mendanai, atau menggerakkan aksi kekerasan tersebut. Penegakan hukum yang setengah hati hanya akan memperkuat anggapan bahwa kekerasan terhadap aktivis dapat dilakukan tanpa konsekuensi hukum yang tegas," tegas Fikri.

Ia menambahkan, kritik bukanlah kejahatan, diskusi bukanlah ancaman, dan mahasiswa bukanlah musuh negara. Justru suara-suara kritis adalah bagian penting dari kehidupan demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap aktivis mahasiswa harus dilawan melalui jalur hukum, solidaritas gerakan, dan konsolidasi masyarakat sipil.

"Kami juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tidak dibangun melalui pernyataan, melainkan melalui keberanian menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Negara wajib memastikan bahwa ruang demokrasi tidak dikuasai oleh rasa takut, intimidasi, maupun praktik premanisme. Jika Polda Riau gagal mengusut insiden ini secara tuntas, maka kami meminta dengan tegas kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda Riau," pungkasnya.***

Berkaca dari Kuansing, Pelalawan Jangan Sampai Menjadi Bab Berikutnya

Sat, 04 Jul 2026 10:23:23 +0700

Ada satu pelajaran yang selalu berulang dalam perjalanan bangsa ini: korupsi tidak pernah lahir secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, dimulai dari pembiaran, dari lemahnya pengawasan, dari kekuasaan yang merasa tidak lagi perlu diawasi. Ketika akhirnya terbongkar, penyesalan selalu datang belakangan.

Perkembangan penanganan perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya tidak berhenti sebagai berita yang memenuhi ruang media. Peristiwa itu harus dibaca sebagai peringatan bagi seluruh daerah, khususnya di Provinsi Riau. Sebab sejarah mengajarkan bahwa korupsi tidak mengenal batas wilayah, tidak memilih jabatan, dan tidak memandang siapa yang sedang berkuasa.

Pelalawan tidak boleh hanya menjadi penonton. Daerah ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, kawasan industri yang terus berkembang, serta investasi yang setiap tahun terus bertambah. Semua itu merupakan anugerah sekaligus ujian. Semakin besar anggaran dan proyek pembangunan, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah digunakan demi kepentingan rakyat.

Kita tidak kekurangan contoh. Di Riau, berbagai perkara korupsi telah terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Kasus korupsi pupuk subsidi dengan nilai kerugian negara mencapai sekitar Rp34 miliar menjadi bukti bagaimana penyimpangan dapat merampas hak masyarakat, khususnya para petani yang seharusnya menerima manfaat dari program pemerintah. Di Kabupaten Indragiri Hilir, perkara tindak pidana korupsi juga pernah diproses oleh aparat penegak hukum. Semua itu menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar angka kerugian negara, melainkan persoalan yang menghambat kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, Pelalawan harus belajar sebelum terlambat. Jangan menunggu hingga aparat penegak hukum datang membawa surat penyidikan. Jangan menunggu hingga ruang-ruang kantor pemerintahan dipasangi garis penyitaan. Jangan menunggu kepercayaan masyarakat runtuh akibat ulah segelintir oknum.

Mencegah korupsi jauh lebih mulia daripada sekadar menghukum pelakunya. Pencegahan dimulai dari pemerintahan yang terbuka, proses pengadaan yang transparan, pelayanan publik yang bersih, pengawasan internal yang kuat, serta keberanian masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Di sisi lain, DPRD harus menjalankan fungsi pengawasannya secara independen, media harus tetap menjadi mata dan telinga publik, sementara masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa tidak boleh berhenti mengingatkan.

Sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa kritik bukanlah ancaman bagi pemerintah. Kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Pemerintahan yang baik tidak takut diawasi, justru menjadikan pengawasan sebagai alat untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, kekuasaan yang anti-kritik sering kali menjadi awal dari lahirnya penyimpangan.

Masyarakat Pelalawan tentu berharap daerah ini dikenal karena prestasi pembangunan, kualitas pendidikan, kemajuan ekonomi, dan pelayanan publik yang semakin baik. Jangan sampai nama Pelalawan justru menjadi perhatian nasional karena persoalan hukum yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini.

Kuantan Singingi telah memberikan pelajaran. Indragiri Hilir pernah menjadi pengingat. Kasus korupsi pupuk subsidi membuktikan bahwa penyimpangan selalu membawa penderitaan bagi masyarakat. Kini, pilihan ada di tangan seluruh pemangku kepentingan di Pelalawan: belajar dari sejarah atau mengulanginya.

Korupsi tidak pernah membawa kemenangan bagi siapa pun. Mungkin ada yang memperoleh keuntungan sesaat, tetapi yang diwariskan kepada generasi berikutnya hanyalah ketidakpercayaan, kemiskinan, dan rusaknya wibawa pemerintah.

Pelalawan adalah negeri yang kaya. Namun kekayaan itu tidak akan berarti apabila integritas para penyelenggara negara miskin. Sebab kemajuan sebuah daerah tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kejujuran orang-orang yang mengelolanya.

Jangan biarkan Pelalawan menjadi bab berikutnya dalam daftar panjang daerah yang tercoreng oleh rasuah. Mari menjadikan integritas sebagai budaya, transparansi sebagai kebiasaan, dan pengawasan sebagai tanggung jawab bersama. Karena daerah yang besar bukanlah daerah yang tidak pernah diuji, melainkan daerah yang mampu belajar dari kesalahan orang lain sebelum terlambat.***

Oleh: Fajar Nugraha, Presiden BEM Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia (ITP2I)

Catatan redaksi : Semua isi tulisan bukan mewakili sikap redaksi, melainkan murni dari pandangan dan gagasan penulis

Kerinci dan Sungai Penuh Tetap Terang Saat Blackout Sumatera Berkat PLTA

Sat, 23 May 2026 19:37:00 +0700

KERINCI – Ketika gangguan kelistrikan atau blackout melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh justru tetap menikmati pasokan listrik yang stabil. Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga sektor usaha di kedua daerah tetap berjalan normal tanpa mengalami pemadaman seperti yang terjadi di sejumlah wilayah lainnya.

Situasi ini memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai alasan Kerinci dan Sungai Penuh tidak terdampak gangguan listrik berskala besar tersebut. Jawabannya terletak pada sistem jaringan transmisi dan sumber pasokan energi yang berbeda dibandingkan wilayah yang mengalami pemadaman.

Pasokan listrik di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh berasal dari jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Bangko, Gardu Induk Koto Lolo, hingga Sungai Liuk. Jalur tersebut memungkinkan distribusi listrik tetap berlangsung meskipun terjadi gangguan pada sistem transmisi utama di wilayah lain.

Selain mengandalkan jaringan transmisi tersebut, kedua daerah juga memperoleh dukungan dari pembangkit listrik lokal yang memperkuat keandalan sistem kelistrikan.

Manager PLN ULP Sungai Penuh, Eko Pitono, menjelaskan bahwa blackout terjadi akibat gangguan pada jaringan transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai. Gangguan itu menghambat penyaluran energi dari sejumlah pembangkit ke sistem kelistrikan Sumatera.

"Transmisi Muara Bungo–Sungai Rumbai mengalami gangguan sehingga tidak seluruh pembangkit di Sumatera dapat menyalurkan energi listrik," ujar Eko.

Meski demikian, Eko menegaskan gangguan tersebut tidak berdampak langsung terhadap pasokan listrik di Kerinci dan Sungai Penuh. Pasalnya, kebutuhan listrik di kedua wilayah disuplai melalui jalur berbeda yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PT Kerinci Merangin Hidro (KMH).

Menurutnya, energi listrik dari PLTA KMH disalurkan melalui jaringan transmisi Bangko menuju Sungai Liuk sehingga sistem kelistrikan di Kerinci dan Sungai Penuh tetap beroperasi secara normal.

PLN juga terus memantau kondisi sistem kelistrikan secara menyeluruh. Jika diperlukan, perusahaan akan melakukan pengaturan beban guna menjaga keseimbangan pasokan listrik di jaringan Sumatera.

Sementara itu, Manager PLTA PT Kerinci Merangin Hidro (KMH), Aslori Ilham, memastikan seluruh unit pembangkit beroperasi penuh dan terus memasok energi listrik ke sistem PLN sejak November 2025.

Ia menjelaskan setiap turbin mampu menghasilkan daya sekitar 87,4 megawatt (MW). Dengan empat unit turbin yang beroperasi, kapasitas pembangkit mencapai sekitar 350 MW.

"Seluruh unit saat ini sudah beroperasi dan menyuplai energi listrik ke sistem PLN," kata Aslori.

Menurutnya, produksi listrik dari PLTA KMH selalu menyesuaikan kebutuhan sistem. Pada siang hari, konsumsi listrik umumnya lebih rendah sehingga daya yang disalurkan berkisar 100 MW. Sebaliknya, ketika memasuki waktu beban puncak pada sore hingga malam hari, kapasitas penyaluran dapat ditingkatkan hingga mendekati kemampuan maksimal pembangkit.

Energi yang dihasilkan PLTA KMH kemudian masuk ke jaringan transmisi Bangko–Koto Lolo–Sungai Liuk. Jalur inilah yang menjadi tulang punggung pasokan listrik bagi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Keberadaan jalur transmisi tersebut membuat kedua daerah berada pada posisi yang lebih aman ketika terjadi gangguan pada sistem transmisi utama di wilayah lain. Alhasil, masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terganggu pemadaman listrik.

Aslori juga menyampaikan bahwa kapasitas listrik yang dihasilkan PLTA KMH tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh. Daya yang tersedia bahkan berpotensi mendukung pasokan energi listrik untuk wilayah lain di Provinsi Jambi sesuai kebutuhan sistem PLN.

Keberadaan PLTA KMH menjadi salah satu infrastruktur strategis yang memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah barat Provinsi Jambi.

Peristiwa blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera sekaligus menjadi pengingat pentingnya diversifikasi sumber energi dan penguatan jaringan transmisi. Kehadiran pembangkit lokal yang terintegrasi dengan sistem transmisi terbukti mampu menjaga kontinuitas pasokan listrik ketika sebagian jaringan utama mengalami gangguan.

Dengan dukungan PLTA PT Kerinci Merangin Hidro serta jaringan transmisi Bangko–Koto Lolo–Sungai Liuk, kondisi pasokan listrik di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh hingga kini tetap stabil. Situasi tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat karena aktivitas ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, maupun kegiatan sehari-hari dapat berlangsung tanpa hambatan akibat pemadaman listrik.

Kurang 24 Jam Serahkan Diri, Bupati Kuansing Jadi Tersangka

Wed, 01 Jul 2026 20:30:00 +0700

Jakarta (Sekatanews.com) - Kurang dari 24 jam usai menyerahkan diri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025–2030 Suhardiman Amby dengan imbalan dua mobil mewah senilai total Rp2,75 miliar.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan Suhardiman diduga menerima fasilitas tersebut dari Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, terkait pengisian sejumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah.

ZKN diduga memberikan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta kepada Plt. Bupati saat itu terkait pengisian jabatan Kepala Dinas PUPR Kuansing pada 2021," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026.

Menurut KPK, saat menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kuansing pada 2021, Suhardiman diduga menerima Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta terkait pengisian jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Selanjutnya, saat menjabat Bupati Kuansing periode 2025–2030, Suhardiman diduga kembali menerima suap berupa satu unit Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai Rp2,05 miliar dari Zulkarnain terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing pada 2025.

Dengan demikian, KPK menduga praktik jual beli jabatan tersebut telah berlangsung sejak 2021 dan berlanjut hingga 2025.

Diketahui sebelumnya, pada 30 Juni 2026, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kuantan Singingi dan Jakarta serta mengamankan 10 orang. Operasi tersebut merupakan OTT ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Dari 10 orang yang diamankan, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Mereka terdiri atas tiga pihak swasta, seorang aparatur sipil negara di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, serta istri Suhardiman, Suci Nitia Edwar.

KPK kemudian meminta Suhardiman dan Zulkarnain menyerahkan diri untuk menjalani pemeriksaan. Keduanya selanjutnya dijemput penyidik di Bandara Soekarno-Hatta, Banten.

Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman Amby, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.***

HUT Bhayangkara ke-80, SMSI Riau: Polri Harus Semakin Profesional dan Humanis

Wed, 01 Jul 2026 21:31:07 +0700

Pekanbaru (Sekatanews.com) - Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada Rabu, 1 Juli 2026 menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan pelayanan humanis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kepada masyarakat.

Tahun ini, Hari Bhayangkara mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat."

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Riau, Luna Agustin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Polri sekaligus mengajak institusi kepolisian terus membuktikan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang saya banggakan, selamat Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Polri harus terus membuktikan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ujar Luna didampingi Sekretaris SMSI Riau, Zulmiron di Pekanbaru, Rabu (01/07/2026).

Menurut Luna, tema Hari Bhayangkara tahun ini mengingatkan kembali pada amanat konstitusi bahwa Polri memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, Hari Bhayangkara ke-80 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat legitimasi Polri sebagai institusi yang berada di garda terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, sekaligus memberikan pelayanan di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks.

Luna menegaskan, keberhasilan Polri di era modern tidak lagi semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diungkap atau pelaku yang ditangkap.

Lebih dari itu, ukuran keberhasilan terletak pada sejauhmana masyarakat merasakan kehadiran negara melalui pelayanan kepolisian yang cepat, profesional, transparan, serta memberikan kepastian hukum tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi.

Luna juga menilai penguatan profesionalisme harus diiringi dengan peningkatan akuntabilitas publik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi institusi penegak hukum sehingga setiap keberhasilan dalam penegakan hukum, pelayanan publik, maupun pembenahan internal harus dilakukan secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Di usia yang ke-80 ini, SMSI Riau berharap Polri semakin memperkuat posisinya sebagai institusi negara yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus menjadi mitra masyarakat dalam menghadirkan rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Luna juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polri yang telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, termasuk anggota kepolisian yang bertugas di daerah-daerah rawan.

"Selamat Hari Bhayangkara ke-80 untuk seluruh personel Polri. Semoga Polri terus menjadi institusi yang profesional, berintegritas, humanis, dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ucap Luna.***

Mantan Chairman RPG Rida K Liamsi Buka Suara Soal Ini

Tue, 30 Jun 2026 21:16:07 +0700

Pekanbaru (Sekatanews.com) – Mantan Chairman Riau Pos Group (RPG), Rida K Liamsi, mengaku menjadi korban perlakuan yang tidak adil dari manajemen perusahaan yang ikut ia dirikan lebih dari tiga dekade lalu. Dalam pernyataan, Rida menyebut manajemen dan pemegang saham mayoritas telah mengabaikan jasa para pendiri, menguasai sejumlah aset strategis perusahaan, hingga mengkriminalisasi dirinya bersama sejumlah orang yang membesarkan grup media tersebut.

Rida mengatakan Riau Pos lahir pada 1991 dari perjuangan sejumlah pendiri dengan kondisi serba terbatas. Berawal dari sebuah surat kabar mingguan dengan modal yang minim, perusahaan itu, menurutnya, tumbuh menjadi salah satu kelompok media terbesar di Sumatera di bawah jaringan Jawa Pos Group. Perkembangannya tidak hanya melahirkan puluhan media cetak di Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan Kepulauan Riau, tetapi juga merambah ke bisnis percetakan, televisi, hingga properti.

Ia mengklaim, dari aset awal yang hanya berupa mesin cetak senilai sekitar Rp.400.000 juta, Riau Pos Group berkembang hingga memiliki aset yang nilainya mendekati Rp. 1 triliun pada 2016. Di antaranya adalah dua gedung Graha Pena sembilan lantai di Pekanbaru dan Batam, serta berbagai kantor anak perusahaan di sejumlah daerah.

Namun, menurut Rida, perjalanan panjang yang dibangun dengan kerja keras para pendiri itu justru berakhir dengan kekecewaan. Ia menilai manajemen yang kini dikendalikan pemegang saham mayoritas melalui PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) tidak lagi menghargai kontribusi para pendiri perusahaan.

“Bukan hanya jasa kami yang dilupakan, tetapi kami juga diperlakukan secara semena-mena,” kata Rida, dalam pernyataan tertulisnya.

Ia bahkan mempertanyakan posisi pemegang saham mayoritas tersebut. Menurut Rida, pihak yang kini mengendalikan perusahaan belum sepenuhnya memenuhi kewajiban penyetoran modal, namun telah bertindak sebagai pemilik penuh dan mengambil berbagai keputusan strategis. Klaim tersebut merupakan pernyataan sepihak Rida dan belum dapat diverifikasi secara independen.

Dalam keterangannya, Rida juga menyoroti proses pengambilalihan sejumlah aset utama Riau Pos Group yang dinilainya dilakukan dengan harga jauh di bawah nilai pasar. Ia mencontohkan Gedung Graha Pena Batam yang disebut memiliki nilai sekitar Rp.200 miliar, tetapi menurutnya diakuisisi dengan nilai sekitar Rp. 80 miliar. Hal serupa, kata dia, terjadi terhadap Gedung Graha Pena Pekanbaru yang diperkirakan bernilai sekitar Rp. 150 miliar namun disebut hanya diambil alih dengan nilai sekitar Rp.60 miliar.

Rida menilai perusahaan-perusahaan lokal milik karyawan, seperti PT Riau Pos Multi Karya dan PT Batam Pos Multi Karya, tidak memiliki posisi tawar dalam proses tersebut sehingga harus menerima keputusan yang telah ditetapkan.

Selain menyoroti persoalan aset, Rida juga mengungkapkan kondisi perusahaan yang menurutnya terus mengalami kemunduran. Ia mengklaim Harian Riau Pos tidak lagi berkantor di Gedung Graha Pena yang dahulu dibangun sebagai simbol kejayaan perusahaan, sementara Batam Pos juga telah berpindah dari gedung yang sebelumnya mereka tempati.

Rida juga menyebut sejumlah karyawan dirumahkan maupun dipensiunkan lebih awal. Menurutnya, hak-hak para pekerja hingga kini belum seluruhnya diselesaikan dan sebagian masih dibayarkan secara bertahap.

Di tengah konflik tersebut, Rida kini juga menghadapi proses hukum setelah dilaporkan atas dugaan penggelapan dana perusahaan saat menjabat sebagai Chaiman Riau Pos Group. Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut kepada aparat penegak hukum dan meyakini pengadilan akan memberikan penilaian yang objektif.

“Saya serahkan semuanya kepada proses hukum. Biarlah pengadilan nanti yang membuktikan,” ungkapnya.

Meski demikian, Rida merasa perkara yang menjeratnya tidak dapat dipisahkan dari sikapnya yang selama ini menentang sejumlah kebijakan manajemen. Ia juga menduga dirinya diperlakukan tidak adil karena dianggap memiliki kedekatan dengan pendiri Jawa Pos, Dahlan Iskan.

Selain dirinya, Rida menyebut sejumlah pendiri lain seperti almarhum Zulmansyah Sekedang, Sutrianto, Makmur Kasim, dan Asnida Syukur juga mengalami perlakuan yang menurutnya tidak mencerminkan penghargaan terhadap orang-orang yang telah membangun Riau Pos Group sejak awal.***

Sejumlah Pejabat Kuansing Kena OTT, Ini Pernyataan Resmi KPK

Tue, 30 Jun 2026 20:30:00 +0700

Jakarta (Sekatanews.com) - Akhirnya teka-teki yang menghebohkan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau terkuak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuasing, pada Senin, 29 Juni 2026 kemarin. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan dari jumlah tersebut, sembilan orang dijaring di Kuantan Singingi, dan satu orang lainnya di Jakarta.

"Dalam peristiwa tangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah sepuluh orang. Sembilan orang di antaranya diamankan di wilayah Kuantan Singingi dan satu orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta," kata Budi dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta.

Ditambahkan Jubir Budi, dari 10 orang itu, lima orang lainnya tengah menjalani pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari tiga orang pihak swasta, satu orang ASN di Kabupaten Kuansing, dan satu orang lainnya adalah anggota keluarga ASN.

Kendati demikian Budi, mengatakan penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa barang elektronik berupa bukti transaksi keuangan. Tim penyidik juga mengamankan satu unit kendaraan roda empat yang diduga menjadi media suap para pelaku. Penangkapan diduga terkait kasus suap jual beli jabatan di Kabupaten Kuansing.

Dengan tegas Budi, mengultimatum kepada Bupati Kabupaten Kuansing dan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kuansing, dan pihak lainnya agar kooperatif utnunk msnyerahkan diri dalam menerangkan terkait proses hukum yang sedang berjalan.

"Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan, KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuantan Singingi agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini," pungkasnya menegaskan, pada Selasa, 30 Juni 2026..***

Dari Rakyat untuk Rakyat, Kejari Pelalawan Taja Lelang Barang Rampasan

Tue, 30 Jun 2026 16:30:00 +0700

Pelalawan (Sekatanews.com) - Semboyan dari rakyat untuk rakyat digaungkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan. Kali ini dengan menaja kegiatan penjualan langsung barang rampasan negara berupa kendaraan bermotor dan barang elektronik lainnya di halaman Kantor Kejari Pelalawan, pada Selasa, 30 Juni 2026. Kegiatan, itu dipadati masyarakat yang ingin mendapatkan barang rampasan dengan harga terjangkau.

Ratusan barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ditawarkan kepada masyarakat. Barang-barang tersebut didominasi sepeda motor berbagai merek seperti Honda Beat, Honda Revo Fit, Honda Supra, Yamaha Jupiter Z, Yamaha Soul GT, Suzuki Smash, serta sejumlah telepon genggam dari berbagai merek seperti Oppo, Redmi, dan Vivo. Selain itu, terdapat pula barang lainnya seperti mesin gerinda, kunci sepeda motor, hingga dokumen kendaraan sesuai daftar barang rampasan yang diumumkan panitia.

Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Dr. Eka Nugraha, SH., MH., melalui Kasi Intelijen Pajri Aef Sanusi, SH, menjelaskan bahwa kegiatan penjualan langsung tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang rampasan negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Penjualan langsung ini dilaksanakan secara terbuka, transparan dan akuntabel. Tujuannya agar barang rampasan negara dapat segera dimanfaatkan kembali oleh masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Kastel Pajri.

Ia menambahkan, seluruh barang yang dijual merupakan barang rampasan negara hasil penanganan perkara pidana yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap legalitas barang yang dibeli melalui kegiatan resmi Kejaksaan tersebut.

Menurut Pajri, antusiasme masyarakat pada kegiatan kali ini cukup tinggi. Sejak pagi, warga telah memadati lokasi penjualan untuk melihat langsung kondisi barang sebelum melakukan pembelian. Proses transaksi dilakukan secara tunai (cash only) sesuai ketentuan panitia dan berlangsung tertib di bawah pengawasan petugas Kejaksaan.

"Melalui kegiatan seperti ini, Kejaksaan ingin menghadirkan pelayanan yang transparan kepada masyarakat dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Seluruh hasil penjualan nantinya akan disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai mekanisme yang berlaku," jelasnya.

Kejari Pelalawan berharap kegiatan penjualan langsung barang rampasan dapat terus menjadi sarana optimalisasi pengelolaan aset negara sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang profesional, transparan dan berintegritas.

Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari tugas Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.***