Sekatanews.com.Sungai Penuh – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Sungai Penuh mencuat ke publik. Sejumlah rekanan atau kontraktor mengeluhkan adanya permintaan sejumlah uang setiap kali proses pencairan anggaran.
Salah seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya mengaku diminta uang sebesar Rp700 ribu untuk satu paket pekerjaan dengan nilai kontrak Rp100 juta. Permintaan tersebut, menurutnya, disampaikan secara tidak resmi dan dianggap sebagai “biaya” agar proses pencairan berjalan lancar.
“Nilainya memang tidak besar dibandingkan paket, tapi praktik seperti ini memberatkan dan sudah berlangsung lama. Hampir setiap pencairan selalu ada permintaan,” ungkapnya kepada wartawan.
Keluhan serupa juga disebut dialami oleh kepala desa serta penerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dugaan pungli tersebut diduga terjadi setiap kali proses pencairan dana, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan penerima hak anggaran.
Para rekanan berharap Wali Kota Sungai Penuh segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap oknum pejabat yang diduga masih melakukan praktik pungli. Mereka menilai, praktik semacam ini mencederai komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan transparan.
“Kalau memang ada oknum yang bermain, kami minta ditindak tegas. Jangan sampai citra pemerintahan rusak karena ulah segelintir orang,” ujar salah satu rekanan lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bakeuda Kota Sungai Penuh belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi dari instansi terkait.(Die)