Pekanbaru (Sekatanews.com) - Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan (HIPMAWAN) Pekanbaru mendesak para pemegang saham PT Riau Petroleum Kampar (RPK) untuk segera mencopot Direktur Utama PT Riau Petroleum Kampar, Hengki Primana. HIPMAWAN menilai kepemimpinannya gagal menghadirkan arah yang jelas dan terobosan yang dapat dirasakan oleh daerah penghasil migas, khususnya Kabupaten Pelalawan yang memiliki porsi wilayah kerja terbesar di WK Kampar.
Ketua Umum HIPMAWAN Pekanbaru, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa sudah saatnya para pemegang saham berhenti mempertahankan kepemimpinan yang dinilai tidak mampu menjawab harapan masyarakat. Menurutnya, PT Riau Petroleum Kampar bukanlah perusahaan kecil yang bisa dipimpin tanpa kapasitas, gagasan, dan keberanian memperjuangkan kepentingan daerah.
"Kami mempertanyakan, apa yang sudah diperjuangkan untuk daerah? Apa terobosan yang sudah dihasilkan? Jangan sampai jabatan Direktur Utama hanya menjadi simbol kekuasaan tanpa kerja nyata. Rakyat berhak mendapatkan jawabannya," kataTaufik, menegaskan.
HIPMAWAN menilai publik berhak mempertanyakan apakah penempatan jabatan strategis di BUMD telah sepenuhnya mengedepankan kompetensi dan profesionalisme. Persepsi yang berkembang di tengah masyarakat bahwa jabatan strategis hanya menjadi ruang akomodasi kepentingan tertentu harus dijawab dengan transparansi dan pembuktian melalui kinerja.
"BUMD migas bukan tempat belajar menjadi pemimpin, bukan tempat menitipkan kepentingan, dan bukan pula ruang nyaman untuk sekadar menduduki jabatan. Yang dibutuhkan rakyat adalah pemimpin yang mampu berjuang, bukan sekadar hadir di struktur organisasi," lanjutnya.
Lebih lanjut, HIPMAWAN menilai para pemegang saham tidak boleh menutup mata terhadap berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat. Mempertahankan kepemimpinan yang dinilai tidak mampu justru akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola BUMD di Provinsi Riau.
"Jangan paksa rakyat untuk percaya kepada kepemimpinan yang dinilai gagal menunjukkan arah dan capaian yang jelas. Jika memang tidak mampu, jangan jadikan jabatan sebagai beban yang dipertahankan. Berikan ruang kepada putra-putri terbaik Riau yang memiliki kompetensi, integritas, dan keberanian memperjuangkan hak-hak daerah," ujar Taufik.
HIPMAWAN dengan tegas menyatakan bahwa PT Riau Petroleum Kampar adalah milik rakyat, bukan milik kelompok atau kepentingan tertentu. Oleh karena itu, evaluasi total terhadap kepemimpinan Direktur Utama harus segera dilakukan.
"Kami mendesak Hengki Primana dicopot dari jabatan Direktur Utama PT Riau Petroleum Kampar. Jangan biarkan BUMD strategis ini kehilangan arah hanya karena dipimpin oleh sosok yang dinilai tidak mampu menjawab tantangan dan harapan masyarakat. Riau tidak kekurangan orang-orang hebat. Yang kurang hanyalah keberanian untuk menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat," pungkasnya, mengakhiri.***