Sekatanews.com,jogyakarta,-Setelah sukses menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kota Sungai Penuh di Jambi pada 24–26 September 2026, Lembaga Pelatihan Indonesia (LAPIN) yang di bawa Hasril Apriyanto Putra Y, A.Md., S.M. kembali menggelar kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
Kali ini, LAPIN menyelenggarakan Bimtek E-Katalog Versi 6 dan E-Purchasing yang diikuti peserta dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel De-Laxston, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 139 A, Yogyakarta, mulai 28 September hingga 1 Oktober 2026.
.jpg)
Bimtek ini mengangkat materi yang berkaitan dengan perkembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui E-Katalog Versi 6, termasuk pemanfaatan fitur-fitur baru, mekanisme transaksi elektronik, transparansi pengawasan hingga pengelolaan akun dan hak akses pengguna.
Hari ini, Selasa (29/9/2026), salah satu narasumber yang memberikan materi adalah Dr. H. Ma'mun Hermawan, M.Si., dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri.
Kehadiran narasumber dari lingkungan BPSDM Kemendagri tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman kepada peserta, khususnya terkait peningkatan kapasitas aparatur dan pelaksanaan pemerintahan yang profesional.
Berdasarkan dokumen kegiatan, Bimtek E-Katalog Versi 6 dan E-Purchasing dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif sekaligus panduan teknis operasional kepada instansi dan pemangku kepentingan mengenai transisi sistem pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog.
Tujuan lainnya adalah mendorong efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengadaan, sekaligus membantu peserta memahami fitur-fitur terbaru serta regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Katalog Elektronik.
Materi yang diberikan juga cukup beragam. Peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai regulasi, tetapi juga mempelajari arsitektur dan pembaruan sistem E-Katalog Versi 6, navigasi dan pencarian produk, mekanisme transaksi dan pemesanan elektronik, transparansi pengawasan dan pelacakan anggaran, serta manajemen akun, peran dan hak akses pengguna.
Pada bagian akhir, peserta juga dijadwalkan mengikuti simulasi praktik langsung dan sesi diskusi mengenai berbagai kendala teknis.
Peserta Menyasar Aparatur yang Bersentuhan Langsung dengan Pengadaan
Dalam kerangka kegiatan, peserta Bimtek dapat berasal dari berbagai unsur pemerintahan, antara lain kepala OPD, sekretaris OPD, pejabat keuangan atau bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat pengadaan, Tim UKPBJ, operator teknis OPD, kepala bagian, camat, sekretaris hingga staf yang direkomendasikan.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pelatihan diarahkan bukan hanya kepada satu kelompok aparatur, tetapi kepada unsur-unsur yang memiliki keterkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengelolaan pengadaan pemerintah.
Bagi pemerintah daerah, pemahaman terhadap perubahan sistem pengadaan menjadi penting karena proses pengadaan pemerintah semakin bergantung pada sistem elektronik dan tuntutan tata kelola yang transparan serta akuntabel.
LAPIN Terus Perluas Program Peningkatan Kompetensi
Kegiatan di Yogyakarta ini sekaligus memperlihatkan konsistensi LAPIN dalam menyelenggarakan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah.
Setelah sebelumnya menggelar Bimtek BPD se-Kota Sungai Penuh di Jambi, kini LAPIN kembali menghadirkan kegiatan dengan tema berbeda dan peserta dari lingkungan OPD Kabupaten Muara Enim.
Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di masing-masing instansi.
Bagi Hasril yang membawa Lembaga Pelatihan Indonesia, penyelenggaraan pelatihan seperti ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan program pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan aparatur dan perkembangan tata kelola pemerintahan.
Dengan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang kompetensi, termasuk Dr. H. Ma'mun Hermawan, M.Si. dari BPSDM Kemendagri, kegiatan diharapkan memberikan wawasan yang lebih luas bagi peserta dalam menjalankan tugas pemerintahan secara profesional.
LAPIN sendiri membawa semangat “Profesional, Kompeten, Berdaya Saing”, dengan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan agar mampu menghadapi tuntutan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang terus berkembang.(Ung)