Pelalawan (Sekatanews.com) - Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pelalawan bersama aparat Kepolisian menggelar operasi penyakit masyarakat (pekat) pada Kamis, 12 November 2026 malam. Dalam penyisiran yang menyasar sejumlah penginapan dan rumah kos di wilayah Kota Pangkalan Kerinci tersebut, petugas mengamankan dua pasangan bukan suami istri dari rumah kos bernama "Sakato".
Operasi penertiban ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan warga sekitar yang resah dengan aktivitas di lingkungan kos tersebut. Warga mencurigai lokasi itu kerap dijadikan tempat praktik asusila dan melanggar ketertiban umum.
Saat petugas melakukan pemeriksaan kamar satu per satu, ditemukan dua sejoli yang berada di dalam kamar tertutup. Ketika dimintai keterangan dan pemeriksaan identitas oleh petugas di lapangan, kedua pasangan tersebut tidak mampu menunjukkan dokumen atau buku nikah yang sah sebagai pasangan suami istri.
Kasatpol PP Pelalawan Tengku Junaidi, melalui Kabid Trantibum Yandi, menegaskan bahwa penindakan ini merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya Pasal 16 yang melarang perbuatan asusila maupun penyediaan sarana untuk praktik tersebut.
"Keempat orang yang terjaring razia langsung dibawa ke markas komando Satpol PP untuk didata dan diberikan pembinaan. Mereka juga diwajibkan menandatangani surat pernyataan bermeterai untuk tidak mengulangi perbuatannya," katanya, menegaskan.
Sesuai ketentuan dalam Perda Trantibum Pelalawan, pelanggar yang kembali mengulangi perbuatan dapat diancam sanksi tindak pidana ringan (tipiring) berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
Selain menindak pasangan tersebut, Satpol PP turut memanggil pemilik atau pengelola rumah kos "Sakato" untuk dimintai klarifikasi.
"Pihak pengelola diwajibkan melengkapi administrasi seperti buku tamu dan aturan jam malam, serta diberikan surat teguran resmi. Apabila ditemukan unsur pembiaran dan pelanggaran kembali terjadi, pemerintah daerah tidak segan merekomendasikan penyegelan hingga pencabutan izin usaha rumah kos tersebut," pungkasnya.***
