Pelalawan (Sekatanews.com) - Pemerintah Republik Indoneaia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau tidak serta-merta menghentikan operasional perusahaan maupun memutus mata pencaharian para pekerjanya. Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, kepada awak media, pada Sabtu, 21 November 2026, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema keberlanjutan operasional perusahaan melalui pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Penegasan tersebut disampaikan Barita merespons pernyataan resmi PT RAPP yang sebelumnya menyampaikan keprihatinan terhadap dampak keputusan pencabutan izin, terutama bagi masyarakat, pekerja, pelaku usaha lokal dan pihak-pihak yang selama ini bergantung pada operasional perusahaan.
"Ini poin pertama, pencabutan perizinan tidak akan menghentikan operasional yang berjalan saat ini," katanya, menegaskan.
Menurutnya, pemerintah telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan operasional perusahaan, termasuk kepentingan tenaga kerja dan masyarakat yang selama ini terhubung dengan kegiatan industri RAPP. Karena itu, pengelolaan kegiatan operasional selanjutnya akan diatur melalui skema kerja sama BUMN dan BUMD. Pemerintah memastikan proses penertiban kawasan hutan tidak dilakukan dengan mengabaikan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul.
"Karena pemerintah memikirkan keberlanjutan perusahaan dan tidak akan ada PHK. Pemerintah telah memikirkan dan mengoordinasikan keberlanjutan operasional PT RAPP yang izinnya telah dicabut, dan akan dilanjutkan oleh BUMN bekerja sama dengan BUMD," terang Barita Simanjuntak.
Ia menegaskan, pengaturan tersebut bertujuan agar pekerja tidak kehilangan hak-haknya dan masyarakat tidak ikut menanggung dampak negatif dari kebijakan penertiban kawasan hutan. Di sisi lain, pemerintah tetap menempatkan kepatuhan terhadap regulasi sebagai prinsip utama. Penertiban kawasan hutan, menurut Barita, merupakan bagian dari upaya menegakkan aturan sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya hutan berada dalam kerangka kepentingan negara.
"Itu sudah diatur agar karyawan tidak dirugikan dan masyarakat juga tidak dirugikan, tetapi regulasi tegak dalam rangka kepatuhan kepada regulasi. Saya kira itu poin pentingnya," ungkapnya.
Sebelumnya, pernyataan resmi Corporate Communications (Corcom) PT. RAPP Budi Firmansyah melalui Yhudi Yuliandra. D, kepada Sekatanews.com pada Jumat, 20 November 2026 menyatakan menghormati kewenangan pemerintah terkait pencabutan PBPH, namun masih menunggu pemberitahuan resmi dan penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan tersebut.
"Perusahaan juga menempatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional sebagai prioritas utama.
RAPP bersama Grup APRIL menyebut mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal. Berdasarkan studi dampak ekonomi yang dikutip perusahaan, operasionalnya turut menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
Besarnya keterkaitan industri tersebut menjadi salah satu perhatian di tengah keputusan pemerintah mencabut izin konsesi perusahaan," ujarnya, menerangkan.
Untuk diketahui, pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Satgas PKH sebelumnya mengungkap sejumlah temuan pelanggaran di areal konsesi, di antaranya perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare. Satgas juga menyoroti dugaan kebakaran lahan gambut berulang dan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.
Dengan pencabutan izin tersebut, pemerintah menegaskan penertiban kawasan hutan tetap berjalan, sementara keberlanjutan kegiatan ekonomi, perlindungan pekerja dan kepentingan masyarakat akan diatur dalam skema pengelolaan selanjutnya.
Penegasan Satgas PKH ini menjadi sinyal bahwa pencabutan konsesi RAPP tidak dimaksudkan sebagai penghentian aktivitas industri secara total, melainkan penataan ulang penguasaan dan pengelolaan kawasan di bawah kendali negara, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan ekonomi, sosial serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi.***