Pencabutan Izin PT RAPP: Hutan Harus Pulih, Rakyat Jagan Terpuruk

Pencabutan Izin PT RAPP: Hutan Harus Pulih, Rakyat Jagan Terpuruk
Rahmad, S.T: Ketua Persatuan Alumni GMNI Kabupaten Pelalawan

Pekanbaru (Sekatanews.com) - Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare, menjadi salah satu keputusan penting dalam tata kelola kehutanan di Riau. Keputusan ini sekaligus menghadirkan pertanyaan besar: bagaimana memastikan penegakan hukum lingkungan berjalan tanpa mengorbankan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat?

Secara ekologis, langkah pemerintah patut dipahami sebagai bagian dari upaya menghentikan kerusakan lingkungan dan menegakkan kepatuhan terhadap hukum. Berdasarkan keterangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), terdapat sejumlah persoalan di areal tersebut, antara lain perkebunan kelapa sawit sekitar 18.362 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541 hektare, kerusakan kawasan lindung sekitar 211 hektare, serta persoalan kebakaran gambut. Dampaknya tidak hanya menyangkut kerusakan hutan, tetapi juga ancaman terhadap habitat satwa liar, termasuk kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.

Negara tentu tidak boleh kalah dalam menghadapi pelanggaran hukum lingkungan. Hutan bukan semata-mata sumber keuntungan ekonomi, melainkan penyangga kehidupan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam konteks ini, pencabutan izin dapat menjadi instrumen penegakan hukum sekaligus momentum memperbaiki tata kelola sumber daya alam.

Namun, keadilan ekologis tidak boleh membuat kita mengabaikan keadilan sosial.

Di Pelalawan, keberadaan industri RAPP memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya di Pangkalan Kerinci. Berdasarkan keterangan perusahaan yang diberitakan media, aktivitas APRIL Group, termasuk RAPP, melibatkan lebih dari 41 ribu pekerja secara langsung dan mendukung sekitar 170 ribu pekerjaan di Riau. Perusahaan juga memperkirakan sekitar 20 persen penduduk Pangkalan Kerinci memiliki keterkaitan ekonomi dengan aktivitas operasionalnya.

Angka-angka tersebut memang perlu dibaca secara proporsional karena merupakan estimasi yang disampaikan perusahaan. Namun, hal itu cukup menunjukkan besarnya keterkaitan industri dengan kehidupan masyarakat. Warung kecil, bengkel, transportasi, koperasi, kontraktor lokal, hingga berbagai usaha mikro turut berada dalam ekosistem ekonomi tersebut.

Karena itu, pencabutan izin tidak boleh hanya dilihat dari sisi administratif dan kehutanan. Ada konsekuensi sosial-ekonomi yang harus diantisipasi. Kekhawatiran terhadap keberlanjutan investasi, aktivitas UMKM, kepastian pekerjaan, dan potensi pemutusan hubungan kerja juga telah disuarakan dari lingkungan DPRD Riau.

Di sinilah paradoks kebijakan itu muncul. Penegakan hukum memang diperlukan untuk menghentikan kerusakan lingkungan. Namun, konsekuensi sosial-ekonominya tidak boleh dibiarkan menjadi beban masyarakat yang tidak memiliki kendali atas keputusan korporasi maupun kebijakan negara.

Pekerja tidak boleh menjadi korban dari pelanggaran yang bukan mereka putuskan. Sebaliknya, perlindungan terhadap pekerja juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mempertahankan praktik pengelolaan hutan yang bertentangan dengan hukum.

Pemerintah melalui Satgas PKH telah menyampaikan rencana keberlanjutan operasional dengan melibatkan BUMN dan BUMD serta menjanjikan tidak akan terjadi PHK. Pernyataan ini patut diapresiasi. Namun, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar jaminan lisan. Harus ada peta jalan yang jelas mengenai siapa yang mengelola, bagaimana operasional dijalankan, dari mana pasokan bahan baku diperoleh, dan bagaimana hak-hak pekerja dilindungi.

Menurut saya, setidaknya ada tiga agenda penting yang harus menjadi perhatian pemerintah.

Pertama, menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.

Pencabutan PBPH tidak serta-merta berarti seluruh kegiatan industri harus berhenti. Namun, keberlanjutan produksi harus dibangun di atas dasar hukum yang jelas, termasuk kepastian pengelolaan kawasan dan pasokan bahan baku dari sumber yang legal serta berkelanjutan. Pemerintah juga harus memastikan perlindungan terhadap pekerja, kontraktor, dan pelaku UMKM yang selama ini menjadi bagian dari rantai ekonomi industri. Jangan sampai ketidakpastian kebijakan justru membuat kelompok masyarakat paling rentan menanggung kerugian terbesar.

Kedua, memastikan transparansi pengelolaan oleh BUMN dan BUMD.

Publik berhak mengetahui bagaimana skema pengelolaan pascapencabutan izin akan dilaksanakan. Apa dasar hukum penugasannya? Siapa pihak yang bertanggung jawab? Bagaimana pengelolaan aset dan kegiatan industri dilakukan? Bagaimana mekanisme pengawasan, audit, serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah?

Pengelolaan oleh negara tidak boleh sekadar mengganti nama pengelola, sementara pola bisnis dan persoalan tata kelolanya tetap sama. Perubahan harus menghasilkan pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketiga, mempercepat diversifikasi ekonomi daerah.

Pelalawan dan Riau tidak boleh terus-menerus menggantungkan masa depan ekonomi pada satu sektor industri. Kawasan yang terdampak kebijakan ini seharusnya menjadi momentum membangun ekonomi yang lebih beragam. Restorasi gambut, rehabilitasi hutan, ekowisata berbasis masyarakat, serta pengembangan hasil hutan bukan kayu dapat menjadi alternatif kegiatan ekonomi yang melibatkan desa dan masyarakat sekitar.

Namun, diversifikasi tidak boleh berhenti sebagai slogan. Pemerintah perlu menyiapkan pembiayaan, pelatihan tenaga kerja, kemitraan usaha, dan target program yang terukur agar masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari transformasi ekonomi tersebut.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang RAPP atau pencabutan izin seluas 338 ribu hektare. Ini adalah ujian bagi negara dalam menjalankan dua tanggung jawab sekaligus: melindungi lingkungan hidup dan menjamin kesejahteraan rakyat.

Kita tentu menginginkan hutan yang lestari, perusahaan yang patuh hukum, dan masyarakat yang hidup sejahtera. Ketiganya bukan pilihan yang harus dipertentangkan, melainkan tujuan yang seharusnya berjalan beriringan.

Jangan sampai negara berhasil mengambil kembali hutannya, tetapi gagal mengambil tanggung jawab atas nasib masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Sebab, penegakan hukum yang berkeadilan bukan hanya tentang menghentikan pelanggaran, melainkan juga memastikan bahwa rakyat tidak menjadi korban dari proses memperbaiki kesalahan. SEMOGA.***

#Lingkungan

Index

Berita Lainnya

Index