Kejari Sungai Penuh Diminta Bongkar Peran Pihak Ketiga Dikasus Damkar

Minggu, 22 November 2026 | 13:02:25 WIB

 

Sekatanews.com.SUNGAIPENUH-Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Sungai Penuh menuai sorotan

Kasus dugaan penyimpangan dana operasional Damkar Tahun Anggaran 2022-2024 ini menjadi sorotan lantaran berdasarkan hasil audit, kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp 1,37 miliar.

Masyarakat berharap Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap pihak internal dinas, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran tersebut.

Dalam penanganan perkara dugaan korupsi, pengusutan secara menyeluruh menjadi hal penting. Sebab, penggunaan anggaran pemerintah tidak selalu melibatkan satu pihak saja. Apabila terdapat kerja sama, transaksi, pengadaan barang dan jasa, maupun hubungan bisnis dengan pihak luar, seluruh alur tersebut perlu ditelusuri berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik.

Publik pun mempertanyakan apakah pengelolaan Dana Operasional Damkar tersebut hanya melibatkan unsur internal dinas atau terdapat pihak lain yang turut berperan dalam proses pencairan, penggunaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

"Kejari Sungai Penuh diharapkan mengusut perkara ini hingga tuntas, membuka secara terang alur penggunaan anggaran, serta memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai hukum" ungkap Ujang kepada Wartabaru, Kamis (19/11/2026)

Menurutnya, uang yang dikelola merupakan uang negara yang bersumber dari keuangan publik. Penanganan perkara ini bukan semata-mata untuk mencari pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah dan penegakan hukum.

Karena itu, Kejari Sungai Penuh diharapkan dapat memperluas pendalaman pemeriksaan, termasuk meminta keterangan dari pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan kegiatan maupun transaksi anggaran Damkar.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kemana aliran dana digunakan, siapa saja yang terlibat dalam prosesnya, serta apakah terdapat pihak lain yang memperoleh keuntungan dari dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

Oleh sebab itu, penegakan hukum diharapkan tidak tebang pilih. Siapapun pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Sungai Penuh, Roby Novan Ronar, menyampaikan penyidik telah memeriksa para saksi dalam perkara tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya saksi yang nantinya ditetapkan sebagai tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup.

Penetapan tersangka, menurut Roby, harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

"Dengan demikian, setiap langkah penyidikan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan" ujarnya, saat dikonfirmasi wartawan belum lama ini.

Dalam perkara ini, dugaan penyimpangan terjadi pada pengadaan makan dan minum, honor kegiatan, serta sejumlah kebutuhan operasional Damkar selama periode anggaran 2022–2024.

Berdasarkan hasil penghitungan yang disampaikan dalam materi perkara, kerugian negara mencapai Rp 1.375.035.000 atau sekitar Rp 1,37 miliar. (DD)

Dari informasi yang dihimpun, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak ketiga. Namu
Perlu diketahui, dalam perkara Damkar Kota Sungai Penuh ditemukan adanya kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp 1,37 miliar.

Dan penyidik menetapkan Kadis Damkar LS dan Bendahara YS. Keduanya juga telah diserahkan bersama barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses hukum lebih lanjut pada 9 November 2026 lalu.

 

Kepala Dinas Damkar dan Y

Siapa pun yang berdasarkan alat bukti memiliki keterkaitan dengan perkara harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat tentu menginginkan agar perkara ini tidak berhenti pada pemeriksaan sejumlah pejabat atau pegawai internal saja. Jika ditemukan indikasi keterlibatan pihak ketiga, maka perannya patut dipertanyakan.

Terkini