Pelalawan (SekataNews.com) - Gerakan mahasiswa kembali menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Syafrizal, S.E, secara resmi menerima audiensi dan menandatangani dokumen tuntutan yang diajukan oleh BEM ITP2i Kabinet Akselerasi, dibawah kepemimpinan Adrian Ahmad Juanda, selaku Presiden Mahasiswa (Presma) ITP2i.
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan pokok yang dinilai sebagai kebutuhan mendesak masyarakat dan bagian dari penguatan fungsi lembaga legislatif, antara lain :
1. Mendesak pemerintah untuk menaikkan gaji guru honorer, baik honor dinas maupun honor komite, dengan prioritas melalui jalur pemerintah maupun perusahaan, agar kesejahteraan guru sejalan dengan peran vital mereka dalam membangun sumber daya manusia.
2. Menuntut Pemda dan DPRD untuk menertibkan, mengevaluasi, dan menindak tegas perusahaan yang terbukti tidak taat aturan, tidak transparan dalam pelaksanaan program CSR, serta merusak lingkungan hidup.
3. Mendesak DPRD untuk mengusut tuntas MOU beasiswa mahasiswa ITP2i dengan pihak perusahaan, khususnya PT ADEI Industri plantation industri dan PT Sari Lembah Subur, demi memastikan transparansi dan keadilan dalam distribusi beasiswa.
- Baca Juga Usai Mubes, HIMSU Dibentuk di Pelalawan
4. Melakukan evaluasi kinerja anggota DPRD yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau partai. Mahasiswa menegaskan DPRD harus kembali pada amanat konstitusi: menjadi wakil rakyat yang sejati, bukan wakil golongan.
Dalam pernyataannya, Adrian Ahmad Juanda menegaskan bahwa mahasiswa hadir bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga mengawal agar DPRD tetap berada di jalur konstitusionalnya.
"Kami datang dengan sikap tegas. DPRD tidak boleh melupakan siapa yang diwakilinya. Semua kebijakan harus berpihak pada rakyat, bukan pada segelintir kepentingan,” kata Ahmad, sapaannya, baru-baru ini.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Pelalawan, Syafrizal, S.E, menyampaikan kesiapannya untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan berkomitmen menjembatani aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah maupun mitra strategis terkait.***
