Pekanbaru (Sekatanews.com) - Massa yang tergabung dalam Aksi Aliansi Pemuda Kubangan Pelalawan (APKP) menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin 10 Agustus 2026. Pasalnya, jalan yang sejak diresmikan Jalan Lintas Bono (Jalinbon) sepanjang 54 Kilometer (Km) tersebut tak kunjung dibangun hingga saat ini.
Koordinator APKP M. Amin, menyampaikan bahwa kewenangan jalan tersebut berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Ironisnya sejak diresmikan belasan tahun lalu, hingga sekarang masyarakat yang berada di perbatasan antara Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Kabupaten Indragiri Hilir, itu belum merasakan layaknya sebuah Jalan Lintas yang dijanjikan Pemprov Riau lalu.
"Di lima desa ini jalannya sulit dilewati. Kalau kita mau ke kebun, mengantar anak sekolah, itu sulit dilewati," kata orator aksi.
Massa menyebut ruas yang mereka perjuangkan sebagai Jalan Lintas Bono. Dalam spanduk yang dibentangkan saat aksi tercantum lima desa, yakni Desa Segamai, Gambut Mutiara, Labuhan Bilik, Sungai Emas dan Sokoi. Menurut Amin, pembangunan jalan tersebut sangat dibutuhkan karena menjadi penopang mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.
"Jumlah penduduknya 3 ribu lebih. Panjang jalan yang belum dibangun sekitar 54 kilometer," ungkapnya.
Ia berharap pemerintah tidak membiarkan masyarakat terus menghadapi kesulitan akibat kondisi akses darat yang belum memadai.
"Kalau ini sudah dibangun, sudah bisa membantu mobilitas warga di lima desa yang berada di ujung, di perbatasan antara Pelalawan dan Inhil," ucpnya, berharap.
Setelah puas menyampaikan tuntutan di depan Kantor Gubernur Riau, massa yang tergabung dalam APKP akhirnya ditemui langsung oleh pejabat Pemprov Riau. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Zulfahmi, keluar dari kantor gubernur dan langsung menemui massa yang sejak sebelumnya menyuarakan persoalan jalan rusak di lima desa di Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan.
Dengan pengawalan petugas kepolisian dan Satpol PP, Zulfahmi berjalan mendekati peserta aksi. Ia kemudian berdiri tepat di tengah kerumunan massa untuk mendengarkan satu per satu keluhan dan tuntutan yang disampaikan.
Suasana yang sebelumnya dipenuhi suara orasi berubah menjadi dialog antara perwakilan pemerintah dan peserta aksi. Massa mengelilingi Zulfahmi sambil tetap membawa spanduk dan poster berisi tuntutan pembangunan jalan.
Pertemuan langsung antara massa dengan Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau tersebut menjadi kesempatan bagi warga menyampaikan persoalan mereka secara langsung kepada instansi yang menangani infrastruktur jalan.
Massa berharap pertemuan itu tidak berhenti sebatas mendengarkan aspirasi. Mereka menginginkan adanya tindak lanjut dan kepastian dari Pemprov Riau terhadap penanganan ruas jalan yang menjadi akses masyarakat lima desa tersebut.***