Pelalawan (Sekatanews.com) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Korkom Pelalawan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara serius terhadap Dinas Kesehatan (Dinkes) Pelalawan dan kualitas pelayanan rumah sakit di Kabupaten Pelalawan.
Ketua HMI Korkom Pelalawan, Meldianto, menyampaikan bahwa rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan dasar yang menyangkut langsung keselamatan dan hak masyarakat. Oleh karena itu, persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
"Kami mendesak DPRD Pelalawan untuk tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi turun langsung melakukan pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit. Kalau masyarakat masih mengeluhkan pelayanan yang lambat, sikap petugas yang tidak responsif, maupun persoalan administrasi dan fasilitas, maka ini harus menjadi perhatian serius,” kata Meldianto, menegaskan baru-baru ini.
Desakan ini disampaikan menyusul adanya berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang dinilai masih belum maksimal. Masyarakat sebagai penerima layanan publik seharusnya mendapatkan pelayanan yang cepat, ramah, profesional, transparan, serta tidak membeda-bedakan.
Meldianto menilai DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik khususnya kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Pelalawan. Karena itu, DPRD harus memastikan bahwa rumah sakit di Pelalawan dibawah Dinkes benar-benar memberikan pelayanan sesuai standar dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Kita meminta agar DPRD melakukan evaluasi Dinkes Pelalwan dan pemanggilan terhadap pihak terkait apabila ditemukan persoalan dalam pelayanan rumah sakit, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memperbaiki sistem pelayanan," tegasnya.
Ia menambahkan, HMI tidak sedang mencari siapa yang salah. Yang kami tuntut adalah perbaikan. Masyarakat Pelalawan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. "Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan justru dipersulit oleh buruknya sistem pelayanan,” tambahnya.
Selain itu, HMI Korkom Pelalawan mendorong pemerintah daerah dan pengelola rumah sakit untuk membuka ruang pengaduan yang mudah diakses masyarakat serta memastikan setiap keluhan ditindaklanjuti secara transparan.
"HMI Korkom Pelalawan menegaskan akan terus mengawal persoalan pelayanan publik di Kabupaten Pelalawan, khususnya sektor kesehatan, sebagai bentuk komitmen mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat," pungkasnya.
Pelayanan kesehatan adalah hak masyarakat, bukan sekadar urusan administrasi. DPRD harus hadir, mengawasi, dan memastikan pelayanan rumah sakit di Pelalawan benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.***
.jpg)
