Sekatanewa.com.Sungai Penuh – Sejumlah temuan keuangan yang melibatkan mantan kepala desa (kades) di Kota Sungai Penuh hingga kini belum juga diselesaikan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, total nilai temuan tersebut mencapai ratusan juta rupiah dan berasal dari hasil pemeriksaan pada periode jabatan sebelumnya 2018-2023.
Sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, temuan tersebut merupakan hasil audit penggunaan anggaran desa, baik dari dana desa maupun alokasi dana desa. Namun hingga masa jabatan para kades berakhir, kewajiban pengembalian kerugian negara itu belum sepenuhnya ditunaikan.
“Nilainya bervariasi, ada yang puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan penyelesaiannya,” ungkap sumber tersebut, Selasa (23/12).
Ironisnya, kondisi ini memunculkan sorotan tajam terhadap kinerja Inspektorat Kota Sungai Penuh. Lembaga pengawas internal pemerintah daerah itu dinilai tidak tegas dalam menindaklanjuti temuan, bahkan terkesan membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.
Sejumlah pihak menilai, lemahnya penindakan dapat menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan desa. Pasalnya, temuan keuangan seharusnya segera ditindaklanjuti dengan pengembalian kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau dibiarkan, ini bisa menimbulkan anggapan bahwa temuan audit tidak memiliki konsekuensi hukum yang jelas,” kata nadi aktivis pengiat anti korupsi sungai penuh.
Ia menegaskan, Inspektorat semestinya bersikap transparan dan tegas, termasuk menyampaikan secara terbuka progres penyelesaian temuan tersebut kepada publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Inspektorat Kota Sungai Penuh belum memberikan keterangan resmi terkait jumlah pasti temuan, identitas desa yang terlibat, maupun langkah konkret yang telah dilakukan untuk menagih pengembalian kerugian negara,meskipun awak media ini sudah mecoba konfimasi ke inspektur inspektorat kota sungai penuh, wira utama.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan aparat pengawas dapat segera bertindak tegas agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa tetap terjaga.(Die)
