KERINCI – Tata kelola akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Kabupaten Kerinci menjadi sorotan. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari kejelasan struktur organisasi akademik, fungsi dan kewenangan ketua program studi (prodi), hingga dugaan ketidaksesuaian kompetensi tenaga pengajar dengan mata kuliah yang diampu.
Seorang mahasiswa yang meminta identitasnya dirahasiakan menilai sistem akademik di kampus tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, struktur organisasi akademik yang tidak berjalan optimal berpotensi memengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan.
“Ketua program studi memiliki peran strategis dalam mengendalikan dan mengawasi jalannya proses akademik. Jika fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kualitas pengelolaan perkuliahan patut dipertanyakan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterlibatan manajemen kampus dalam proses pengambilan kebijakan akademik. Menurutnya, lemahnya koordinasi antara pimpinan kampus, pengelola program studi, dosen, dan mahasiswa dapat berdampak pada tidak optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan.
“Manajemen kampus tidak bisa hanya menjadi penonton. Pengawasan terhadap kebijakan akademik harus dilakukan secara aktif agar setiap keputusan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sorotan lain yang dinilai cukup serius berkaitan dengan dugaan adanya dosen yang mengajar mata kuliah di luar bidang keilmuan yang dimiliki. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran dan bertentangan dengan prinsip profesionalisme dalam pendidikan tinggi.
“Linearitas keilmuan dosen bukan sekadar formalitas administrasi. Hal itu menyangkut kualitas materi yang diterima mahasiswa dan kredibilitas akademik institusi,” katanya.
Selain itu, ia mempertanyakan adanya tenaga kependidikan atau pegawai administrasi jurusan yang disebut turut mengajar pada Program Studi S1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menurutnya, keterlibatan tenaga non-dosen dalam proses pembelajaran perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait kompetensi dan kualifikasi akademik yang dimiliki.
“Jika benar ada pegawai administrasi yang mengajar, publik berhak mengetahui dasar penugasannya. Apakah yang bersangkutan memenuhi syarat akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk mengajar di perguruan tinggi?” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan mutu pendidikan, hak mahasiswa memperoleh pembelajaran yang berkualitas, serta kredibilitas institusi pendidikan di mata publik.
Selain berbagai persoalan akademik tersebut, sumber juga mengungkapkan adanya dugaan praktik jual beli skripsi di lingkungan kampus. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kampus terkait informasi tersebut.
“Ada juga mahasiswa yang sudah lulus dan hendak mengambil ijazah, tetapi tidak dilayani oleh pihak akademik. Padahal yang bersangkutan ingin mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG),” ungkapnya.
Ia berharap pihak kampus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola akademik, termasuk memastikan seluruh tenaga pengajar yang terlibat dalam proses perkuliahan memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai standar pendidikan tinggi.
Sementara itu, Ketua STIT, Levy, saat dikonfirmasi terkait sejumlah persoalan tersebut meminta media untuk datang langsung ke kampus guna memperoleh penjelasan lebih lanjut.
“Langsung ke kampus saja, Pak. Nanti sore insya Allah saya di kampus,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Rabu (17/6/2026).
Namun, ketika kembali dihubungi pada sore harinya, Levy mengaku belum dapat berada di kampus karena terkendala cuaca.
“Mau ke kampus, tetapi masih terjebak hujan di jalan. Dari tadi saya berteduh menunggu hujan reda,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak STIT belum memberikan penjelasan resmi mengenai hal tersebut.
