Sekatanews.com.SUNGAI PENUH — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Sungai Penuh menyambut baik sekaligus memberikan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2027. Pandangan umum fraksi disampaikan oleh Anggota DPRD, Andi Oktavian, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sungai Penuh, Senin (9/11/2026). Ketua Fraksi PPP sendiri dijabat oleh Armadi, S.Sos.
Dalam pembuka pandangannya, Andi Oktavian mengucapkan syukur sekaligus selamat ulang tahun ke-18 Kota Sungai Penuh. Ia menegaskan APBD Tahun 2027 memiliki peran sangat krusial karena merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh 2025–2029.
Catatan Fraksi PPP:
- Pendapatan Daerah
Fraksi mencatat total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp715,76 miliar. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya ditargetkan Rp100,17 miliar atau sekitar 14% dari total pendapatan. Sebaliknya, pendapatan transfer mencapai Rp614,20 miliar atau sekitar 85%.
"Kami mempertanyakan strategi konkret apa yang akan diambil untuk memaksimalkan pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat. Ketergantungan yang sangat tinggi pada dana transfer membutuhkan langkah taktis agar program lokal tidak terganggu jika terjadi efisiensi dari pusat," ujar Andi Oktavian.
- Struktur Belanja Daerah
Total belanja diproyeksikan Rp717,76 miliar. Fraksi menyoroti ketimpangan struktur:
- Belanja Operasi: Rp598,75 miliar (83% dari total belanja). Fraksi mendesak Pemkot melakukan efisiensi ketat agar anggaran tidak hanya habis untuk biaya rutin birokrasi.
?
- Belanja Modal: Hanya Rp29,85 miliar atau di bawah 5% dari total belanja. Fraksi menilai angka ini terlalu kecil untuk membangun infrastruktur yang berkualitas dan tangguh bencana, serta meminta penjelasan rasionalisasinya.
?
- Belanja Tidak Terduga: Rp500 juta dinilai perlu dikaji ulang mengingat kebutuhan kesiapan mitigasi bencana di daerah.
- Defisit dan Pembiayaan
Terdapat defisit anggaran sekitar Rp2 miliar yang ditutup dari pembiayaan netto. Fraksi meminta kejelasan sumber pembiayaan tersebut, apakah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atau sumber lain, guna menjaga akurasi kas daerah.
- Keselarasan Visi dan Program
Fraksi mendukung fokus pembangunan pada ekonomi berkelanjutan, peningkatan SDM, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Namun, diingatkan agar visi "Sungai Penuh Juara" tidak sekadar narasi, melainkan terukur dengan indikator capaian yang jelas dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penutup
Di akhir pernyataannya, Fraksi PPP yang diketuai Armadi, S.Sos., menyatakan persetujuan untuk membahas Raperda APBD 2027 sesuai ketentuan yang berlaku.
"Catatan dan pertanyaan ini adalah wujud fungsi pengawasan dewan agar APBD benar-benar menjadi instrumen fiskal yang pro-rakyat. Semoga APBD tahun depan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah," pungkas Andi Oktavian.(Die)
Fraksi PPP DPRD Sungai Penuh Sambut Baik Raperda APBD 2027, Soroti Ketergantungan Dana Transfer dan Belanja Modal
