DURI (Sekatanews) - Ketua Umum KAMMI Duri, Efri Su'if, mengecam keras rentetan aksi kekerasan yang terus terjadi di Papua dan dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun tidak hanya merenggut nyawa aparat keamanan, tetapi juga mengorbankan masyarakat sipil yang seharusnya menjadi pihak paling dilindungi.
"Setiap tetes darah yang jatuh di Papua adalah luka bagi Indonesia. Terlalu lama tanah yang dikenal sebagai surga di timur nusantara justru menjadi ruang bagi duka yang tak kunjung menemukan ujungnya. Jangan biarkan sejarah mencatat bahwa negara hadir hanya untuk menghitung korban, bukan menghentikan penderitaan," ujar Efri Su'if.
Ia menegaskan bahwa segala bentuk aksi kekerasan, penyerangan terhadap aparat, penyanderaan, pembakaran fasilitas publik, maupun tindakan yang mengancam keselamatan masyarakat sipil merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak secara tegas sesuai dengan prinsip negara hukum.
"Negara tidak boleh kalah oleh kekerasan. Kewibawaan hukum harus ditegakkan, keamanan masyarakat harus dijamin, dan setiap pelaku tindak pidana harus diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Ketegasan bukanlah bentuk permusuhan, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh rakyat Indonesia."
Namun demikian, Efri mengingatkan bahwa pendekatan keamanan semata tidak akan cukup untuk mengakhiri konflik yang telah berakar selama bertahun-tahun.
"Senjata mampu meredam situasi sesaat, tetapi tidak selalu menyelesaikan akar persoalan. Perdamaian yang kokoh dibangun melalui keadilan, pemerataan pembangunan, pendidikan yang bermutu, pelayanan kesehatan yang layak, pemberdayaan ekonomi, serta kehadiran negara yang benar-benar dirasakan masyarakat Papua."
Menurutnya, rakyat Papua tidak boleh terus hidup di antara suara tembakan, ketakutan, dan ketidakpastian. Mereka berhak menikmati masa depan yang damai sebagaimana warga negara Indonesia lainnya.
"Kami menolak narasi yang memecah belah bangsa maupun yang memberi stigma kepada masyarakat Papua. Mereka adalah saudara sebangsa yang paling merasakan dampak dari konflik berkepanjangan. Yang harus dihentikan adalah kekerasannya, bukan harapan masyarakat Papua untuk hidup dalam kedamaian."
Sebagai bentuk kontribusi pemikiran, KAMMI Duri menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah,diantaranya menegakkan hukum secara profesional dan tegas terhadap setiap pelaku aksi kekerasan bersenjata dengan tetap menghormati hak asasi manusia, rekomendasi kedua yakni memperkuat perlindungan masyarakat sipil, tenaga kesehatan, guru, tokoh agama, dan seluruh pekerja pelayanan publik di daerah rawan konflik.
Selanjutnya, mempercepat pemerataan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, bukan sekadar pembangunan fisik. Keempat memastikan tata kelola anggaran pembangunan Papua berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Dan rekomendasi terakhir memperkuat dialog yang inklusif bersama tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, akademisi, dan berbagai unsur masyarakat untuk membangun kepercayaan serta memperkokoh persatuan nasional.
Efri juga mengajak seluruh elemen bangsa agar tidak menjadikan Papua sekadar bahan perdebatan politik yang muncul ketika terjadi tragedi.
"Papua tidak membutuhkan simpati yang datang hanya ketika peluru kembali berbunyi. Papua membutuhkan komitmen yang hadir setiap hari melalui kebijakan yang adil, pembangunan yang merata, dan perlindungan negara yang nyata." bebernya
Ia menutup pernyataannya dengan pesan bahwa keutuhan Indonesia harus diwujudkan melalui keseimbangan antara ketegasan hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia.
"Indonesia tidak akan benar-benar berdiri tegak apabila masih ada wilayah yang setiap harinya dibayangi rasa takut. Sudah saatnya Papua tidak lagi dikenal sebagai halaman konflik, tetapi sebagai halaman harapan. Ketika keadilan berjalan beriringan dengan ketegasan, saat itulah kedamaian memiliki kesempatan untuk tumbuh." Pungkas penulis buku dan founder Berperan Indonesia ini***