Hima Persis Desak Pemerintah dan APH Perkuat Pengawasan SPBU

Hima Persis Desak Pemerintah dan APH Perkuat Pengawasan SPBU
Hima Persis Desak Pemerintah dan APH Perkuat Pengawasan SPBU

Riau (Sekatanews.com) - Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) mendesak Pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) memperkuat pengawasan eksternal terhadap stok dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, khususnya Biosolar, di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), khususnya Riau.

Desakan tersebut disampaikan menyusul masih ditemukannya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang membuat masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, khususnya Biosolar.

“Persoalan ini tidak boleh dipandang biasa dan dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai pasokan dan stok BBM setiap hari, termasuk bagaimana mekanisme pendistribusiannya dan kepada siapa BBM subsidi tersebut disalurkan,” kata Agung Prayoga, Kader Himapersis, Pelalawan-Riau.

Menurutnya, antrean panjang bukan hanya berdampak terhadap masyarakat yang membutuhkan BBM, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Antrean kendaraan dalam jumlah besar di sekitar SPBU dapat menyebabkan perlambatan arus kendaraan, menghambat mobilitas, serta berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan distribusi barang.

"Kita minta pemerintah dan pihak terkait lainnya tidak tinggal diam, begitu juga APH. Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat ulah oknum-oknum dilapangan ini. Jika terbukti tindak tegas, jangan sampai ada yang turun ke jalan," tegasnya.

Selain Agung, Kabid Politik dan Kebijakan Publik PW Hima Persis Riau, Surya Maryuda, turut memberikan atensi terhadap persoalan antrean BBM yang berlangsung hingga berjam-jam di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru.

“Persoalan ini juga menjadi atensi dari PW Hima Persis Riau. Apa yang terjadi di Pekanbaru, dengan antrean panjang hingga berjam-jam, memiliki persoalan yang perlu kita lihat secara serius. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pelalawan,” pungkasnya baru-baru ini.

Hima Persis menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong terciptanya distribusi BBM yang transparan, tepat sasaran, tepat volume, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***

#Pertamina

Index

Berita Lainnya

Index