Pelalawan (Sekatanews.com) - PT. THIP merupakan Grup dari PT. TH Plantations Berhad yang bergerak dibidang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Pemilik Modal Asing (PMA) asal negeri jiran Malaysia, itu dinilai sama sekali tidak memberi manfaat semenjak diberi Ijin Hak Guna Usaha (HGU) pada tahun 1998 lalu, seluas 83.873 hektar (Ha) diwilayah Kabupaten Pelalawan dan kabupaten Indragiri Hilir, yang sebelumnya diberi nama PT. Multi Gambut Industri (MGI).
Baru-baru ini ribuan masyarakat Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, Riau menggelar aksi massa di PKS PT. Tabung Haji Indonesia Plantations (THIP). Pasalnya, massa menilai perusahan sama sekali tidak pernah memberi manfaat dan menyelahi aturan selama PT. THIP itu berdiri.
Ironisnya, sejak tahun 1998 masyarakat dari Desa Pulau Muda, yang masuk dalam areal HGU PT. THIP di Kabupaten Pelalawan, tidak pernah merasakan kewajiban seperti Corporate Sosial Responcibility (CSR), tenaga kerja lokal, beasiswa, pola kemitraan bagi hasil, dan kewajiban sesuai regulasi dan Undang Undang (UU) terkait korporasi lainnya.
Menanggapi hal tersebut Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem Asnol Mubarack, turut naik pitam, ia menegaskan perusahan atau korporasi yang berinvestasi di negeri Seiya Sekata wajib hukumnya memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya wikayah ring 1 yakni, Desa Pulau Muda. Ia juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Pelalawan ambil sikap tegas terkait hal tersebut.
"Pemda harus tegas, jangan "Letoy". Kita minta Pemda segera turun tangan dan tertibkan Perusahaan tersebut jika memang melanggar aturan," kata Asnol Dewan Kito, sapaan itu.
Anggota DPRD Pelalawan dari Komisi II membidangi CSR, itu juga turut mendukung pergerakan masyarakat terhadap korporasi yang semena-mena terhadap kewajiban mereka ditengah-tengah masyarakat Desa Pulau Muda.
"Kita sangat support perjuangan masyarakat Desa Pulau Muda, terutama terkait CSR yang katanya belum dirasakan masyarakat selama ini," ungkapnya.
Dewan Kito Dapil II menambahkan, bahwa hal bentrokan antara masyarajat dan perushaaan sering terjadi akhir-akhir ini, diakibatkan lemahnya pembantu Pemda Pelalawan menjalan tugasnya dengan baik, sehingga banyak terjadi bentrokan dan gesekan masyarakat. Terutama persoalan CSR, lahan, tenaga kerja dan kewajiaban bantuan lainnya.
"Karena sudah berlarut larut tidak ada kejelasan, kita tidak mau ada bentrok fisik dilapangan antara Perusahaan dengan Masyarakat. Makanya sebelum terjadi hal hal yang tidak diinginkan Pemda segera bergerak menyelesaikannya," tegas Asnol, Selasa 4 Agustus 2026, kepada Sekatanews.com.
Sementara itu, manajemen PT. THIP yang Aidil Fitri, saat dikonfirmasi media ini melalui telepon selulernya memilih bungkam, hingga artikel ini naik tayang.***