PASAMAN BARAT (Sekatanews) – Aktivis muda Pasaman Barat, Muhammad Arsyad dan Ariffutajjali, melontarkan pernyataan keras dan tanpa kompromi terhadap sikap Bupati Pasaman Barat yang dinilai gagal total dalam menghentikan maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kian brutal merusak lingkungan.
Keduanya secara terbuka menyebut bahwa ketidaktegasan pemerintah daerah hari ini bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan bentuk pembiaran yang berbahaya dan mencurigakan.
“Kerusakan lingkungan sudah nyata di depan mata—sungai tercemar, hutan dirusak, masyarakat terancam—tapi Bupati justru diam. Ini bukan lagi soal lamban, ini soal keberanian yang patut dipertanyakan. Ada apa di balik semua ini?” tegas Muhammad Arsyad.
Ia bahkan menyebut bahwa sikap diam tersebut memunculkan dugaan kuat bahwa kepala daerah tidak mampu, atau lebih parahnya, tidak berani menghadapi mafia tambang ilegal yang semakin terang-terangan beroperasi.
“Jangan sampai publik menilai Bupati Pasaman Barat takluk di hadapan mafia PETI. Jika tidak ada tindakan tegas, maka wajar masyarakat bertanya: siapa yang sebenarnya mengendalikan daerah ini?” lanjutnya dengan nada tajam.
Senada dengan itu, Ariffutajjali menilai kondisi ini sudah masuk kategori darurat dan tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan biasa.
“Kami tegaskan, ini sudah darurat lingkungan. Jika pemerintah daerah masih tidak berani menetapkan status darurat, maka itu adalah bentuk pengabaian terhadap keselamatan rakyat sendiri,” ujarnya.
Keduanya secara tegas mendesak Bupati Pasaman Barat untuk segera mengeluarkan instruksi resmi berupa pelarangan total aktivitas PETI tanpa pengecualian. Mereka menilai, tanpa kebijakan tegas di level kepala daerah, seluruh upaya penertiban hanya akan menjadi formalitas belaka.
“Tidak ada lagi ruang abu-abu. Keluarkan surat edaran atau instruksi bupati untuk pelarangan total PETI. Jika itu saja tidak berani dilakukan, maka jelas ada yang salah dalam kepemimpinan hari ini,” kata Ariffutajjali.
Lebih jauh, mereka menuntut langkah ekstrem namun diperlukan, yaitu penetapan status darurat lingkungan sebagai bentuk keseriusan menghadapi kerusakan yang semakin meluas.
“Kalau sungai sudah seperti lumpur, hutan habis digerus alat berat, dan masyarakat mulai terdampak, lalu apa lagi yang ditunggu? Ini darurat, bukan kondisi normal,” tegas Arsyad.
Tidak berhenti di situ, kedua aktivis ini juga mendesak dilakukannya operasi gabungan besar-besaran dengan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk Polri, TNI, dan Kejaksaan, untuk menghancurkan jaringan PETI dari hulu ke hilir.
“Turunkan semua kekuatan negara. Lakukan operasi gabungan. Jangan hanya tangkap pekerja kecil, bongkar aktor besar di belakangnya. Jika tidak, ini hanya sandiwara penegakan hukum,” ujar Ariffutajjali dengan nada tinggi.
Mereka juga menuntut tindakan nyata di lapangan berupa penyegelan lokasi tambang ilegal dan penghentian total seluruh aktivitas PETI tanpa kompromi.
“Segel semua lokasi PETI, hentikan aktivitasnya sekarang juga. Tidak boleh ada toleransi. Setiap hari pembiaran adalah satu langkah menuju kehancuran lingkungan yang lebih parah,” tambah Arsyad.
Selain itu, keduanya mengkritik minimnya pengawasan terhadap dampak lingkungan yang telah terjadi. Mereka menyebut pemerintah daerah seolah menutup mata terhadap kondisi sungai yang tercemar, air yang tidak layak konsumsi, dan hutan yang rusak parah.
“Di mana pengawasan pemerintah? Air sungai keruh, ekosistem hancur, tapi seolah tidak ada yang bertanggung jawab. Ini kegagalan serius yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi,” tegas Ariffutajjali.
Menutup pernyataannya, kedua aktivis tersebut memperingatkan bahwa jika Bupati Pasaman Barat terus bersikap pasif, maka krisis kepercayaan publik akan semakin dalam.
“Jika Bupati terus diam dan tidak bertindak, maka publik berhak menyimpulkan bahwa pemerintah kalah, atau bahkan tunduk pada mafia tambang ilegal. Ini bukan hanya krisis lingkungan, ini krisis kepemimpinan,” tutup mereka dengan nada keras.***
