Pekanbaru,sekatanew.com - Opini negatif yang berkembang di media mainstream maupun media sosial terkait kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dinilai tidak rasional dan terkesan tendensius. Narasi yang dibangun dinilai lebih bersifat opini subjektif dibandingkan kritik berbasis fakta dan kinerja pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Fajar Menanti S, salah seorang tim pemenangan pasangan SMART BERMARWAH Wahid–SF Hariyanto, Senin (29/1/2026). Menurutnya, kritik yang beredar cenderung mengaburkan fakta dan berpotensi menyesatkan persepsi publik.
Meski mengaku mendukung pasangan tersebut sejak masa kampanye, Fajar menegaskan pihaknya tidak menutup mata terhadap persoalan hukum yang saat ini menimpa Abdul Wahid selaku Gubernur Riau terpilih. Ia menilai, proses hukum harus tetap dihormati dan berjalan sebagaimana mestinya.
“Kita tidak membabi buta dalam hal dukung-mendukung. Soal Abdul Wahid, kalau memang tersandung hukum, silakan diproses sesuai ketentuan. Tapi yang jadi masalah, ketika wakilnya duduk sebagai Plt Gubernur, justru ikut digiring dengan pemberitaan yang tidak rasional,” ujar Fajar.
Tim Pemenangan SMART BERMARWAH, Fajar Menanti S (topi kuning) saat kampanye pasangan Abdul Wahid - SF Hariyanto
Ia menyoroti berbagai isu yang dinilai sengaja digoreng, mulai dari kebijakan pemerintahan yang disebut seolah dibuat sesuka hati, hingga persoalan pribadi yang tidak berkaitan langsung dengan kapasitas dan kewenangan kepemimpinan.
“Mulai dari kebijakan pemerintahan sampai urusan pribadi seperti isu istri dua, semuanya dijadikan alat untuk membentuk opini negatif. Padahal masyarakat tidak tahu secara utuh bagaimana proses dan dasar hukumnya,” tegasnya.
Fajar menilai, opini yang dihembuskan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi mencederai prinsip keadilan dan objektivitas dalam menilai seorang pejabat publik. Ia menegaskan bahwa persoalan pribadi yang disorot tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
“Orang taunya itu tidak mencerminkan kepemimpinan yang baik. Padahal, semua sudah sesuai prosedur dan tidak melanggar hukum di negara ini. Ini yang jarang disampaikan secara utuh,” tukasnya.
Terkait kebijakan pemerintahan, Fajar menegaskan bahwa Plt Gubernur memiliki kewenangan konstitusional untuk mengambil keputusan strategis demi keberlangsungan roda pemerintahan. Menurutnya, kebijakan yang diambil SF Hariyanto seharusnya dilihat dari urgensi dan kepentingan daerah, bukan ditarik ke ranah politis semata.
“Apa yang salah dari kebijakan yang dibuat Plt Gubernur sekarang? Dia punya kewenangan penuh untuk menjalankan pemerintahan selama gubernur definitif berhalangan karena proses hukum,” ujarnya.
Ia juga membantah keras tudingan bahwa rotasi atau pergantian pejabat dilakukan sebagai bentuk balas dendam politik terhadap orang-orang dekat Abdul Wahid. Menurutnya, tudingan tersebut tidak disertai dasar dan argumen yang kuat.
“Rotasi disebut balas dendam untuk membenamkan orang-orang dekat Gubernur Abdul Wahid. Menurut saya ini sudah tidak benar dan terlalu dipaksakan, karena tidak ada alasan kuat yang bisa membuktikan tudingan itu,” katanya.
Ke depan, Fajar berharap masyarakat dan media dapat lebih objektif dalam menilai kinerja Plt Gubernur Riau, dengan mengedepankan fakta, data, serta kepentingan daerah secara luas.
“Kami berharap publik dan media dapat menilai kinerja Plt Gubernur secara objektif dan berimbang. Jangan sampai opini yang tidak berbasis fakta justru mengganggu stabilitas pemerintahan dan merugikan kepentingan masyarakat Riau,” pungkasnya.(*)
