Pekanbaru (SekataNews.com) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Menjelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Pekanbaru mengeluarkan kritik tajam terhadap kegagalan monumental Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam melindungi data Nasional.
Ultimatum ini disampaikan Givo Vrabora, Selaku Ketua Bidang Kajian Strategi dan Advokasi HMI MPO Cabang Pekanbaru, dengan lantang meminta Presiden RI Joko Widodo untuk segera menevaluasi Menkominfo dari jabatannya.
"Ini bukan sekadar kegagalan, tapi sebuah kebodohan dari menkominfo yang tidak memiliki backupan data untuk sekelas data nasional," kata Givo, sapaannya ini menegaskan.
Adapun data yang terungkap sungguh mencengangkan, menurut Givo, dari hasil investigasinya bersama rekan-rekan mahasiswa sejawat, ada beberapa temuan seperti :
- 84,75% pengguna Pusat Data Nasional (PDNS) 2 terdampak, total 239 instansi
- 30 Kementerian/Lembaga (10,64%) - "Ironis, bahkan yang seharusnya menjadi benteng pertahanan kita pun roboh"
- 15 Pemerintah Provinsi (5,32%) - "Setara dengan membiarkan 15 provinsi tanpa perlindungan"
- 148 Pemerintah Kabupaten (52,48%) - "Separuh lebih kabupaten di Indonesia praktis telanjang data"
- 48 Pemerintah Kota (16,31%) - "Dari Sabang sampai Merauke, kota-kota kita terbuka untuk dijarah".
"Menkominfo telah mendemonstrasikan ketidakmampuan yang luar biasa dalam menjaga aset digital Bangsa. Sudah saatnya beliau sadar sebelum lebih banyak kerusakan terjadi," bebernya.
"Fakta bahwa lebih dari 80% pengguna PDNS 2 terdampak bukan hanya menunjukkan betapa sentralnya sistem ini, tapi juga membuktikan betapa ceroboh dan tidak kompeten pengelolaannya," kesalnya, menambahkan.
Dikatakan Givo, lagi bahwa hal tersebut bukan era 90-an dimana keamanan siber bisa dianggap remeh. "Ini 2024, dan kita masih bersikap seperti negara digital terbelakang!" untuk itu kami dari HMI MPO Cabang Pekanbaru menuntut dengan tegas beberapa hal," terannya.
1. Pengunduran diri Menkominfo, tanpa tapi dan tanpa menunggu.
2. Investigasi menyeluruh oleh tim independen, bukan internal yang bisa diatur-atur.
3. Audit keamanan total terhadap seluruh infrastruktur digital pemerintah.
4. Pertanggungjawaban publik dan kompensasi untuk setiap data warga yang terkompromis.
"Jika Menkominfo tidak mampu melindungi data rakyat, mungkin lebih baik posisi itu diisi oleh mahasiswa IT yang masih kuliah. Setidaknya mereka paham pentingnya firewall dan enkripsi," tukasnya, menegaskan.
Di closing stetamennya Givo, menekankan agar semua pihak bisa serius dalam menanngapi hal tersebut, pasalnya di era digitalisasi saat ini, hal-hal yang berkaitan dengan big data yang termanage di sistem online sangat rentan kedepannya.
"Ini bukan main-main. Kedaulatan digital sama kritisnya dengan kedaulatan teritorial. Jika pemerintah gagal melindungi data kita hari ini, jangan heran jika besok kita bangun dan mendapati identitas bangsa kita dijual di pasar gelap internet," pungkasnya mengakhiri.***
